Menyoal Kuantitas dan Kualitas di Tengah Wacana Kabinet Gemuk

Toponimi kabinet berasal dari kabinet lemari—atau ruang kecil di lemari—yang semestinya tidak diisi banyak orang.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin berfoto bersama para calon menteri yang akan dilantik di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara di Makassar, Sulawesi Selatan, akhir April 2024, merekomendasikan perlunya penataan ulang nomenklatur kementerian. Seolah bertentangan dengan jumlah kementerian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, asosiasi itu mengusulkan menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 41.

Usulan menggelembungkan jumlah kementerian itu pun menuai kritik di tengah situasi politik akomodatif yang dipilih calon presiden terpilih pada Pemilu 2024, Prabowo Subianto. Menarik untuk dikulik, apa saja sebenarnya dampak dari penggelembungan kementerian itu?

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies Arya Fernandes, pada 3 Agustus 2019, lima tahun silam, pernah mengkritik keras kebijakan Presiden Joko Widodo yang merangkul rivalnya saat kontestasi Pilpres 2019, yaitu Prabowo Subianto.

Baca juga: Meski Didukung Parpol Pengusung, Gerindra: Idenya Bukan untuk Akomodasi Kepentingan

Kala itu, seusai pertemuan hangat di stasiun mass rapid transit (MRT), Prabowo yang sebelumnya adalah lawan politik Jokowi kemudian dirangkul masuk ke koalisi pemerintahan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo saat bertemu rival politiknya pada Pemilu Presiden 2019, Prabowo Subianto, di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).

Menyusul pertemuan keduanya, sejumlah politikus Partai Gerindra, yang menjadi pengusung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, pun masuk dalam koalisi ”gemuk” pemerintahan. Mereka mendapatkan jatah kursi menteri.

Sebut saja, Prabowo yang menjadi Menteri Pertahanan sejak 2019 sampai sekarang. Berikutnya Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, walau belakangan pindah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selanjutnya Edhy Prabowo mendapat kursi di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelum tersandung kasus korupsi ekspor benur.

Demokrasi mati suri

Kritik yang ditulis Arya Fernandes kala itu adalah keputusan Jokowi membentuk koalisi gemuk yang terdiri dari koalisi 01 plus Gerindra, PAN, dan Demokrat akan mendominasi sekitar 90 kursi di parlemen. Hal itu disayangkan karena akan menciptakan kiamat politik di parlemen dan demokrasi menjadi mati suri karena tak signifikannya partai oposisi.

Baca juga: Jaga Demokrasi, PDI-P dan PKS Diharapkan Berada di Luar Pemerintahan

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra (kiri ke kanan) berfoto bersama di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Koalisi yang gemuk, disebut Arya, tak memberikan jaminan akan membuat pemerintahan stabil. Sebab, koalisi gemuk bakal mengakibatkan tarik ulur kepentingan antara partai dan Jokowi sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan.

Baca juga: Safari Prabowo Dinilai demi Perkuat Posisi Pemerintah Mendatang

Sinkronisasi terhadap program dan kebijakan pemerintah juga akan menghadapi kesulitan karena harus bernegosiasi tentang program dengan partai koalisi. Koalisi gemuk juga sarat bagi-bagi kursi kekuasaan.

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Feri Amsari, Selasa (7/5/2024), berpandangan, nomenklatur kementerian yang sudah ditetapkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dinilai telah mencakup seluruh kegiatan dan urusan kenegaraan.

Sehubungan dengan hal itu, ide untuk membuat nomenklatur baru, seperti Kementerian Urusan Makan Siang Gratis, pun dipertanyakan. Hal ini disebabkan sebenarnya urusan tersebut bisa dikelola Kementerian Sosial.

”Apa sulitnya (mempertahankan) nomenklatur tetap supaya tidak ada pemubaziran anggaran? (Bahkan hal) Yang paling penting sebenarnya penyederhanaan jumlah menteri. Sebab, logika menambah kementerian pasti ada transaksi lain (bagi-bagi kue kekuasaan) ketika pembahasan,” kata Feri.

Baca juga: Nama Menteri yang Beredar Diklaim Hoaks, Formasi Resmi Setelah Prabowo Dilantik

Feri menambahkan, jika Prabowo-Gibran menargetkan jumlah kementerian, menjadi 40 misalnya, partai lain yang merasa tidak mendapatkan jatah bisa protes. Alhasil, jumlah kementerian bisa semakin menggelembung.

Padahal, boleh jadi, esensi dari kementerian baru itu tidak penting dan signifikan bagi publik. Selama ada regulasi UU No 39/2008, belum pernah ada fenomena kekurangan menteri.

”Bayangkan betapa banyak pemubaziran yang terjadi kalau kemudian kita mengubah undang-undang,” ujar Feri.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Feri Amsari berbicara sebagai narasumber dalam acara Dalil Kecurangan Pemohon PHPU Pilpres 2024: Mungkinkah Dibuktikan di Jakarta, Jumat (29/3/2024).

Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia Eko Prasojo juga menyebut bahwa salah satu dampak dari menggendutnya nomenklatur kementerian adalah tidak efektif dan efisiennya pemerintahan yang sebenarnya urusannya lebih banyak didelegasikan ke daerah (desentralistis).

Ruang fiskal APBN saat ini hanya tersisa sekitar 17 persen untuk belanja langsung bagi masyarakat. Jika ruang fiskal yang sempit itu masih dipotong untuk urusan rutin kementerian, tentu anggaran yang sampai ke publik akan semakin kecil.

Baca juga: Target Defisit APBN 2025 Melebar, Pengusaha Ingatkan Hati-hati

Menanggapi hal itu, Feri mengatakan, penambahan nomenklatur kementerian tentu akan berdampak pada semakin beratnya beban anggaran negara. Apalagi, kebutuhan negara juga melonjak dengan pembangunan megaproyek seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Suasana pagi di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (1/1/2024).

Indonesia juga memiliki banyak utang luar negeri. Dengan demikian, menambah beban untuk anggaran kementerian menjadi langkah yang tidak logis dan rasional.

”Ada catatan sejarah pada masa lalu di mana pembentukan kabinet di era Presiden Abdurrahman Wahid itu menelan biaya besar karena penggantian nomenklatur. Dari hal sederhana mengubah atau menambah biaya kop surat saja bisa menghabiskan dana miliaran,” kata Feri.

Baca juga: Gus Dur dan Problem Bangsa Kita

Peneliti senior yang kini menjadi Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi, Syamsuddin Haris, pada 11 Mei 2015 pernah menyebut bahwa perombakan kabinet memang menjadi isu politik yang begitu sensitif dalam kehidupan bangsa.

KOMPAS/JB SURATNO

Presiden Abdurrahman Wahid membuka kursus Lembaga Pertahanan Nasional di Bina Graha, Jakarta, Selasa (15/5/2001). Presiden disertai Menteri Pertahanan Mahfud MD (kiri) dan Gubernur Lemhannas Ermaya Suradinata.

Pada era Kabinet Persatuan (1999-2001), Presiden Gus Dur begitu sering memberhentikan para menteri, dengan alasan yang kurang jelas. Langkah Gus Dur tersebut menimbulkan kekecewaan parpol pendukung yang menterinya dicopot.

Pengalaman traumatis

Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan Gus Dur diberhentikan oleh MPR atas usul DPR hasil Pemilu 1999 karena dipicu perombakan kabinet yang tidak mengenal aturan. Perombakan kabinet ala Gus Dur itu akhirnya menjadi pengalaman traumatis bagi parpol pendukung pemerintah.

Feri menambahkan bahwa toponimi kabinet pemerintahan berasal dari kabinet lemari atau ruang-ruang kecil di dalam lemari. Karena itu, semestinya, di dalam ruang kecil tidak ada banyak orang.

Toponimi kabinet pemerintahan berasal dari kabinet lemari atau ruang-ruang kecil di dalam lemari. Semestinya, di dalam ruang kecil tidak ada banyak orang.

Sebab, jika ada banyak orang dalam ruang kecil, suasana akan menjadi terlalu panas dan sumpek. Dengan falsafah itu, kabinet adalah ruangan kecil yang berisi sejumlah kecil orang kepercayaan penguasa.

”Aneh jika kabinet diisi orang banyak. Itu menyalahi asal kata, sejarah, dan menyalahi prinsip pemerintahan yang efektif. Jadi, kalau ada yang mau membuat gemuk kabinet, (maka) artinya tujuannya beda dengan asas-asas pemerintahan yang baik,” kata Feri.