Menyelisik Janji Prabowo-Gibran untuk Kesejahteraan Buruh

Pasangan Prabowo-Gibran berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh melalui peningkatan daya beli dan kapasitas.

Jika mengacu pada dokumen visi-misi dan program kerja dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024, isu buruh dan pekerja juga disinggung sebagai bagian kampanyenya. Selain kesejahteraan, peningkatan kapasitas juga menjadi perhatian.

”Semua buruh bisa tidur tenang karena menerima penghasilan yang cukup,” begitu kutipan dengan huruf yang lebih besar tertulis dalam dokumen visi-misi.

Tampak ditulis dengan model kutipan karena ditujukan untuk memberikan pesan bahwa isu buruh menjadi salah satu perhatian dari pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada 24 April 2024 lalu.

Dalam dokumen visi-misi yang dibuka ke publik ini, penggunaan kata ”buruh” memang tidak begitu menonjol. Setidaknya hanya ada lima diksi ”buruh” dan ”perburuhan” yang ada dalam dokumen tersebut.

Dari kelimanya, satu kunci yang tampak menjadi bentuk komitmen pasangan ini terhadap kesejahteraan buruh ada dalam frasa ”meningkatkan daya beli buruh dan menyediakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan buruh”.

Frasa tersebut menjadi kunci sekaligus jawaban terhadap komitmen pasangan Prabowo-Gibran jika ditanya apa yang mereka janjikan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Peningkatan daya beli menjadi kunci bagi buruh untuk bisa naik kelas dalam kehidupan ekonomi dan kesejahteraan.

Selain isu kesejahteraan yang diwakili oleh kalimat di atas, peningkatan kapasitas buruh dan keluarganya juga menjadi perhatian pasangan ini, meskipun tidak secara khusus untuk buruh. Hal ini tampak dalam program kerja yang menyediakan beasiswa bagi putra-putri petani, nelayan, guru, dan buruh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1 hingga S-3.

Isu peningkatan kapasitas melalui jalur pendidikan ini juga sempat dikampanyekan oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-51 Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan HUT Ke-8 Gerakan Aliansi Serikat Pekerja (Gesper) Jawa Timur di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 28 Januari lalu.

Gibran menyebutkan, selain peningkatan kesejahteraan, masalah keselamatan kerja, terutama untuk kaum perempuan, dan pendidikan bagi anak-anak pekerja agar mereka bisa mencapai jenjang S-1 akan menjadi perhatian pasangan Prabowo-Gibran dalam pemerintahannya nanti.

”Jadi, sekali lagi, masalah upah, masalah pesangon, masalah keselamatan kerja, masalah pendidikan anak, nanti akan kami berikan atensi khusus,” kata Gibran (Kompas, 28/1/2024).

Program beasiswa, antara lain bagi putra-putri dari keluarga buruh, menjadi penanda bahwa hal ini juga sebagai bagian tak terpisahkan dari komitmen pasangan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan kualitas kehidupan buruh.

Jika dari sisi ekonomi, daya beli ditingkatkan, maka dari sisi sosial, peningkatan jenjang pendidikan juga harus ditempuh, terutama ditujukan pada putra-putri buruh untuk bisa mendapatkan kesempatan mengalami mobilitas vertikal, baik secara ekonomi maupun sosial.

Selain isu peningkatan kapasitas, pasangan Prabowo-Gibran juga menyasar hal-hal yang selama ini justru menghambat upaya peningkatan hajat hidup masyarakat, termasuk para buruh. Hal ini tampak dari komitmen pasangan ini untuk melakukan pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak, salah satunya sektor perburuhan.

Baca juga: ”May Day, Mayday This is Emergency!”

Diksi ”pekerja”

Selain diksi ”buruh”, analisis isi dokumen visi-misi Prabowo-Gibran juga menggunakan diksi ”pekerja”. Setidaknya jumlah kata ”pekerja” ini relatif lebih banyak dibandingkan dengan ”buruh”.

Jika mengacu isu pekerja dalam dokumen ini, pasangan Prabowo-Gibran lebih membahas terkait regulasi atau aturan-aturan yang menjadi penopang bagi upaya peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Sejumlah upaya yang akan dilakukan Prabowo-Gibran dalam pemerintahannya selama 2024-2029 nanti adalah mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja berusia 18-24 tahun sebagai karyawan tetap melalui subsidi premi asuransi untuk pekerja selama 12 bulan.

Upaya ini menjadi janji yang pasti ditunggu-tunggu realisasinya oleh banyak pekerja yang saat ini masih berstatus magang atau kontrak. Sebab, tentu jaminan kesejahteraan mereka masih di bawah karyawan atau pekerja tetap.

Isu ini juga bukan hal baru. Saat kampanye pada Pemilihan Presiden 2019, Prabowo Subianto menandatangani 10 kontrak politik dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Bendera bergambar calon presiden Prabowo Subianto berkibar pada peringatan HUT Ke-51 Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang dihadiri oleh calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (28/1/2024).

Salah satu kontrak politiknya adalah berjanji jika terpilih menjadi Presiden Indonesia periode 2019-2024 saat itu, Prabowo akan menghapus sistem alih daya (outsourcing). Kini, isu ini juga muncul dalam dokumen visi-misi, meskipun tidak secara eksplisit akan melakukan penghapusan sistem alih daya tersebut.

Selain itu, Prabowo-Gibran juga memberi perhatian pada sektor pekerja yang hidup di dunia kreatif dengan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta dan hak intelektual. Jadi, mereka yang berprofesi sebagai artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan bisa menikmati peningkatan kesejahteraan.

Untuk isu pekerja seni ini, Prabowo-Gibran juga berkomitmen memberikan program-program peningkatan kapasitas melalui peningkatan alokasi anggaran dan memperluas program pertukaran budaya di tingkat internasional. Upaya itu dalam rangka semakin menguatkan jaringan, kolaborasi wawasan, kapasitas, dan keterampilan para pekerja seni.

Salah satu janji dari Prabowo-Gibran terhadap buruh dan pekerja adalah melakukan revisi jaminan pensiun yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat.

Baca juga: Sejarah May Day, Berakar dari Perlawanan Buruh di Amerika Serikat

Hari Buruh

Pada akhirnya, semua komitmen, janji, dan program yang ditujukan untuk buruh, pekerja, dan keluarganya akan lebih bermakna jika semua bisa diwujudkan di masa pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

Peringatan Hari Buruh 1 Mei ini menjadi penanda bahwa buruh memiliki momentum tahunan untuk mengingatkan semua pemangku kepentingan bahwa kesejahteraan buruh masih menjadi pekerjaan rumah.

Prabowo dan Gibran yang notabene juga berpengalaman terjun dalam dunia bisnis yang bersentuhan dengan buruh dan pekerja diharapkan akan lebih memahami harapan dan ratapan buruh. Sejarah merekam bagaimana kekuatan buruh memperjuangkan hak-haknya relatif konsisten dan hadir di tengah-tengah problematika masyarakat.

Tidak heran jika kemudian pemerintahan di Indonesia pernah berupaya menghalangi buruh mendapatkan panggung dalam merayakan Hari Buruh tersebut. Hal ini terutama terjadi pada awal era Orde Baru.

Dalam pemberitaan harian Kompas 20 April 1968 muncul judul ”Hari Buruh 1 Mei Dihapuskan”. Dalam berita tersebut disebutkan, pemerintah menilai buruh identik dengan kaum komunis. Karena itu, menghapus hari libur yang merupakan kebijakan era Soekarno menjadi langkah strategis untuk memotong kekuasaan lama.

Seiring berjalannya waktu, buruh adalah entitas yang tak bisa dilepaskan dari masyarakat sehingga peringatan Hari Buruh tidak saja menjadi pengingat akan masih banyaknya persoalan dalam isu perburuhan, tetapi juga pengingat bahwa hal ini juga terkait dengan kualitas kehidupan masyarakat kita secara umum.

Komitmen Prabowo-Gibran dalam peningkatan kesejahteraan serta kapasitas buruh dan pekerja akan menjadi ”piutang” bagi masyarakat untuk ditagih pada saatnya nanti. Semua dilakukan agar hari ketika buruh bisa tidur tenang karena penghasilannya sudah cukup bisa segera dirasakan. Selamat Hari Buruh. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Buruh, Hari Libur, dan Perjuangan Politik