Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran, Jokowi: Jangan Nimbrung jika Tak Diminta

Pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jokowi pun mengingatkan jangan cawe-cawe jika tak diminta.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko WIdodo mengunjungi Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) yang berlangsung di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (3/5/2024). Presiden didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kanan, belakang), serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko (kedua dari kanan). Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi mengatakan, pameran tersebut dapat menjaga ekosistem kendaraan listrik dalam rangka mempercepat terwujudnya industri hijau di Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembentukan kabinet mendatang merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Penyusunan kabinet dipastikan 100 persen merupakan hak penuhnya. Jika presiden terpilih meminta saran, saran baru bisa diberikan. Namun, sebaiknya jangan ikutan nimbrung apabila tidak dimintai saran.

”Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Kalau minta saran, kan, enggak apa-apa, kalau minta saran. Tapi, kalau enggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung, lha itu yang enggak bener,” kata Presiden Jokowi seusai meninjau Pameran Kendaraan Listrik di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat (3/5/2024). Sebelumnya Presiden Jokowi ditanya pers terkait penyusunan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subainto-Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sekarang ini.

Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Kalau minta saran, kan, neggak apa-apa, kalau minta saran. Tapi, kalau enggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung, lha itu yang enggak bener.

Presidensial bukan institusi

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menanggapi tentang lontaran ide terkait klub presiden yang diharapkan menjadi sarana komunikasi Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan presiden sebelumnya. Jokowi menilai usulan klub presiden tersebut bagus. ”Bagus, bagus, bagus,” ujar Presiden Jokowi menjawab pers.

Presiden pun berseloroh bahwa pertemuan klub presiden itu bisa digelar sesering mungkin. ”Dua hari sekali, ya, enggak apa-apa,” tambahnya sambil tertawa.

Baca juga: Pakar Hukum Siapkan Rekomendasi Penataan Kabinet Presidensial

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko WIdodo mengunjungi Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) yang berlangsung di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (3/5/2024). Presiden didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kedua dari kanan), serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko (kelima dari kanan). Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi mengatakan, pameran tersebut dapat menjaga ekosistem kendaraan listrik dalam rangka mempercepat terwujudnya industri hijau di Tanah Air.

Secara terpisah, Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengklarifikasi terkait usulan klub presiden dari Prabowo. ”Presidensial Club itu istilah saya saja, bukan institusi. Esensinya Pak Prabowo ingin para mantan Presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Dengan demikian terjaga silaturahmi kebangsaannya dan menjadi teladan bagi kita semua,” ujar Dahnil.

Presidensial Club itu istilah saya saja, bukan institusi. Esensinya Pak Prabowo ingin para mantan Presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Dengan demikian terjaga silaturahmi kebangsaannya dan menjadi teladan bagi kita semua.

Ajang silaturahmi ini akan mewadahi semua mantan Presiden Indoensia yang masih ada. ”Pak Prabowo berharap, sebagai bangsa besar, para pemimpinnya kompak, rukun, guyub memikirkan dan bekerja untuk kepentingan rakyat banyak, terlepas dari perbedaan pandangan politik dan sikap politik. Insya Allah, pada waktunya, Pak Prabowo pasti bertemu secara bersamaan, duduk bersama dengan Pak Jokowi, Pak SBY, dan Bu Megawati,” tambah Dahnil.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Delapan program bakal calon presiden Prabowo Subianto yang dinamakan ”Asta Cita” disampaikan saat pidato dalam Deklarasi Relawan Penerus Negeri di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (28/10/2023). Relawan Penerus Negeri ini dibentuk sebagai wadah anak muda yang memberi dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto berterima kasih kepada para relawan Penerus Negeri atas dukungannya dan berjanji siap mengemban amanat yang dipercayakan kepadanya bersama Gibran. Prabowo juga memaparkan sejumlah program-programnya kepada para relawan yang hadir.

Bappenas bertemu Tim Prabowo-Gibran

Seusai rapat internal dengan Presiden Jokowi terkait musyawarah perencanaan pembangunan nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan bahwa Kementerian PPN/Bappenas sudah berbicara dengan tim presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi Asta Cita yang akan dilakukan Prabowo. Hal ini dilakukan demi keberlanjutan program pemerintahan.

Asta Cita merupakan delapan misi Prabowo-Gibran saat kampanye Pilpres 2024 kemarin. Asta Cita bertujuan untuk mewujudkan visi ”Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang terdiri dari uapaya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), hingga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan dan budaya serta meningkatkan toleransi antarumat beragama.

Kami diundang untuk bicara untuk mempersiapkan terutama menyinkronkan Asta Citanya beliau itu, dengan bagaimana bisa jadi program-program yang berkesuaian dengan rencana kerja pemerintah, atau dengan kata lain, rencana kerja pemerintah itu bisa diwarnai dari Asta Citanya presiden terpilih.

”Kami diundang untuk bicara untuk mempersiapkan terutama menyinkronkan Asta Citanya beliau itu, dengan bagaimana bisa jadi program-program yang berkesuaian dengan rencana kerja pemerintah, atau dengan kata lain, rencana kerja pemerintah itu bisa diwarnai dari Asta Citanya presiden terpilih,” ujar Suharso.

DOKUMENTASI HUMAS GERINDRA

Presiden Joko Widodo (kedua dari kiri) didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Joko Widodo (kiri) bersalaman dengan calon presiden peraih suara terbanyak di Pemilihan Presiden 2024, Prabowo Subianto (kanan), di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/4/2024). Presiden Jokowi sarapan bersama Prabowo pada hari kedua perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah.

Menurut Suharso, pemerintah berkewajiban agar kontinuitas program bisa terjaga dan dikerjakan terutama dalam kerangka organisasi, tata laksana, hingga penganggaran pendanaan. Dengan demikian, semua program pemerintahan bisa segera dimulai begitu Prabowo dilantik sebagai presiden.

Yang jelas bahwa dengan timnya beliau, Bappenas berinteraksi itu. Menurut kami, itu hal yang wajar. Kami, kan, punya tugas untuk memastikan perencanaan kerja-kerja pemerintah, terutama supaya tidak mengalami discontinue. Itu yang paling penting.

”Yang jelas bahwa dengan timnya beliau, Bappenas berinteraksi itu. Menurut kami, itu hal yang wajar. Kami, kan, punya tugas untuk memastikan perencanaan kerja-kerja pemerintah, terutama supaya tidak mengalami discontinue. Itu yang paling penting,” ujar Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Suharso juga menegaskan bahwa program unggulan presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Program unggulan itu, antara lain, pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah.

Namun, penerapan program ini tetap masih harus menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai program itu. ”Jadi, seberapa besar fiskal bisa merespons itu dan bagaimana fiskal bisa membiayai,” ujar Suharso.

Hingga kini, belum ada kepastian terkait sumber dana yang akan dialokasikan untuk program makan siang dan susu gratis. ”Saya enggak bisa anggaran ini sumber dari mana, tidak. Saya bicara secara keseluruhan rencana kerja pemerintah. Kami punya alokasi anggaran, bagaimana yang diberikan bendahara umum negara, menkeu, kepada kami silakan dialokasikan,” tuturnya.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Hormati putusan Prabowo

Secara terpisah, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat menegaskan bahwa pemilu sudah usai. Ia mengaku tak masalah jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Nasdem merapat ke kubu Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Kita serahkan, kita menghormati apa yang menjadi pandangan dan putusan beliau. Tapi, tentu kita semua juga terus dilibatkan dengan baik. Inilah proses yang menurut saya perlu kita jadikan sebagai hal yang baik, selalu diajak bicara, didiskusikan begitu.

Menurut AHY, partai yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju akan terus solid di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. ”Kita tahu beliau juga memikirkan semuanya dengan masak-masak, dengan matang-matang, secara komprehensif melihat peta, bukan hanya peta politik di parlemen, tapi juga bagaimana pemerintahan ke depan ini bisa bekerja secara efektif,” ucapnya.

Baca juga: Koalisi Besar Tanpa ”Oposisi”, Sebuah Pertaruhan bagi Demokrasi

AHY menegaskan bahwa semangat yang diusung adalah proses rekonsiliasi sebagai bangsa. ”Tapi, yang kedua bagaimana pemerintahan lima tahun mendatang juga siap menjalankan tugas-tugasnya. Parlemen, kita harap juga bisa menjalankan fungsinya dengan baik, check and balance juga dijaga dengan proporsional. Demokrasi kita matang dan kita fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan (rakyat dari) kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tuturnya, menambahkan.

Partai Demokrat dipastikan akan fokus membantu pemerintahan Prabowo Subianto secara penuh. Pemerintahan mendatang memiliki target-target tertentu yang juga perlu penanganan serius dan melibatkan banyak pihak. AHY mengaku terus berkomunikasi dan berdiskusi dengan Prabowo, termasuk terkait pembagian jatah menteri.

”Kita serahkan, kita menghormati apa yang menjadi pandangan dan putusan beliau. Tapi, tentu kita semua juga terus dilibatkan dengan baik. Inilah proses yang menurut saya perlu kita jadikan sebagai hal yang baik, selalu diajak bicara, didiskusikan begitu,” ucap AHY. (WKM/BOW)