Kapal Vietnam Merusak Laut Natuna, Nelayan Lokal Kian Merana

Kapal Vietnam tak hanya menguras sumber daya ikan di Laut Natuna, tapi juga mengakibatkan kerusakan ekologis yang akut.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Kapal pukat harimau Vietnam yang digiring aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan bersiap sandar di Pangkalan PSDKP Batam, Sabtu (4/5/2024) malam.

Intrusi kapal Vietnam terus marak di Laut Natuna Utara. Tak hanya menguras ikan, alat tangkap jenis pukat harimau yang digunakan kapal asing itu juga merusak ekosistem dasar laut di perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pada Sabtu (4/5/2024), kapal patroli Orca 02 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap dua kapal pukat Vietnam di Laut Natuna Utara. Sebanyak 15 awak kapal asing ditangkap dan 15 ton ikan ilegal disita.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP) Pung Nugroho Saksono, di Batam, mengatakan, penangkapan tersebut berawal dari aduan nelayan Natuna yang resah. Dua kapal Vietnam itu telah ditarik ke Pangkalan PSDKP Batam untuk disidik.

”Kapal ini sudah meresahkan nelayan. Penggunaan trawl (pukat harimau) merusak terumbu karang. Kerusakan ekologi yang terjadi jauh lebih besar daripada kerugian ekonomi,” kata Pung.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PSDKP-KKP Pung Nugroho Saksono (tengah) menjawab pertanyaan wartawan terkait penangkapan dua kapal ikan Vietnam saat konferensi pers di Pangkalan PSDKP Batam, Sabtu (4/5/2024) malam.

Ia menambahkan, penangkapan kapal ikan asing itu merupakan perintah Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Menteri KKP selalu menekankan bahwa kelestarian ekologis harus dijaga. Jangan sampai anak-cucu kita nanti tidak bisa lagi menikmati ikan yang melimpah di laut.

”Kenapa nelayan dari negara lain mencuri ikan di laut kita, sebab laut mereka sudah hancur dan tidak ada ikan karena ulah kapal-kapal menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti trawl itu,” ujar Pung.

Dua kapal Vietnam itu ditangkap karena menangkap ikan di 5 mil laut (9,26 kilometer) dari batas ZEE Indonesia dan Vietnam. Dua nakhoda kapal itu ditetapkan sebagai tersangka penangkapan ikan secara ilegal.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PSDKP-KKP Pung Nugroho Saksono (kiri) menunjukkan ikan-ikan berukuran kecil yang ditangkap kapal pukat harimau Vietnam saat konferensi pers di Pangkalan PSDKP Batam, Sabtu (4/5/2024) malam.

”Walaupun hanya 5 mil laut, buat kami sejengkal pun wilayah perbatasan harus dipertahankan. Ini bentuk kehadiran dan respons cepat kami melakukan penindakan di laut,” ucap Pung.

Meski demikian, Pung mengakui masih terdapat kendala untuk menggelar patroli rutin di Laut Natuna Utara. Salah satunya adalah kurangnya anggaran untuk membeli bahan bakar bagi armada kapal patroli.

”(Kendala) Itu kami siasati dengan berbagai cara. Salah satunya bekerja sama dengan instansi lain, seperti Badan Keamanan Laut RI, TNI Angkatan Laut, dan Polisi Air. Kami bahu-membahu, bergantian meronda, sehingga laut tidak kosong,” ujarnya.

Baca juga: Puncak Intrusi Kapal Asing di Natuna, Patroli Aparat Justru Terkendala Harga BBM

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Dua nakhoda kapal ikan Vietnam yang ditetapkan menjadi tersangka penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara dihadirkan saat konferensi pers di Pangkalan PSDKP Batam, Sabtu (4/5/2024) malam.

Nelayan lokal merana

Menurut Ketua Aliansi Nelayan Natuna Hendri, maraknya intrusi kapal Vietnam membuat nelayan lokal menguras sumber daya ikan. Banyak nelayan setempat harus menyingkir ke perairan timur yang berbatasan dengan Malaysia.

Pada 16 April, delapan nelayan lokal ditangkap penjaga pantai atau Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) saat menangkap ikan di perairan perbatasan Pulau Serasan, Natuna, dan Negara Bagian Serawak, Malaysia. Menurut para nelayan itu, mereka masih berada di perairan Indonesia.

Salah satu pokok pikiran yang kami sampaikan adalah nelayan tidak boleh diperlakukan seperti seorang kriminal.

Dari titik koordinat yang diberikan nelayan, tiga perahu nelayan Natuna itu ditangkap Kapal Tun Fatimah milik APMM di koordinat sekitar 4 derajat lintang utara dan 110 bujur timur. Lokasi itu adalah wilayah abu-abu karena ada tumpang tindih klaim ZEE antara Indonesia dan Malaysia.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Lokasi penangkapan nelayan Natuna oleh penjaga pantai Malaysia. Garis putus-putus biru menunjukkan klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan garis putus-putus hijau menunjukkan klaim ZEE Malaysia.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepri Doli Boniara, Rabu (1/5/2024), mengatakan, pemerintah provinsi amat prihatin terhadap peristiwa yang menimpa nelayan di Natuna. Usulan dari daerah terkait masalah itu telah diserahkan kepada Badan Pengelola Perbatasan Nasional.

”Salah satu pokok pikiran yang kami sampaikan adalah nelayan tidak boleh diperlakukan seperti seorang kriminal. Mereka hanya menangkap ikan untuk menyambung hidup,” kata Doli.

Para nelayan yang ditangkap aparat Malaysia tersebut terancam penjara 3-6 bulan dan denda Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar. Selain itu, kapal dan alat tangkap mereka juga bakal disita.

Baca juga: Dibui dan Dirantai di Malaysia, Potret Buram Nelayan Natuna yang Tersingkir di Laut Sendiri

ALIANSI NELAYAN NATUNA

Kondisi nelayan asal Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, saat tiba di Tanjung Sirih, Serawak, Malaysia, Jumat (19/4/2024).

Konsulat Jenderal RI di Kuching, Malaysia, mencatat, sepanjang 2024 ada 14 nelayan Natuna yang ditangkap penjaga pantai atau APMM di perairan Serawak. Selain peristiwa 16 April, APMM juga menangkap dua nelayan pada 9 Februari dan empat orang pada 9 Maret.

Terkait penangkapan delapan nelayan Natuna oleh APMM pada 16 April, Pung menegaskan, PSDKP telah memverifikasi informasi lokasi penangkapan dari nelayan. Hasilnya, titik koordinat dari nelayan sesuai dengan data PSDKP. Nelayan Natuna ditangkap APMM saat masih berada di ZEE Indonesia.

”Kami sudah mengklarifikasi hal itu kepada APMM, dan mereka mengakui serta menghentikan penyidikan. Setelah ini, kalau para nelayan itu dilepas di laut, nanti akan kami jemput,” ucap Pung.