DK PBB Tolak Keanggotaan Penuh Palestina gara-gara Veto AS
Harapan keanggotaan penuh Palestina di PBB kandas. AS memveto rancangan resolusinya dan menuai kecaman banyak negara.
Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan (tengah) berpidato di depan anggota Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (17/4/2024).
NEW YORK, KAMIS — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak permintaan untuk menjadikan Palestina anggota penuh PBB setelah Amerika Serikat memveto rancangan resolusinya. Israel memuji langkah AS. Sebaliknya, Otoritas Palestina dan Hamas mengecam AS.
Rancangan resolusi yang diajukan oleh Aljazair itu merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB agar negara Palestina diterima menjadi anggota PBB. Dari hasil pemungutan suara, rancangan resolusi mendapat 12 suara dukungan, dua abstain (Inggris dan Swiss), dan satu menolak (AS). Sekutu AS, seperti Perancis, Jepang, dan Korea Selatan mendukung resolusi itu.
Laman UN News, Kamis (18/4/2024), menyebutkan, rancangan resolusi itu merupakan salah satu yang terpendek dalam sejarah Dewan Keamanan PBB. Isi rancangannya hanya berbunyi: ”Dewan Keamanan, setelah memeriksa permohonan negara Palestina untuk diterima di PBB (S/2011/592), merekomendasikan kepada Majelis Umum agar negara Palestina diterima menjadi anggota PBB”.
Baca juga: Palestina Merdeka, Realitas atau Utopia?
Pengunjuk rasa pro-Palestina mengikuti demonstrasi pada Hari Al Quds di London, Inggris, pada 5 April 2024.
Otoritas Palestina menilai veto AS itu sama dengan agresi yang mendorong Timur Tengah masuk ke jurang yang dalam. Langkah AS itu dinilai tidak adil, tidak etis, dan tidak bisa dibenarkan.
Veto AS itu menunjukkan kebijakan AS yang kontradiktif. AS mengklaim mendukung solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina, tetapi pada saat yang sama AS mencegah penerapan solusi tersebut.
Baca juga: Palestina Kembali Ajukan Permintaan Keanggotaan di PBB, AS Menentang
”Kebijakan AS jelas agresi terang-terangan terhadap hukum internasional dan dorongan untuk perang genosida terhadap rakyat kami,” sebut Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
AS memveto rancangan resolusi itu dengan alasan negara Palestina yang merdeka harus didirikan melalui perundingan langsung antara Israel dan Otoritas Palestina, bukan melalui sidang PBB. Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood menegaskan AS tetap mendukung solusi dua negara.
Demonstran berunjuk rasa mendukung rakyat Palestina di Lafayette Park di seberang Gedung Putih, Washington, AS, pada 30 Maret 2024.
Pemungutan suara resolusi ini, menurut Wood, tidak mencerminkan penolakan terhadap negara Palestina. Namun, ini pengakuan bahwa pembentukan negara Palestina hanya akan terjadi melalui perundingan antarpihak.
Duta Besar Inggris untuk PBB Barbard Woodward menjelaskan alasan Inggris mengambil sikap abstain. Dalam pandangan Inggris, prioritas yang harus dilakukan saat ini adalah memperbaiki krisis yang terjadi di Gaza.
Kebijakan AS jelas agresi terang-terangan terhadap hukum internasional dan dorongan untuk perang genosida terhadap rakyat kami.
Rancangan resolusi bisa disahkan apabila DK PBB memiliki setidaknya sembilan negara anggota yang mendukung dan tidak ada anggota tetapnya yang menggunakan hak veto mereka. Negara anggota tetap DK PBB adalah China, Perancis, Rusia, Inggris, dan AS.
Permintaan keanggotaan penuh di PBB ini kembali diajukan oleh Palestina kepada Sekretaris Jenderal PBB pada 2 April. Palestina meminta agar permintaan mereka pada 2011 untuk menjadi negara anggota PBB dipertimbangkan kembali.
Baca juga: Palestina: Antara Gencatan Senjata dan Solusi Damai
Pengunjuk rasa pro-Palestina berunjuk rasa di Liberty Square, Taipei, Taiwan, pada24 Maret 2024. Mereka mengecam genosida di Gaza untuk mendukung rakyat Palestina dan menentang segala bentuk keterlibatan Taiwan dalam kekejaman.
Pada 2011, DK PBB mempertimbangkan permintaan Palestina itu. Namun, DK PBB tidak bisa sepakat mengirimkan rekomendasi ke Majelis Umum yang menurut Piagam PBB harus mengadakan pemungutan suara yang melibatkan 193 negara anggota.
Pada awal April, DK PBB mengirimkan permintaan terbaru kepada Komite Penerimaan Negara Anggota yang bertemu pada 8 April dan 11 April untuk membahas masalah ini. Palestina sudah menjadi pengamat tetap di PBB sejak 2012. Ini bentuk pengakuan de facto atas status kenegaraan yang diberikan Majelis Umum PBB.
Baca juga: PBB Gagal Jawab Kebutuhan Gaza, AS Semakin Terisolasi
Sebelumnya, Palestina menjadi pengamat di Majelis Umum PBB. Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi enam bulan setelah perang Israel dan Hamas di Gaza dan ketika Israel memperluas pemukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat.
”Kegagalan mencapai kemajuan menuju solusi dua negara hanya akan meningkatkan ketidakstabilan dan risiko bagi ratusan juta orang di kawasan ini yang akan terus hidup di bawah ancaman kekerasan,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada DK PBB.
DK PBB sudah lama mendukung visi dua negara yang hidup berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui. Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Jerusalem Timur, dan Jalur Gaza.
Wilayah-wilayah ini sudah direbut Israel melalui Perang 1967. Otoritas Palestina pimpinan Abbas menjalankan pemerintahan mandiri terbatas di Tepi Barat. Hamas menggulingkan Otoritas Palestina dari kekuasaan di Gaza pada 2007.
Baca juga: DK PBB untuk Pertama Kali Serukan Gencatan Senjata di Gaza
Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan, Palestina tidak memenuhi kriteria untuk menjadi anggota penuh PBB. Alasannya, Palestina tidak memiliki populasi permanen, wilayah yang ditentukan, pemerintahan, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain.
”Siapa yang dipilih dewan untuk ’mengakui’ dan memberikan status keanggotaan penuh? Hamas di Gaza? Jihad Islam Palestina di Nablus?” tanya Erdan kepada DK PBB.
Warga Palestina antre untuk menerima bantuan makanan gratis di kamp pengungsi Jabaliya di Jalur Gaza, Senin (18/3/2024).
Erdan menegaskan, pemberian keanggotaan penuh PBB kepada Palestina tidak akan memberikan dampak positif bagi pihak mana pun. Hal itu hanya akan menyebabkan kehancuran di tahun-tahun mendatang dan merusak peluang dialog di masa depan.
Utusan Khusus Abbas, Ziad Abu Amr, mengatakan, keanggotaan penuh Palestina di PBB bukan alternatif bagi perundingan politik yang serius untuk menerapkan solusi dua negara dan menyelesaikan masalah-masalah yang masih mengganjal. Namun, resolusi ini akan memberikan harapan kepada rakyat Palestina untuk mendapatkan kehidupan yang layak dalam negara yang merdeka.
Baca juga: PBB Gagal Melindungi Rakyat Palestina
Resolusi itu tidak akan merusak prospek perdamaian antara Palestina dan Israel. Tidak juga akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. ”Mereka yang menghalangi penerapan resolusi itu justru yang tidak membantu prospek perdamaian antara Palestina dan Israel dan prospek perdamaian di Timur Tengah secara umum,” ujarnya.
Bukan kali ini saja AS memveto keanggotaan penuh suatu negara. Sebelumnya, AS pernah memveto resolusi keanggotaan penuh Vietnam pada 1976. Keputusan AS memveto resolusi Palestina ini disesalkan oleh banyak negara, seperti China dan Mesir. Duta Besar China untuk PBB Fu Cong menilai kegagalan Palestina menjadi anggota penuh PBB ini hari yang menyedihkan dan veto AS itu yang paling mengecewakan.
Kementerian Luar Negeri Mesir juga menyesalkan ketidakmampuan DK PBB menjadikan Palestina sebagai negara anggota ke-194 PBB. Sekitar 140 negara sudah mengakui Palestina sehingga pengakuan mereka diyakini akan disetujui jika AS tidak mengganjal dengan vetonya. (REUTERS/AFP/AP)
