Tahun Depan Pelabuhan Akan Ditambah, Angkutan Ilegal Ditindak

Antisipasi mudik tahun depan semestinya disiapkan sedini mungkin. Evaluasi tunjukkan perlu perbaikan.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan keterangan kepada wartawan seusai mengikuti rapat terbatas terkait evaluasi mudik yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/5/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Pelaksanaan mudik Idul Fitri 2025 diharapkan jauh lebih lancar lagi dan aman. Untuk itu, pelabuhan dan armada kapal penyeberangan akan diperbanyak. Angkutan massal ilegal juga akan terus ditertibkan.

Hal ini dibahas dalam rapat terbatas terkait evaluasi mudik Idul Fitri 1445 Hijriah/tahun 2024 yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/5/2024) siang. Hadir dalam rapat ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Dalam rapat, Presiden Jokowi meminta beberapa perbaikan untuk mengantisipasi mudik Idul Fitri tahun mendatang. Salah satunya adalah penambahan pelabuhan. Di kawasan timur Jawa, Pelabuhan Jangkar, Situbondo, direvitalisasi. Pelabuhan ini akan menjadi jalur penyeberangan untuk masyarakat yang akan menuju Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa pulau kecil di sekitar Madura. Dengan demikian, masyarakat yang menuju NTT dan NTB tidak harus beberapa kali menyeberang dari Pelabuhan Ketapang.

Baca juga: Mudik Tahun ini Mesti Berjalan Aman dan Sehat, Daerah Diminta Bersiap

KOMPAS/NINA SUSILO

Para menteri meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai mengikuti rapat terbatas terkait evaluasi mudik yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Budi Karya Sumadi menambahkan, di Pelabuhan Merak pun akan ditambahkan beberapa titik penyeberangan. Untuk mempercepat pengangkutan masyarakat yang mudik, kapal yang dioperasikan juga harus lebih besar dan lebih cepat. Dengan demikian, masyarakat yang akan mudik tidak bertumpuk di pelabuhan.

Salah satu solusi kemacetan di Jakarta-Merak antara lain meminta dukungan Wapres Amin terkait pembebasan lahan yang digunakan sebagai rest area.

Di jalur jalan tol, area istirahat (rest area) juga akan ditambah. Selain fasilitas rest area, kata Muhadjir, zona penyangga di Kilometer 97 dari arah Jakarta ke Merak juga akan dipersiapkan untuk mengantisipasi mengularnya pengendara yang akan menyeberang dari Merak ke Bakauheni. Pembebasan lahan di kawasan ini belum lama ini juga dibahas Muhadjir bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Menurut Muhadjir, salah satu solusi kemacetan di Jakarta-Merak antara lain meminta dukungan Wapres Amin terkait pembebasan lahan yang digunakan sebagai rest area sehingga pengendara bisa parkir sementara sebelum memasuki pelabuhan. Lokasi yang akan digunakan adalah di Km 97 arah Jakarta-Merak bisa digunakan pada arus mudik tahun depan untuk area parkir sebelum masuk ke pelabuhan. Lokasi ini disiapkan sebagai area penyangga (buffer zone) untuk kendaraan-kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak. Di sini, menurut rencana, kendaraan dipantau, baik tiket maupun waktu keberangkatannya. Dengan demikian, arus kendaraan bisa diatur menuju Pelabuhan Merak.

Bebaskan tanah

Presiden pun menginstruksikan Menhub dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk bekerja sama dan membebaskan tanah-tanah yang bisa menjadi area istirahat. ”Jadi, katakanlah ada 10 atau 15 tempat dibebaskan, masing-masing 5 hektar, sekarang untuk rest area saja. Nanti suatu waktu ini menjadi suatu lahan yang bermanfaat untuk membuat rest area yang optimal,” tutur Budi.

Area istirahat ini selain memastikan pengemudi tidak kelelahan saat berkendara juga dinilai bermanfaat untuk mengatur volume kendaraan yang melaju ke suatu tempat tujuan.

Presiden setuju agar KAI menambah jumlah KA sehingga perjalanan KA yang memang diminati itu bertambah.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Penumpang yang turun dari kereta mengantre untuk menaiki lift di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2024).

Sistem OBU (on board unit) untuk kendaraan yang melintas di tol juga akan didorong lebih luas. Sistem pembayaran ini dinilai memperlancar jalur tol.

Pelaksanaan mudik dan balik di masa libur Idul Fitri 1445 Hijriah dinilai cukup baik. Namun, pembenahan tetap diperlukan, seperti untuk mengantisipasi penumpukan penumpang yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak dan Gilimanuk.

Menambah jumlah perjalanan

Moda transportasi darat seperti kereta api yang menjadi favorit masyarakat juga dibahas. Ke depan, menurut Budi, diusulkan supaya PT KAI menambah jumlah perjalanan dan armada kereta api pada masa mudik. ”Presiden setuju agar KAI menambah jumlah KA sehingga perjalanan KA yang memang diminati itu bertambah,” ujarnya.

Presiden Jokowi mengapresiasi pelaksanaan mudik balik Idul Fitri 2024.

Terkait keselamatan penumpang, Budi menyebutkan pula pentingnya masyarakat menggunakan angkutan massal yang terdaftar. Dalam masa mudik lalu, angkutan penumpang ilegal tabrakan di jalur contraflow. Hal ini diduga akibat penumpang kelelahan setelah empat hari berkendara.

”Angkutan massal harus terdaftar. Tidak boleh lagi ada yang tidak terdaftar,” kata Budi.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Kendaraan terjebak macet saat arus mudik di Jalan Tol Cikopo-Palimanan dari Km 173 hingga Km 175, Sumberjaya, Majalengka, Jawa Barat, karena adanya kecelakaan, Minggu (7/4/2024). Selain karena kecelakaan, kemacetan biasa terjadi karena antrean menjelang masuk rest area dan banyaknya pengguna jalan yang memarkir kendaraannya di bahu jalan untuk berisitrahat.

Selain itu, katanya, Polri akan memulai penegakan hukum atas angkutan umum ilegal.

Baca juga: Evaluasi Mudik dan Balik Lebaran, Jalur-jalur Penyeberangan Dibenahi

Angkutan umum ilegal yang umumnya dipasarkan secara daring ini akan ditangani Korps Lalu Lintas Polri. Sejauh ini, menurut Budi, sudah ada beberapa angkutan ilegal ditilang dan ”dikandangkan”. Harapannya, masyarakat tak memilih angkutan ilegal ini.

Kepuasan tinggi

Secara umum, kata Muhadjir, Presiden Jokowi mengapresiasi pelaksanaan mudik balik Idul Fitri 2024. Tingkat kepuasan mudik pun, kata Budi, dalam survei mencapai 89 persen. Kecelakaan juga menurun sekitar 8 persen, korban meninggal turun 12 persen, sedangkan jumlah korban luka berat naik 33 persen.

Karena itu, ke depan diharapkan masyarakat tidak menggunakan sepeda motor saat mudik, tetapi memilih mudik gratis. Kementerian/lembaga pun didorong menerapkan ini secara lebih luas, bukan hanya di Jawa, melainkan juga Sumatera.