Siapa Cagub Penantang Khofifah di Jatim?

Pemilihan Gubernur Jatim didominasi oleh koalisi besar dan PKB. Nama Khofifah menjadi magnet politik tersendiri.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Khofifah Indar Parawansa berfoto bersama dengan sukarelawan sebelum melepas rombongan Lintas Batas Disabilitas di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Selasa (28/11/2023).

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun ini berpotensi akan menjadi pertarungan antara koalisi besar pengusung sang petahana gubernur, Khofifah Indar Parawansa, dan sosok yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa yang notabene menjadi partai politik pemenang pemilu di provinsi ini.

Peta persaingan bakal calon gubernur Jawa Timur mulai menghangat pascapemilihan presiden memasuki tahapan akhir. Nama Khofifah, Gubernur Jawa Timur periode 2018-2023, menjadi sosok kuat yang digadang maju kembali pada pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Timur November mendatang.

Setidaknya saat ini Khofifah, yang juga Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, sudah mengantongi tiket untuk melaju dalam pilkada.

Mulai Desember tahun lalu sudah ada empat partai politik, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, yang sudah memberikan dukungan untuk mengusung kembali namanya menjadi calon gubernur Jawa Timur lima tahun ke depan.

Partai Demokrat bahkan sudah secara resmi menyerahkan rekomendasi kepada pasangan Khofifah dan Emil Elestianto Dardak untuk kembali berkontestasi di Pilkada Jawa Timur November mendatang.

Sementara itu, tiga partai politik lainnya, yakni Gerindra, Golkar, dan PAN, yang juga mendukung Khofifah sebagai calon gubernur, belum menentukan siapa calon wakil gubernur yang diusung.

Jika mengacu partai politik yang mengusung Khofifah, keempatnya adalah gabungan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden 2024. Khofifah juga tercatat menjadi bagian dari TKN Prabowo-Gibran yang sukses membawa pasangan ini unggul di Jawa Timur.

Dari empat partai politik yang sudah mengumumkan akan mengusung Khofifah sebagai calon gubernur ini, perolehan kursinya di DPRD Jatim dari partai masing-masing kurang dari 20 persen, sehingga harus menjalin koalisi dengan partai politik lain.

Berdasarkan penetapan hasil pemilu DPRD Jawa Timur oleh KPUD Jawa Timur, dari 120 kursi yang diperebutkan, jika empat partai politik di atas berkoalisi, sudah menguasai 52 kursi atau setara dengan 43,3 persen dari total 120 kursi di DPRD Jawa Timur.

Baca juga: Perebutan Kursi DPR Dapil Jatim I Diramaikan Petahana

Dominasi PKB

Berdasarkan penetapan hasil pemilu oleh KPU Jawa Timur, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi satu-satunya partai politik yang meraih kursi di DPRD Jawa Timur lebih dari 20 persen.

Partai politik berbasis pemilih nahdliyin ini meraih 27 kursi dari 120 kursi di lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut. Jumlah ini setara dengan 22,5 persen dari total kursi.

Dengan penguasaan kursi tersebut, PKB berhak mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain.

Namun, sinyal PKB akan tetap berkoalisi dengan partai politik lain tetap terbuka. Hal ini terlihat dengan pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono di kantor DPP PKB pekan lalu.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga membawa poster saat menunggu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo singgah di Tugu Pahlawan dalam rute kirab penyambutan dari Masjid Al-Akbar menuju Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (14/2/2019). Pasangan ini kembali diusung oleh Partai Demokrat di Pilkada Jawa Timur November 2024.

Dalam keterangan kepada media setelah pertemuan, Muhaimin menyentil nama Khofifah saat ditanya media soal siapa yang akan diusung PKB dan PPP yang berniat menjalin kerja sama di Pilkada Jawa Timur, November mendatang. ”Siapa dia, orangnya masih rahasia. Nanti kalau bocor ketahuan Khofifah, bahaya,” kata Muhaimin menjawab pertanyaan media.

Jika merujuk jawaban Muhaimin ini, sinyal sosok calon gubernur yang akan diusung PKB dan PPP bisa saja di luar nama Khofifah.

Dengan mengantongi 27 kursi, PKB akan membuka peluang koalisi dengan PPP yang meraih 4 kursi di DPRD Jatim. Kedua partai politik ini mengantongi modal 31 kursi atau setara 25,8 persen dari keseluruhan kursi di DPRD Jatim.

Jika terbentuk, koalisi ini akan menjadi poros kedua yang berpeluang mengimbangi poros empat partai yang tergabung dalam KIM dengan mengusung Khofifah.

Baca juga: Di Jatim, Peta Kursi Saat Ini Berpotensi Berubah Dibanding 2019

Potensi poros ketiga

Dari 10 partai politik yang meraih kursi DPRD Jatim, empat partai politik tersisa berpotensi membangun poros ketiga. Mereka adalah PDI Perjuangan (PDI-P) dengan 21 kursi (17,5 persen), Nasdem 10 kursi (8,3 persen), PKS 5 kursi (4,2 persen), dan PSI 1 kursi (0,8 persen). Jika ditotal, keempatnya mencapai 37 kursi atau 30,8 persen dari total kursi di DPRD Jatim.

Namun, potensi poros ketiga belum tentu utuh sesuai gabungan empat partai politik ini. Sinyal sikap politik PDI-P dan PKS, misalnya, yang juga menjalin komunikasi dengan Khofifah dalam sejumlah kesempatan, juga memberikan sinyal bisa mengubah konstelasi di poros pertama.

Apalagi, dalam sebuah kesempatan, Ketua DPD PDI-P Jawa Timur Said Abdullah menyatakan bahwa partainya berharap bisa menjalin kerja sama dengan Khofifah.

PDI-P berharap Khofifah bisa disandingkan dengan kader-kadernya yang saat ini menjadi kepala daerah di Jawa Timur. Sebut saja Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, dan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

Namun, peluang ini tentu akan berhadapan dengan kepentingan sejumlah partai politik yang sebelumnya sudah mengusung Khofifah, terutama Partai Demokrat, yang sudah mengusung Emil Dardak sebagai bakal calon gubernur pendamping Khofifah.

Apalagi jejak politik kedua partai politik, yakni PDI-P dan Partai Demokrat, belum pernah berbarengan dalam koalisi di kontestasi pemilihan gubernur Jawa Timur. Keduanya selalu berada dalam posisi berbeda koalisi.

Pada pemilihan langsung gubernur Jawa Timur periode pertama pada tahun 2008, PDI-P mengusung pasangan Sutjipto–Ridwan Hisjam, sedangkan Demokrat mengusung pasangan Soekarwo–Saifullah Yusuf yang kemudian memenangi kontestasi.

Perbedaan posisi politik PDI-P dan Demokrat berlanjut di Pilkada Jatim 2013. Saat itu PDI-P mengusung pasangan kadernya sendiri, yakni Bambang DH-Said Abdullah.

Sementara Demokrat tetap mengusung pasangan petahana, Soekarwo–Saifullah Yusuf. Posisi berbeda terus berlanjut di Pilkada Jatim 2018. PDI-P mengusung pasangan Saifullah Yusuf–Puti Guntur Soekarno, sedangkan Demokrat mengusung Khofifah–Emil Elestianto Dardak.

Apakah potensi perbedaan koalisi politik antara PDI-P dan Demokrat kembali terjadi di Pilkada Jatim 2024 ini? Sinyal sikap PDI-P yang berharap Khofifah berpasangan dengan kadernya di atas bisa jadi menjadi cerminan kedua partai politik ini berpeluang kembali berseberangan.

Namun, terlepas dari dinamika politik yang terjadi pada parpol masing-masing, Khofifah menjadi satu magnet tersendiri bagi partai untuk berkontestasi di pilkada Jatim tahun ini.

Siapa sosok calon gubernur yang akan menjadi pesaing Khofifah? Peluangnya ada dua, yakni, pertama, jika poros PKB dan PPP jadi terbentuk dengan sosok yang cukup kuat mengimbangi pamor Khofifah. Kedua, jika PDI-P dan Demokrat kembali tidak bisa bertemu sehingga melahirkan poros ketiga.

Tentang siapa sosok yang muncul sebagai pesaing Khofifah, hal itu akan bergantung pada dinamika partai politik ini. Namun, jika kedua poros di atas gagal terbentuk dan menemukan sosok yang kuat untuk mengimbangi Khofifah, peluang pilkada dengan hanya satu pasangan calon bisa saja terjadi. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Menangkan Prabowo di Jatim, Khofifah Diusung Jadi Calon Gubernur oleh KIM