BPK Proses Auditornya yang Diduga Meminta Suap ke Kementan

BPK berkomitmen menegakkan nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan foto dua auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan yang meminta uang sebesar Rp 12 miliar kepada Kementerian Pertanian untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Foto itu ditunjukkan dalam sidang korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (8/5/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pemeriksa Keuangan akan memproses auditornya yang diduga meminta uang kepada pejabat di Kementerian Pertanian agar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Jika terbukti melanggar kode etik, auditor tersebut akan diproses Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yudi Ramdan mengatakan, terkait adanya oknum auditor BPK yang meminta uang ke pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendapatkan opini WTP, BPK berkomitmen menegakkan nilai-nilai dasar BPK. Nilai dasar dimaksud yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas BPK.

”Pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan standar dan pedoman pemeriksaan serta dilakukan review mutu berjenjang (quality control dan quality assurance). Apabila ada kasus pelanggaran integritas, hal tersebut dilakukan oleh oknum yang akan diproses pelanggaran tersebut melalui sistem penegakan kode etik,” kata Yudi melalui keterangan tertulis, Jumat (10/5/2024).

Ia menegaskan, BPK menghormati proses persidangan kasus hukum tersebut dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. BPK mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan tidak menoleransi tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, serta standar dan pedoman pemeriksaan.

Baca juga: KPK Dalami Kesaksian Permintaan Rp 12 Miliar dari BPK agar Kementan Dapat Opini WTP

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah (kiri) bersama Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yudi Ramdan Budiman (kanan) mengadakan konferensi pers bersama di gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

BPK telah membangun sistem penanganan atas pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) dan program pengendalian gratifikasi untuk memitigasi risiko terjadinya pelanggaran kode etik BPK. Mereka juga memproses dan memberikan hukuman kepada oknum di BPK yang terbukti melanggar kode etik melalui Majelis Kehormatan Kode Etik BPK.

Kompas sudah menanyakan, baik melalui telpon maupun pesan singkat, kepada Yudi apakah oknum auditor tersebut sudah diperiksa BPK atau belum. Namun, pertanyaan tersebut tidak direspons.

Dugaan suap

Sebelumnya, di dalam persidangan terungkap dugaan suap dari Kementan ke BPK agar mendapatkan opini WTP. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Kementan dengan agenda pemeriksaan saksi, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (8/5/2024), diduga ada permintaan uang dari auditor BPK ke Kementan untuk laporan tahun 2022.

Baca juga: KPK Diminta Telusuri Auditor BPK yang Minta Rp 12 Miliar untuk Opini Wajar

Agar Kementan mendapatkan opini WTP, auditor BPK bernama Viktor Siahaan meminta uang sebesar Rp 10 miliar yang merupakan bawahan dari auditor bernama Haerul Saleh. Pada kesempatan lain, Viktor mengubah permintaannya menjadi Rp 12 miliar.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengikuti sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Menurut Hermanto, Viktor menyampaikan kepadanya agar permintaan uang itu disampaikan kepada pejabat di Kementan. Hermanto mengaku merekomendasikan agar mengomunikasikan dengan Muhammad Hatta, sebagai Direktur Alat dan Mesin Pertanian, yang diketahui mengurus hal-hal di luar anggaran.

Selanjutnya, Hermanto mendengar permintaan auditor BPK itu hanya dipenuhi sebesar Rp 5 miliar. Sumbernya, dari vendor yang melaksanakan pekerjaan di Kementan. Namun, Hermanto mengaku tidak mengetahui nama vendor tersebut.

Baca juga: KPK dan BPK Perkuat Kerja Sama Memaksimalkan Pengembalian Kerugian Negara

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, oknum auditor BPK, Viktor, belum pernah diperiksa dalam penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementan karena fakta tersebut baru terungkap di persidangan. Tim penyidik KPK sangat mungkin memanggil nama-nama yang muncul dalam persidangan untuk menelusuri lebih jauh terkait aliran uang korupsi di Kementan.

Ali memastikan, fakta-fakta yang ada di persidangan dicatat oleh tim jaksa. Tim jaksa akan menyusun laporan persidangan atau laporan perkembangan penuntutan dan menyampaikannya ketika semua proses persidangan selesai. Laporan itu menjadi dasar pengembangan perkara berdasarkan fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan.