logo Kompas.ID

Taja

Taja Sensus Penduduk “Online”, Lima Menit yang Menentukan Masa Depan

Sensus Penduduk “Online”, Lima Menit yang Menentukan Masa Depan

Sensus Penduduk 2020 online sudah dimulai sejak 15 Februari lalu. Cara ini menawarkan kepraktisan dan kecepatan dalam mengisi data kependudukan. Hanya lima menit Anda perlukan untuk menyetor basis data yang kelak digunakan untuk menentukan masa depan bersama.

Presiden Joko Widodo berkali-kali menekankan betapa pentingnya data dan mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi dalam Sensus Penduduk 2020 (SP 2020). Sensus periode ini dibagi dalam dua tahap, sensus online (daring) pada 15 Februari–31 Maret 2020 dan pencacahan lapangan pada 1–31 Juli 2020.

Pada sensus online, warga dapat secara mandiri mengisi datanya dengan mengakses laman sensus.bps.go.id. Jika belum berpartisipasi pada sensus online, Juli mendatang, petugas akan menyambangi rumah-rumah penduduk untuk mengumpul­kan data.

Tentu, memanfaatkan sensus online akan jauh lebih praktis dan memudahkan pengumpulan data. Presiden sendiri memberikan contoh bagaimana ia mengisi sensus online. Videonya ketika mengisi kuesioner online bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto ini diunggah di akun Youtube BPS dan Sekretariat Presiden.

“Data hasil sensus penduduk ini sangat penting. Informasi yang kita isi akan menentukan kebijakan pembangunan ke depannya sehingga tahu daerah mana yang membutuhkan penambahan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain,” kata Presiden.

Lewat sensus ini, diharapkan akan tersedia data tunggal kependudukan yang akurat, terutama data dasar berupa jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia. Data ini sangat penting untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan di berbagai bidang.

Data kependudukan juga digunakan untuk mengantisipasi perubahan atau kebutuhan di masa mendatang. Di level individu, ketersediaan data yang akurat membantu kita sebagai warga negara merasakan dampak nyata kebijakan tertentu, misalnya terkait layanan publik, fasilitas kesehatan, pemberian bantuan ketika terjadi bencana, atau perencanaan ketahanan pangan.

SP 2020 ini diselenggarakan BPS dengan dukungan dari seluruh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, ketersediaan satu data yang dibangun melalui SP 2020 sangat dibutuhkan agar koordinasi bisa lebih baik dan intervensi tepat sasaran (Kompas, 18/2/2020).

Terobosan SP 2020

Sensus yang dilakukan secara online bukan satu-satunya terobosan dalam SP 2020. Dari sisi pendataan penduduk, BPS kini menggunakan pula data administrasi penduduk dari Ditjen Dukcapil sebagai prelist atau bekal data untuk pencatatan penduduk.

Atas pembaruan metode yang dilakukan dalam SP 2020 ini, Presiden juga memberikan apresiasinya. “Dua inovasi dalam sensus penduduk 2020, yang pertama pemanfaatan data adminduk sebagai data dasar penyelenggaraan sensus. Artinya, data-data ini nantinya akan digunakan sebagai data dasar untuk sensus penduduk. Yang kedua, sensus penduduk online agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam sensus dengan mudah. Hal ini merupakan satu bentuk pendidikan atau edukasi kepada masyarakat untuk mulai sadar betapa pentingnya data administrasi, yang sejalan dengan gerakan Indonesia sadar administrasi,” ujar Jokowi dalam Pencanangan Sensus Penduduk 2020, Januari lalu.

Saat ini, Ditjen Dukcapil telah memegang data penduduk secara de jure, yaitu yang tercatat secara administratif atau sesuai KTP. Namun, data de jure dengan de facto, yaitu tempat tinggal faktual, kerap berbeda karena adanya migrasi dan perubahan status kependudukan.

“Dengan SP 2020 ini, kami ingin menyediakan data soal jumlah penduduk, komposisi, distribusi, dan karakteristiknya. Diharapkan data ini juga bisa disediakan menurut de jure dan de facto. Dua-duanya diperlukan sebagai dasar pembuatan keputusan atau analisis yang berbeda, tergantung kebutuhannya,” jelas Kepala BPS Suhariyanto.

Pertama kali “online”

Sensus secara online baru pertama kali ini dilakukan Indonesia sejak digelarnya sensus penduduk pertama pada 1961. Mengikuti perkembangan zaman yang kian canggih dan dinamis, kini, pemanfaatan teknologi digital memungkinkan seluruh warga negara berperan aktif dalam memperbarui informasi mengenai diri sendiri dan keluarganya.

Seperti diungkapkan peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati lewat koran ini (18/2/2020), terobosan ini memungkinkan pemutakhiran data yang lebih valid, kualitas pendataan yang meningkat, dan batas kesalahan semakin kecil. Pengolahan data pun lebih mudah karena informasi sudah terhimpun secara online.

Selain itu, metode ini juga bisa fleksibel menyesuaikan mobilitas penduduk yang makin tinggi, terutama di daerah perkotaan. Dengan gawai di tangan, orang bisa mengisi data di mana dan kapan saja. Jika sebagian besar orang di kota mengisi secara online, hal ini sekaligus mengurangi kerepotan petugas sensus, yang kerap mendapati hunian kosong ketika berkunjung ke rumah atau apartemen di perkotaan.

Pengalaman mudahnya mengisi sensus online ini diungkapkan oleh Hastuti (44). Ia ingat, 10 tahun lalu, petugas sensus mendatangi rumahnya dan mengisikan kuesioner sensus.

“Waktu itu, tanya jawab sensus berlangsung kira-kira 30 menit. Sekarang, setelah ada sensus online, saya hanya butuh waktu singkat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sensus. Apalagi, ada opsi untuk menyimpan jawaban dan melanjutkannya nanti jika kita butuh mengecek ulang informasi atau harus melakukan kegiatan lain,” tutur Hastuti.

Jaminan kerahasiaan

Data yang dikumpulkan pada Sensus Penduduk 2020 akan digunakan untuk memahami demografi masyarakat secara umum. Namun, dalam memberikan informasi secara online, niat masyarakat kerap disertai kekhawatiran soal kerahasiaan data.

Terkait hal itu, keraguan sebenarnya bisa ditepis. Demi menjamin kerahasiaan dan keamanan data sensus, BPS bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Sekretaris Utama BPS Adi Lumaksono mengatakan, BPS menjamin kerahasiaan data masyarakat yang diserahkan kepada BPS. Sebab, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik mewajibkan BPS menjaga kerahasiaan responden.

“Kalau kewajiban itu dilanggar, ada hukuman pidananya,” katanya.

Adi menegaskan, hasil SP2020 nantinya hanya akan dipublikasikan dalam bentuk data statistik. “Kami hanya akan keluarkan agregat. Misalkan suatu kecamatan, total (penduduknya) saja. Tidak akan tahu siapa (saja orangnya) dan dari mana,” ujar Adi.

Terkait kemungkinan kebocoran data responden akibat peretasan, Adi menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem yang aman. Sudah diuji berulang kali oleh sejumlah ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Data yang akurat adalah kepentingan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh penduduk berpartisipasi aktif dalam hajatan sepuluh tahun sekali ini.

“Kunci utama kesuksesan sensus penduduk ini adalah partisipasi dari seluruh elemen bangsa. Hajatan besar ini harus didukung semua pihak. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam sensus penduduk 2020, baik dalam sensus penduduk online pada 15 Februari sampai 31 Maret 2020 maupun sensus penduduk wawancara pada 1 sampai 31 Juli 2020,” imbau Jokowi.

Kemudahan sensus penduduk online yang sekarang sedang berlangsung semestinya tidak disia-siakan. Sisihkan lima menit Anda dan berikan kontribusi untuk masa depan kita.(NOV)

 

Artikel ini merupakan kerja sama harian Kompas dengan Badan Pusat Statistik.