Perusahaan Negara dan Swasta Diminta Libatkan BUMDes Saat Beraktivitas di Desa

Perusahaan negara dan swasta yang beroperasi di desa diminta menyertakan BUMDes agar ekonomi desa melaju lebih cepat.

KEMENDES PDTT

Wakil Presiden Ma'ruf Amin, didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar serta Ketua Umum Indonesian Social Sustainability Forum Sudarmanto, menyerahkan penghargaan kepada pemenang CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024 di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Badan usaha milik desa atau BUMDes dinilai bisa mempercepat pertumbuhan desa. Masyarakat desa pun dapat semakin berdaya dengan adanya BUMDes. Namun, hal yang mesti dilakukan adalah terus mendorong pengembangan kapabilitas sumber daya manusia BUMDes tersebut.

Badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta pun diminta terus berkomitmen dalam program tanggung jawab sosialnya serta mendukung desa berkelanjutan. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga perlu betul-betul tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat perdesaan. Harapannya, pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan di desa terwujud.

”Saya meminta agar perusahaan negara dan swasta yang beroperasi di desa-desa untuk dapat menyertakan BUMDes dan BUMDes Bersama dalam aktivitas bisnisnya, agar ekonomi desa melaju lebih cepat,” ujar Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam acara penyerahan Penghargaan Program CSR BUMN/Swasta dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024 di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Hadir pada kesempatan tersebut, antara lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar serta Ketua Umum Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia (ISSF) Sudarmanto.

Baca juga: BUMDes dan Budaya Lama Desa yang Tidak Pernah Berubah

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan supaya kualitas SDM di desa terus dikuatkan dalam penyerahan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024 di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Ke depan, menurut Wapres, jumlah BUMDes harus ditingkatkan. Kapasitas dan kualitas SDM desa pun perlu dikuatkan. Sejauh ini, dari 83.971 desa di Indonesia, sudah ada 19.772 BUMDes dan BUMDes Bersama yang tercatat mendapat sertifikat badan hukum.

Baca juga: BUMDes Berperan Mendorong Pengembangan Desa Wisata

BUMDes pun perlu terus berinovasi menciptakan usaha yang mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja berkesinambungan. Masyarakat di desa juga harus dapat menempa dirinya menjadi lebih unggul, semakin kreatif, inovatif, dan adaptif dengan dinamika perubahan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Saya meminta agar perusahaan negara dan swasta yang beroperasi di desa-desa untuk dapat menyertakan BUMDes dan BUMDes Bersama dalam aktivitas bisnisnya, agar ekonomi desa melaju lebih cepat.

Entitas baru

Abdul Halim mengatakan, setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, BUMDes menjadi entitas badan hukum baru di Indonesia. Oleh karena itu, kini BUMDes terdiri dari BUMDes sendiri pada level desa, BUMDes Bersama yang mewujudkan kerja sama ekonomi antardesa, dan BUMDes Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD).

Baca juga: Triliunan Rupiah Dana Eks PNPM Dialihkelolakan ke BUMDes

Sejak November 2021, telah terbit sertifikat badan hukum BUMDes. ”Per 6 Mei telah terbit sertifikat badan hukum 18.222 BUMDes, 267 BUMDes Bersama, dan 1.283 BUM Desa Bersama LKD. BUM Desa sejak awal menjadi entitas badan hukum publik sehingga paling cocok mengelola barang, jasa, dan keuangan publik bagi kemaslahatan warga desa,” tutur Halim.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan potensi BUMDes dalam acara penyerahan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024 di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Ekonomi lokal pun terus bergerak. Pada 2023, sebanyak 10.886 pemerintah desa menanamkan modal ke BUMDes dengan nilai mencapai Rp 1,16 triliun atau rata-rata Rp 44,23 juta per desa. Oleh karena berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dana segar ini tidak berbunga.

Baca juga: Resolusi BUMDes 2023

Dari penanaman modal ini, pada akhir tahun, BUMDes menyalurkan sebagian keuntungan ke APBDes sebagai pendapatan asli desa (PADes). Jumlahnya mencapai Rp 162,99 miliar di 10.886 desa atau rata-rata Rp 14,97 juta per desa.

Dari BUMDes, menurut Halim, pemerintah desa mulai memetik manfaat BUMDes setidaknya mulai tahun keempat.

BUMDes sejak awal menjadi entitas badan hukum publik sehingga paling cocok mengelola barang, jasa, dan keuangan publik bagi kemaslahatan warga desa.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Suasana Pantai Panjang yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pulau Baguk, Kecamatan Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Selasa (4/7/2023), menjadi salah satu lokasi wisata favorit.

Instrumen kesejahteraan

Menurut Halim, BUMDes merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Hal ini tidak lepas dari besaran omzet, jumlah serapan tenaga kerja, hingga peran BUMDes dalam mengelola kelompok miskin.

Omzet BUMDes sepanjang 2023 mencapai Rp 2,84 triliun, omzet BUMDes Bersama Rp 17,67 miliar, dan omzet BUMDes LKD Rp 197,8 miliar. Total ekonomi desa yang dikelola seluruh BUMDes mencapai Rp 3,06 triliun setiap tahun di desa-desa seluruh Indonesia.

BUMDes mempekerjakan 329.839 warga desa. Sebanyak 184 warga desa bekerja di BUMDes Bersama. Adapun BUMDes Bersama LKD menyerap 1.209 pekerja. Dengan demikian, secara keseluruhan segenap BUMDes menyerap 331.232 pekerja lokal.

Baca juga: Menahan Laju Pengangguran di Perdesaan

Tak hanya itu, kata Halim, BUMDes juga mengelola kelompok miskin, termasuk perempuan miskin. Tercatat 123.119 nasabah BUMDes Bersama LKD dari kalangan miskin. ”Jadi, ekonomi keluarga 454.351 warga desa terpaut langsung dengan aktivitas BUMDes di Tanah Air,” ujar Halim.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Wisatawan menikmati mandi busa di Side Land, Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rabu (1/5/2024). Daya tarik alam tersebut dikelola BUMDes Arya Kamuning Kaduela.

Acara Penghargaan Program CSR BUMN/Swasta dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024, tambah Sudarmanto, menjadi ketiga kalinya sejak dimulai tahun 2022. Kali ini, penilaian dimulai 23 September 2023 dengan juri yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga.

Baca juga: Mewujudkan Keadilan Spasial di Perdesaan

CSR dan Pengembangan Desa Berkelajutan Awards 2024 diberikan kepada perusahaan dan lembaga lainnya, seperti lembaga kemasyarakatan serta perseorangan. Penghargaan diberikan atas jasa mereka dalam membantu percepatan pembangunan desa melalui pelibatan dan pengembangan BUMDes/BUMDes Bersama ataupun kegiatan CSR lainnya.

Pada tahun 2024, jumlah peserta yang ikut serta meningkat menjadi 100 kandidat peserta dan 93 di antaranya lolos mendapatkan penghargaan. Tahun sebelumnya acara diikuti 60 kandidat peserta dan 54 lolos mendapatkan penghargaan.