logo Kompas.ID

Taja

Taja Aman Mengisi Sensus Penduduk “Online”

Aman Mengisi Sensus Penduduk “Online”

Pada 28 Januari 2020, sekitar 50 negara di dunia merayakan Hari Kerahasiaan Data. Perayaan hari tersebut digagas oleh para pengguna internet untuk mengingatkan publik mengenai pentingnya keamanan data pribadi.

Di Indonesia, meskipun belum merayakan pe­r­ingatan serupa, isu mengenai perlin­dungan data pribadi juga semakin jadi perhatian. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah keamanan data Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

SP2020 menggunakan data admi­nistrasi kependudukan (adminduk) dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemen­dagri), sebagai data dasar. Selain itu, SP2020 menggunakan pendekatan daring (online) sebagai mekanisme pengumpulan data. Sensus Penduduk Online yang dilaksanakan selama periode 15 Februari hingga 31 Maret 2020 dapat dimanfaatkan oleh pen­duduk yang sulit menyediakan wak­tunya untuk diwawancara petugas.

Masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan menjadi lebih kritis, lebih kompleks, lebih dinamis, lebih individualis, dan lebih menjaga privasinya. Oleh karena itu, sensus tidak cukup dikerjakan dengan cara konvensional. Sensus penduduk online terutama ditujukan bagi warga negara yang memiliki mobilitas tinggi. Hanya dengan akses internet, mereka dapat mengisi data sensus dengan tempat dan waktu yang lebih fleksibel.

Meski demikian, masih ada keraguan akan keamanan data sensus yang dikelola BPS. Jika terjadi kebocoran, bukan hanya data sensus yang diserahkan oleh masyarakat, keamanan data adminduk yang telah dipercayakan juga ikut dipertaruhkan. Terkait hal ini, BPS menjamin telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk menjaga keamanan data.

Upaya jaga keamanan data

Keamanan dan kerahasiaan data telah dijamin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik. Penyelenggara kegiatan sta­tistik berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang diserahkan oleh responden. Untuk itu, sistem sensus penduduk online telah dirancang de­ngan lebih mengutamakan ke­­a­manan data.

Persiapan SP2020 telah dila­kukan sejak 2017. Pada waktu itu, beberapa inovasi telah disiapkan untuk penyelenggaraan SP2020. Di antaranya, pemanfaatan data ad­minduk sebagai data dasar serta pemanfaatan perkembangan tek­nologi informasi terkini sebagai moda pengumpulan data.

Pada 2018, dilakukan uji coba sensus penduduk berbasis aplikasi yang digunakan melalui gawai petugas. Metode ini dikenal sebagai computer assisted personal interviewer (CAPI). Data hasil wawancara responden yang menggunakan moda CAPI dapat segera terkirim ke server BPS di pusat pengolahan. Metode pengumpulan data ini diklaim lebih aman dan lebih cepat daripada metode konvensional yang menggunakan media kuesioner kertas.

Pada 2019, mulai dikembangkan sistem sensus penduduk yang berbasis situs web. Untuk menjamin keamanan sistem dan transaksi data, BPS telah menggandeng berbagai pakar dan lembaga baik dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri, ada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta praktisi keamanan data lainnya.

Dari luar negeri, BPS juga bekerja sama dengan Australian Bureau of Statistics (ABS) yang telah memiliki pengalaman panjang melakukan sensus penduduk secara online. Lembaga statistik Australia ini telah mengawali sensus berbasis internet sejak 2006, yang kemudian dilanjutkan setiap lima tahun sekali.

Pengalaman sensus penduduk Australia pada tahun 2016 menjadi masukan yang berharga bagi Indonesia. Pada waktu itu, situs web sensus penduduk Australia sempat mendapatkan gangguan yang cukup menghambat pelaksanaan sensus secara umum. Berbagai masukan dari ABS sangat bermanfaat untuk mengantisipasi persoalan keamanan data yang mungkin muncul saat pelaksanaan sensus penduduk online.

Lapisan keamanan data

Data sensus yang harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya men­cakup data yang diserahkan res­­ponden secara online maupun hasil wawancara. Untuk menjaga keamanan data sensus, BPS telah menyiapkan beberapa lapis keamanan, terutama untuk sistem dan situs web sensus penduduk online.

Dari sisi pengguna situs web, fitur keamanan diletakkan pada mekanisme akses dan alur pengisian. Penduduk yang ingin mengisi data sensus di­haruskan untuk menggunakan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya sendiri untuk bisa masuk ke sistem. Kemudian, ia diminta untuk mengisi captcha (completely automated public turing test to tell computers and humans apart) dan membuat kata sandi.

Mekanisme ini dipasang untuk menjamin bahwa hanya penduduk yang berhak saja yang bisa mengisi dan melihat hasil isian, yaitu anggota keluarganya sendiri dan bukan orang lain. Sementara itu, captcha disiapkan untuk memastikan bahwa responden yang mengakses adalah benar-benar penduduk, bukan bot yang digunakan untuk membajak sistem.

Selain itu, disiapkan pula me­kanisme prefilled data. Penduduk yang ingin mengisi sensus secara online hanya bisa melihat informasi nama, nomor KK, dan NIK dari anggota keluarganya sendiri. Dengan demikian, isian variabel lainnya bisa terhindar dari pencurian data.

Untuk teknologi situs web yang digunakan, BPS menggunakan protokol “https” yang memiliki lapisan perlindungan yang lebih baik. Sistem keamanan berlapis juga dipasang pada situs web sensus penduduk online sehingga disarankan kepada responden untuk menggunakan peramban (web browser) umum versi terbaru, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, atau Safari.

Di samping itu, BPS menyiapkan sejumlah perangkat keamanan termutakhir seperti load balancer, anti-DDos, dan firewall terbaru. Pemblokiran akses jaringan dari luar negeri juga dipasang pada website sensus.bps.go.id, selain tambahan keamanan berupa system backup secara berkala.

Semua fitur ini disiapkan untuk menanggulangi upaya-upaya dari pihak luar yang berupaya mengganggu proses pelaksanaan sensus. Tim BPS juga secara bergilir menjaga sistem supaya bisa berjalan secara normal, baik secara independen maupun dengan dukungan dari pakar dan lembaga keamanan data. Bahkan ketika sensus penduduk online telah berjalan, keamanan dan pengelolaan data tetap dievaluasi secara berkala. Setiap celah keamanan yang ada segera dicari penyelesaiannya.

“Meskipun demikian, BPS tetap memerlukan dukungan masyarakat untuk menjaga dan menyukseskan kegiatan SP2020,” ujar Direktur Sistem Informasi Statistik BPS Muhammad Romzi.

Pelayanan publik yang lebih baik

Sensus penduduk online meru­pakan langkah awal pengumpulan data SP2020. Mereka yang tidak berpartisipasi pada periode sensus penduduk online akan dikunjungi oleh petugas sensus pada periode Sensus Penduduk Wawancara, yaitu pada 1–31 Juli 2020.

Hasil SP2020 akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam upaya pemerintah menyusun satu data kependudukan. Manfaat jangka panjangnya adalah, masyarakat akan lebih mudah memiliki akses ke layanan dasar pelayanan publik. Kelak, pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan, serta pelayanan publik lainnya dapat terkoneksi dengan pelayanan administrasi kependudukan.

Hasil SP2020 juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Penanganan bencana atau pengentasan kemiskinan misalnya, dapat menjadi lebih efektif jika ditopang data kependudukan yang akurat. Pelaku usaha juga dapat mengambil manfaat yang besar dari SP2020, sebab data kependudukan yang baik dapat digunakan untuk perencanaan bisnis ke depan. Bagi akademisi, hasil SP2020 juga amat bermanfaat dalam menunjang kajian dan penelitian untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Agenda sepuluh tahunan ini membutuhkan peran serta seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Sensus penduduk online disediakan terutama bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan peduli dengan privasinya. Data yang diisi melalui situs web sensus.bps.go.id dapat langsung terkirim ke pusat data secara aman serta dijamin kerahasiaannya. Tepis segala keraguan, segera berpartisipasi. [*/NOV]

Artikel ini merupakan kerja sama harian Kompas dengan Badan Pusat Statistik.