Mengapa OECD Relevan bagi Indonesia dan Asia Tenggara?
Indonesia akan mampu menarik investasi swasta dengan mengadopsi peraturan dan standar OECD.
Oleh
YOKO KAMIKAWA
·3 menit baca
SUPRIYANTO
Ilustrasi
Pada peringatan 60 tahun bergabungnya Jepang ke dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD), merupakan kehormatan besar bagi Jepang untuk memimpin Pertemuan Dewan Menteri (Ministerial Council Meeting /MCM) OECD tahun ini dengan partisipasi dari Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura, Laos (ketua ASEAN), dan Sekretariat ASEAN.
Sebagai salah satu dari negara anggota OECD di Asia, Jepang akan fokus pada MCM untuk menekankan pentingnya OECD menjangkau kawasan Indo-Pasifik guna bekerja sama dengan negara-negara di kawasan penting ini untuk berbagi praktik kebijakan yang baik. Juga mengupayakan aturan bersama yang lebih baik dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menyusul peringatan tahun ke-50 hubungan ASEAN-Jepang tahun lalu, kita telah menyaksikan perkembangan signifikan dalam hubungan antara OECD dan Asia Tenggara sejak awal tahun 2024.
Pada Februari, OECD membuat keputusan bersejarah untuk memulai tinjauan aksesi bagi Indonesia, salah satu pusat pertumbuhan paling dinamis dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Hal ini merupakan hasil utama dari hubungan berkelanjutan Indonesia dengan OECD sejak Indonesia ditunjuk sebagai mitra utama OECD pada tahun 2007.
Thailand juga telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan OECD. Hal yang juga menggembirakan adalah Singapura dan Sekretariat ASEAN masing-masing telah menandatangani nota kesepahaman dengan OECD pada tahun 2022.
Pada kesempatan penting ini, saya ingin sekali lagi merefleksikan pentingnya jangkauan OECD ke Asia Tenggara, khususnya proses aksesi Indonesia ke OECD.
Sebagai organisasi internasional yang didedikasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, OECD telah lama memainkan peran utama dalam pembuatan peraturan dan menghasilkan berbagai proposal serta pedoman kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Hal itu dilakukan melalui pengumpulan data tentang praktik terbaik dan melakukan tinjauan sejawat di antara negara-negara anggota.
LAILY RACHEV - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Usai melakukan pertemuan bilateral pada Sabtu, 16 Desember 2023, Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Fumio Kishida menerima dokumen proposal ASEAN-Japan Young Business Leaders’ Summit dan ASEAN-Japan Gen-Z Business Leaders’ Summit.
Aturan dan standar yang ditetapkan OECD telah menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil di seluruh dunia.
Melalui penguatan keterlibatan dengan OECD, Indonesia akan mendapatkan manfaat dari kumpulan data dan analisis OECD yang memberikan beragam petunjuk untuk melakukan reformasi dalam negeri yang diperlukan dan mengatasi jebakan negara berpenghasilan menengah.
Yang lebih penting lagi, Indonesia akan mampu menarik investasi swasta dengan mengadopsi peraturan dan standar OECD. Ini adalah kabar baik bagi Indonesia bahwa investasi swasta akan datang di atas pendanaan pemerintah untuk mengisi kesenjangan pembiayaan guna melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
OECD juga harus mencoba merefleksikan realitas signifikansi ekonomi global negara-negara Asia Tenggara dan mendengarkan suara mereka dalam pengambilan kebijakan di era baru ini.
Produk domestik bruto (PDB) gabungan negara-negara anggota OECD turun dari sekitar 80 persen dari PDB global pada tahun 2000 menjadi 60 persen pada 2020.
Meskipun terjadi pergeseran pertumbuhan ekonomi global, sebanyak 26 dari 38 negara anggota OECD berasal dari Eropa. Sementara hanya empat yang berasal dari Asia-Pasifik, yaitu Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.
Yang lebih penting lagi, Indonesia akan mampu menarik investasi swasta dengan mengadopsi peraturan dan standar OECD.
Jangkauan OECD ke Asia Tenggara
Walaupun OECD telah berperan signifikan dalam mempromosikan perdagangan bebas dan mencapai perkembangan ekonomi dunia yang berkelanjutan, sekarang saatnya bagi organisasi ini untuk memperkuat keterlibatan OECD dengan Asia Tenggara demi peningkatan relevansi dan dampaknya di arena global.
OECD perlu memperluas keberagamannya sesuai dengan perubahan dinamisme ekonomi. Peraturan hanya dapat mencapai tujuannya jika para pemangku kepentingan utama dilibatkan dalam perumusan dan implementasinya. Jepang menganggap kunci dari tantangan ini adalah keterlibatan OECD yang lebih besar dengan Asia Tenggara, kawasan dengan pertumbuhan paling dinamis di dunia.
Untuk lebih mendorong jangkauan OECD ke kawasan Indo-Pasifik, MCM tahun ini akan memperingati 10 tahun OECD Southeast Asia Regional Program (SEARP), yang dibentuk berdasarkan inisiatif MCM Jepang pada 2014, sehingga mendorong keterlibatan yang lebih besar dengan Asia Tenggara oleh OECD.
Pada kesempatan penting ini, Jepang bertekad untuk menjadi jembatan antara OECD dan Asia Tenggara sehingga menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan berkelanjutan Asia Tenggara dan perekonomian global secara keseluruhan.
Sebagai ketua, Jepang juga akan memasukkan topik-topik lintas sektoral, seperti jender dan perubahan iklim ke dalam agenda MCM untuk berkontribusi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Asia Tenggara.
Yang terpenting, Jepang akan menjadikan MCM tahun ini sebagai peluang untuk memperkuat tatanan ekonomi yang bebas dan adil berdasarkan aturan melalui keterlibatan yang lebih besar dengan kawasan Indo-Pasifik.
