AIDRAN dan DAP Indonesia-Inggris Tingkatkan Akses Pendidikan Berkualitas Siswa Penyandang Disabilitas
Kedutaan Besar Inggris Jakarta, melalui Program Akses Digital (DAP) Indonesia-Inggris dan berkolaborasi dengan mitra lokal Aidran (Yayasan Advokasi Inklusi Disabilitas dan Riset Aksi Network), telah menyelesaikan sebuah proyek penelitian tentang peran inklusi digital dalam mendukung peningkatan akses pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas.
Kegiatan Seminar Diseminasi Riset pada Selasa (5/3/2024) di Auditorium Hotel Damhil, Gorontalo.
Kedutaan Besar Inggris Jakarta, melalui Program Akses Digital (DAP) Indonesia-Inggris dan berkolaborasi dengan mitra lokal AIDRAN (Yayasan Advokasi Inklusi Disabilitas dan Riset Aksi Network), telah menyelesaikan sebuah proyek penelitian tentang peran inklusi digital dalam mendukung peningkatan akses pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas.
DAP adalah inisiatif pemerintah Inggris yang bertujuan untuk mendorong akses digital yang inklusif, terjangkau, aman, dan terjamin bagi kelompok marjinal atau kurang terlayani di Indonesia. Inisiatif ini mempromiskan peningkatan inklusi digital sebagai dasar untuk mengembangkan ekosistem digital yang memantik inovasi untuk memenuhi tantangan pembangunan lokal dan menciptakan lapangan kerja lokal yang terampil.
Bertajuk ‘Move It 2023: Promoting Digital Inclusion to Enhance Access to Quality and Accessible Education for Students with Disabilities’, penelitian dilakukan di tiga wilayah yaitu Kabupaten Gorontalo Utara, Pohuwato, dan Kota Gorontalo. Fokus penelitian menginvestigasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya akses pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas meskipun sudah ada peraturan pemerintah tentang pendidikan inklusif. Penelitian ini juga melihat peran teknologi penunjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif.
Hasil penelitian salah satunya menyoroti demografi dan tantangan yang dihadapi siswa penyandang disabilitas di Gorontalo. Mayoritas responden (74 persen) diidentifikasi sebagai siswa dengan disabilitas intelektual. Identifikasi disabilitas intelektual dilakukan oleh guru secara mandiri, yaitu tanpa penilaian ahli dari psikolog. Sebaliknya, sebagian kecil responden (9,5 persen) diklasifikasi oleh guru sebagai penyandang disabilitas fisik atau mental, dan kurang dari 3 persen diidentifikasi sebagai penyandang disabilitas penglihatan, pendengaran, wicara, atau ganda. Sementara itu, dari hasil wawancara ditemukan bahwa siswa penyandang disabilitas di sekolah inklusif sebagian besar memiliki disabilitas mental, dan hanya sedikit yang mengalami disabilitas sensorik atau fisik.
Penelitian ini juga menemukan bahwa pemerintah saat ini di Gorontalo, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, telah memberikan komitmennya untuk pemenuhan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam sektor pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa peraturan daerah, seperti yang disampaikan di atas, yang mengatur implementasi pendidikan inklusif dan akomodasi yang layak, serta hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi hak pendidikan siswa penyandang disabilitas. Hanya saja, kebijakan yang telah ada saat ini belum terimplementasi dengan baik dan siswa penyandang disabilitas masih mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan dibandingkan dengan siswa non-disabilitas.
Dalam hal pemanfaatan teknologi, siswa penyandang disabilitas di Gorontalo dapat dikategorikan telah siap menggunakan teknologi. Namun, penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar masih sangat terbatas. Sebagian besar sekolah masih belum dapat menyediakan fasilitas yang memadai dan dapat diakses serta infrastruktur pendukungnya.
Penggunaan teknologi di Gorontalo juga berkaitan dengan tingkat pendidikan. Di sekolah dasar, sebagian besar sekolah tidak memiliki komputer dan tidak mengizinkan siswa membawa atau menggunakan ponsel selama kegiatan di kelas. Meskipun penggunaan teknologi lebih familier di sekolah menengah, aksesibilitasnya bagi siswa penyandang disabilitas masih buruk.
Penelitian ini berlangsung selama delapan bulan dimulai pada Juli 2023. Proyek ini melibatkan enam peneliti lokal, beberapa di antaranya merupakan penyandang disabilitas. Tim peneliti melakukan pengumpulan data lapangan dengan melakukan survei dan wawancara mendalam serta diskusi kelompok dengan Nominal Group Technique (NGT) yang melibatkan pemangku kepentingan seperti orangtua, guru, dan pembuat kebijakan di tiga wilayah (Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato).
Temuan penelitian ini akan digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan dan memperkuat kapasitas tenaga pendidik untuk menerapkan praktik pembelajaran yang lebih inklusif di semua tingkat sekolah.
Koordinator Program Nasional AIDRAN Rahmatul Furqan.
Koordinator Program Nasional AIDRAN (Advokasi Inklusi Disabilitas dan Riset Aksi Network) Rahmatul Furqan mengatakan, “Proyek penelitian Move It 2023 berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif. Kami berharap temuan penelitian ini dapat membawa perubahan positif, khususnya dalam hal regulasi dan komitmen kebijakan, sehingga kapasitas pendidik dalam menerapkan praktik pembelajaran yang lebih inklusif di sekolah dapat diperkuat.”
Pemerintah Inggris mengeluarkan Rp 1,3 miliar untuk mendanai proyek penelitian ini. Peluncuran proyek penelitian ini telah diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Inggris Jakarta dan AIDRAN dalam kegiatan Seminar Diseminasi Riset pada Selasa (5/3/2024) di Auditorium Hotel Damhil, Gorontalo.
Kegiatan tersebut meluncurkan temuan penelitian, termasuk hambatan-hambatan terhadap pendidikan inklusif di Indonesia Timur yang berhasil diidentifikasi, khususnya di Provinsi Gorontalo. Diskusi juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak penyandang disabilitas terhadap akses pendidikan. Acara telah dilaksanakan secara hibrida dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube AIDRAN (https://www.youtube.com/@aidran_).
