Presiden Panggil Prabowo hingga Kapolri Bahas Kesejahteraan Papua

Bappenas telah menyusun strategi percepatan pembangunan Papua dengan mengedepankan pendekatan kesejahteraan.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/KRIS

Para pelajar menyambut meriah kehadiran Presiden Joko Widodo di Kawasan Pantai Semau, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Kamis, (23/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo kembali memimpin rapat internal terkait kelanjutan kebijakan Papua. Rapat tertutup tersebut dihadiri, antara lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal (Purn) Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

”Ini masalahnya membahas mengenai anggaran untuk operasi khusus di Papua,” ujar Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Kartika Wirjoatmodjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai menghadiri rapat terkait Papua yang dipimpin Presiden Jokowi, Rabu (8/5/2024).

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi juga menerima laporan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyusun strategi mengenai percepatan pembangunan Papua dengan mengedepankan pendekatan kesejahteraan. Untuk itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP direncanakan akan segera ke Papua pada awal Juni mendatang.

”Jadi, tadi saya melaporkan bahwa kita sudah akan mulai tahun ini dan Wapres akan segera ke Papua, karena sebagai ketua dalam pelaksanaan ini,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa di Kompleks Istana Kepresidenan.

Baca juga: Dongkrak Pembangunan Empat Daerah Otonom Baru di Papua, Pemerintah Dorong Dialog Konstruktif

KOMPAS/NASRUN KATINGKA

Suasana kemeriahan pengibaran bendera Merah Putih sepanjang 10 kilometer sebagai peringatan integrasi Papua ke NKRI di Kota Jayapura, Papua, Rabu (1/5/2024).

Suharso menuturkan, pembahasan di rapat tersebut juga mencakup aspek pembangunan dengan pendekatan kesejahteran yang rencananya akan dilakukan bertahap. ”Kita lakukan dari semua pendekatan-pendekatan kesejahteraan ini, termasuk untuk pendidikan, kesehatan, dan sebagainya yang anggarannya itu sudah di-insert dalam kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Kepastian terkait memasukkan anggaran kesejahteraan Papua di kementerian dan lembaga dibahas dalam rapat tersebut. “Tadi itu ingin dipastikan seperti itu, sementara untuk pendekatan keamanan itu juga diberikan perhatian secara khusus, karena untuk menjamin kedamaian di Papua,” tambah Suharso.

Baca juga: Badan Otsus: Penyelesaian Masalah di Papua Butuh Dialog

Dihubungi terpisah, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi mengatakan, Wapres Amin berencana menggelar kunjungan kerja ke Papua pada awal Juni mendatang. Wapres terakhir ke Papua pada Oktober 2023.

”Rencana awal Juni. Misi khususnya adalah mengunjungi wilayah yang belum dikunjungi Wapres. Juga, Wapres akan meresmikan peletakan batu pertama pembangunan kantor-kantor gubernur wilayah baru, serta beberapa agenda,” ujar Masduki, Rabu (8/5/2024).

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berdialog dengan pegiat olahraga di Stadion Utama Papua Bangkit, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (11/10/2023).

Dalam setiap kali kunjungan ke Papua, Masduki menegaskan bahwa fokus Wapres Amin selama ini memang adalah pendekatan kesejahteraan. ”Tentu saja untuk menyejahterakan Papua pasti tidak akan selesai dalam satu periode kepemimpinan nasional. Harus dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya,” ujarnya.

Menurut Masduki, bagi Wapres Amin yang terpenting dari pelaksanaan pembangunan kesejahteraan Papua adalah harus berdasarkan aspirasi masyarakat Papua. Oleh karena itu, Wapres lebih sering mendengar aspirasi masyarakat Papua dari berbagai lapisan.

Baca juga: Kunjungan Wapres, Aspirasi Pemekaran, dan Asa Damai di Papua

Sebelumnya, Wapres Amin mengunjungi Papua pada Senin (9/10/2023) hingga Kamis (12/10/2023). Kunjungan dipercepat sehari karena Wapres harus kembali ke Jakarta guna memenuhi panggilan rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta. Kala itu, Wapres mengisi kunjungan kerja ke Papua dengan lebih banyak mendengarkan keluhan dari orang asli Papua.

Akibat pulang lebih awal, Wapres hanya mengunjungi Provinsi Papua dan batal hadir di dua daerah otonom baru (DOB), yakni Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan. Awalnya, Wapres diagendakan akan menandatangani prasasti dan melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung sarana-prasarana Pemprov Papua Pegunungan dan Pemprov Papua Selatan.