Reformasi Kebijakan Mengatasi Pengangguran

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menangani pengangguran, terutama di kalangan muda. Kesenjangan antara pendidikan dan permintaan industri mendesak diatasi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terdapat tren penurunan tingkat pengangguran dari 6,49 persen pada 2021 menjadi 5,86 persen pada 2022. Selanjutnya kembali menurun menjadi 5,32 persen pada 2023. Namun, pada tren tersebut, tantangan utama tetap pada pemuda, khususnya mereka yang berusia 18-24 tahun.

Analisis data Organisasi Buruh Internasional (ILO) menegaskan tingginya angka NEET (not in education, employment, or training) pada tahun 2022, mencapai 22,0 persen. Angka ini menunjukkan banyak pemuda Indonesia terputus dari kegiatan ekonomi dan pendidikan.

Selain itu, data statistik ILO pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran pemuda di Indonesia termasuk tertinggi kedua setelah Laos di Asia Tenggara. Hal ini menandakan adanya kesenjangan yang signifikan antara pendidikan yang diterima kalangan pemuda dan keterampilan yang diminta atau dibutuhkan industri.

Data statistik ILO pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran pemuda di Indonesia termasuk tertinggi kedua setelah Laos di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat dalam mengintegrasikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri ke dalam kurikulum pendidikan.

Belajar dari praktik global

Jerman telah berhasil menciptakan sistem pendidikan dual-track yang menjadi salah satu keunggulan utamanya dalam mengatasi tantangan pengangguran, terutama di kalangan pemuda. Dalam sistem ini, siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan teoretis di sekolah, tetapi juga terlibat dalam pembelajaran praktis di tempat kerja.

Hal itu berarti mereka memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka pelajari secara langsung dalam lingkungan kerja sehari-hari.

Misalnya, siswa yang tertarik dalam bidang teknik otomotif dapat menghabiskan waktu belajar di sekolah dan juga di bengkel otomotif. Mereka dapat mempelajari keterampilan praktis seperti mekanik dan pemeliharaan kendaraan.

Pendekatan ini tidak hanya mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, tetapi juga membantu mereka membangun jaringan profesional. Selain itu, juga memahami proses kerja di lapangan.

Kerja sama erat antara sekolah dan perusahaan juga membantu mengidentifikasi kebutuhan industri secara lebih akurat. Dengan demikian, program pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang aktual.

Selain Jerman, terdapat praktik baik lain di negara-negara Asia yang dapat menjadi inspirasi dalam mengatasi pengangguran, terutama pengangguran muda. Salah satunya adalah Korea Selatan.

Korsel berhasil mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi pemuda. Korsel memiliki program pendidikan dan pelatihan yang kuat, yang memberikan fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan profesional.

Sistem pendidikan vokasional yang terintegrasi dengan industri di Korea Selatan mirip dengan pendekatan pendidikan dual track yang ada di Jerman. Sistem itu memungkinkan siswa memperoleh keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri selama masa sekolah sehingga mereka siap terjun langsung ke pasar kerja setelah lulus.

Selain itu, Korea Selatan juga memiliki program penempatan kerja dan magang yang luas. Program tersebut memberikan kesempatan bagi pemuda untuk mendapatkan pengalaman kerja dan membangun jaringan profesional.

Program ini sering kali diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga pendidikan yang bekerja sama untuk menyediakan kesempatan kerja bermanfaat bagi pemuda.

Korea Selatan juga memiliki program penempatan kerja dan magang yang luas. Program tersebut memberikan kesempatan bagi pemuda untuk mendapatkan pengalaman kerja dan membangun jaringan profesional.

Taiwan juga memiliki beberapa inisiatif yang berhasil untuk mengatasi pengangguran, terutama di kalangan pemuda. Salah satunya adalah program pemerintah yang disebut Youth Employment and Internship Program.

Program tersebut memberikan dukungan keuangan kepada perusahaan-perusahaan yang bersedia merekrut pemuda untuk magang atau pekerjaan tetap. Program ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi pemuda. Pada saat yang sama juga memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mendapatkan tenaga kerja berkualitas.

Tantangan program

Indonesia telah mengimplementasikan inisiatif seperti Program Kartu Prakerja. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Presisi Indonesia pada tahun 2022, program ini menunjukkan baik kekuatan maupun kelemahan.

Sebanyak 49 persen penerima manfaat Kartu Prakerja mengungkapkan bahwa mereka mengalami peningkatan kepercayaan diri. Hal itu memberdayakan mereka untuk memulai atau mengembangkan bisnis.

Akan tetapi, program ini dinilai belum cukup efektif dalam meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing penerima manfaat. Secara statistik, peningkatan yang dicapai adalah 2,2 persen untuk kompetensi, 2,7 persen untuk produktivitas, dan 3,8 persen untuk daya saing.

Baca juga: Pendidikan Vokasi dan Keselarasan Keterampilan Pekerjaan Masa Depan

Hal ini menandakan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan relevansi dan aplikasi keterampilan yang diajarkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain Program Kartu Prakerja, Indonesia juga mengimplementasikan Program Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini dirancang untuk membantu pencari kerja yang kehilangan pekerjaan.

Evaluasi yang dilakukan Trade Union Rights Centre (TURC) dan Synergy Policy mengungkapkan bahwa kualitas pelatihan yang disediakan dalam program JKP belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kondisi itu menghambat efektivitas program dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi mereka yang terdampak.

Ada kebutuhan untuk meningkatkan relevansi dan aplikasi keterampilan yang diajarkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain itu, terdapat syarat kepesertaan mengharuskan peserta JKP terdaftar dalam program jaminan sosial wajib, seperti Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ini cenderung membatasi akses bagi pekerja informal yang tidak terdaftar dalam sistem tersebut.

Mengingat kehilangan pekerjaan juga dialami oleh pekerja informal yang memerlukan bantuan serupa, sangat penting bagi program seperti JKP untuk menawarkan akses yang lebih inklusif dan merangkul semua kategori pekerja.

Alternatif solusi

Dalam menghadapi tantangan pengangguran, terutama pengangguran muda, Indonesia perlu merancang strategi yang komprehensif dan terpadu. Kebijakan yang efektif haruslah mengambil pelajaran dari model global, sambil mempertimbangkan kondisi lokal yang khas.

Ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pelatihan yang diberikan memang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu meningkatkan keterampilan. Hal itu juga membuka peluang kerja yang relevan bagi pengangguran, terutama di kalangan pemuda.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pencari kerja antre memasuki pameran bursa lowongan kerja di Grand Mall Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (4/3/2024).

Dalam konteks transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, terdapat kesempatan besar untuk melakukan reformasi yang mendalam dalam kebijakan untuk mengatasi pengangguran.

Salah satu langkah kunci adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengintegrasikan semua program seperti JKP dan Program Kartu Prakerja ke dalam satu program dan lembaga yang lebih terkoordinasi. Tujuannya untuk memastikan keberhasilan kebijakan yang diterapkan dapat mengatasi masalah pengangguran.

Dalam menghadapi tantangan pengangguran, terutama pengangguran muda, Indonesia perlu merancang strategi yang komprehensif dan terpadu.

Selain itu, penting untuk memperkuat program-program pelatihan dan pendidikan vokasional. Hal itu dapat dilakukan melalui kerja sama yang erat antara institusi pendidikan, industri, dan pemerintah dalam merancang kurikulum yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Perlu juga diperluas akses terhadap pelatihan keterampilan, baik melalui platform daring (online) maupun luring (offline).

Investasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi krusial dalam memastikan jangkauan pelatihan keterampilan dapat mencakup wilayah-wilayah terpencil dan masyarakat yang kurang mampu.

Baca juga: Pendidikan Vokasi Jangan Usang

Selanjutnya, sebagai bagian dari reformasi yang lebih besar, pendirian Badan Vokasi Nasional dapat menjadi langkah strategis. Badan ini akan bertanggung jawab untuk merancang model pendidikan vokasi yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja.

Mengadopsi prinsip-prinsip yang telah terbukti sukses di negara-negara maju, seperti Jerman, Badan Vokasi Nasional akan menjadi motor penggerak dalam menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia industri, sehingga menciptakan lulusan yang siap bersaing dalam pasar kerja.

Dengan mengadopsi pendekatan yang berbasis pada solusi dan melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus, Indonesia dapat mengatasi tantangan pengangguran dengan lebih efektif. Hal ini akan membawa dampak yang signifikan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Didit Saleh, Deputy Program Director di Trade Union Rights Centre (TURC)