Bakal Calon Kepala Daerah Mulai Lobi-lobi Bangun Koalisi
Lobi-lobi ke partai politik ditempuh bakal kandidat kepala daerah demi mendongkrak daya tawar. Koalisi menjadi ujungnya.
Oleh
WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Bakal calon kepala daerah mulai melobi partai politik untuk menguatkan daya tawar mereka masing-masing. Upaya itu diharapkan berujung pada terbentuknya koalisi karena banyak daerah yang partainya tidak bisa mengusung calon sendiri.
Mereka mendaftarkan diri lewat penjaringan bakal calon dari partai lain, berkomunikasi langsung, hingga tawar-menawar koalisi di tingkatan pilkada lainnya. Meskipun begitu, komunikasi itu tak terlalu dipengaruhi oleh peta politik saat pemilihan presiden yang lalu.
Hal itu dilakukan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat Haru Suandharu. Sebagai salah satu dari tiga bakal calon gubernur dari PKS, ia pun memulai komunikasi dengan partai lain untuk membangun poros koalisi.
”Masih sangat cair di Jawa Barat ini, komunikasi masih terbuka dilakukan ke semua partai. Karena memang di sini tidak ada yang bisa mencalonkan sendiri, parpol harus buat koalisi,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu.
Adapun PKS memunculkan tiga nama, yakni Haru, Wali Kota Depok Idris Abdul Somad, dan anggota DPR Fraksi PKS Netty Heryawan yang juga istri dari mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS masih memproses penentuan siapa yang akan diusung.
Selain Haru, parpol lain pun sudah memunculkan nama kandidat masing-masing, misalnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sudah mengantongi dukungan dari Golkar dan Partai Gerindra. Partai Amanat Nasional (PAN) ingin menawarkan Ridwan Kamil untuk diduetkan dengan kadernya, mantan Wali Kota Bogor Bima Arya.
Masih sangat cair di Jawa Barat ini, komunikasi masih terbuka dilakukan ke semua partai. Karena memang di sini tidak ada yang bisa mencalonkan sendiri, parpol harus buat koalisi.
Di sisi lain, lobi-lobi politik antarpartai turut membincangkan pilkada tingkat kabupaten/kota. Menurut Haru, pembentukan koalisi berbagai tingkatan akan saling memengaruhi. Sejauh ini, PKS sudah selesai menentukan bakal calon untuk Pilkada Depok dan Bekasi. Jadi, tinggal membangun komunikasi untuk koalisinya.
”Bakalan lebih rumit lagi untuk pilkada ini. Karena ada calon-calon yang ingin maju, tapi mereka sudah terpilih sebagai anggota legislatif. Sesuai aturan, mereka perlu mundur terlebih dahulu. Selain lobi-lobi koalisi, syarat-syarat teknis administratif juga jadi pertimbangan,” ungkapnya.
Beralih ke Sulawesi Tengah, komunikasi politik juga sudah dimulai oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Ia mendatangi partai politik untuk mencari dukungan, misalnya ke Partai Gerindra.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebutkan, partainya masih dalam proses penjaringan pada 1-7 Mei 2024 sehingga belum ada nama yang pasti untuk diusung. Namun, Ahmad Ali diklaim wajar untuk mencari dukungan karena Nasdem tak bisa mencalonkan sendiri di Pilkada Sulawesi Tengah.
”Ahmad Ali, kan, Waketum. Kami punya delapan kursi, masih kurang tiga, jadi wajar kalau dia keliling cari tambahan,” ucap Hermawi Taslim.
Sejauh ini, Ahmad Ali telah mengantongi dukungan dari Partai Nasdem dan Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Kamis (25/4/2024), mengungkapkan, Ali sempat menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menjajaki koalisi di Pilkada Sulawesi Tengah.
Di Banten, sejumlah bakal calon kepala daerah berkeliling mendaftarkan diri untuk maju dengan dukungan koalisi. Politisi Golkar, Airin Rachmi Diany, sudah mengambil formulir penjaringan kepala daerah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PAN, Nasdem, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).