Masalah Pendidikan Belum Selesai

KOMPAS/MAMAK SUTAMAT

Salah satu kegiatan Tenaga Kerja Sukarela BUTSI (Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia) pada era orde baru, Sabtu (24/01/76), mengajar mencukur. Siswanya para pemuda desa yang putus sekolah.

Masalah pendidikan dasar belum juga selesai sejak awal kemerdekaan hingga bangsa ini berusia 73 tahun. Salah satu masalah yang belum selesai itu adalah banyaknya siswa yang putus sekolah di tingkat pendidikan dasar.

Pada tahun 1975-an, persoalan yang menonjol adalah anak usia sekolah dasar yang tidak bersekolah. Penyebabnya banyak faktor, seperti anak bekerja membantu orangtuanya, lokasi sekolah terlalu jauh, atau daya tampung sekolah tidak memadai.

Untuk mengatasi ini, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat surat keputusan yang isinya memprioritaskan anak-anak usia 7 tahun untuk diterima di sekolah dasar (SD).

Jika ada bangku kosong, maka bisa diterima anak berusia di atas 7 tahun hingga 12 tahun. Jika masih ada bangku kosong juga, maka bisa diterima anak-anak berusia kurang dari tujuh tahun untuk bersekolah di SD.

Di sisi lain, pemerintah juga membangun gedung sekolah baru dan merekrut guru-guru baru. Untuk pembangunan gedung SD baru, misalnya, Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) Widjojo Nitisastro pada Selasa, 29 April 1975, setelah diterima Presiden Soeharto, menyatakan akan membangun 10.000 SD baru di seluruh Indonesia pada tahun anggaran 1975/1976.

Anggaran yang disiapkan Rp 18 miliar, sedangkan biaya pembangunan gedung SD Rp 5 juta-Rp 7 juta per unit. Sebagai perbandingan, saat itu harga beras Rp 9.600 per kuintal, logam mulia Rp 2.310 per gram, nilai tukar rupiah Rp 416 per dollar AS, dan harga gula pasir Rp 15.500 per karung.

Kini, lebih dari 40 tahun kemudian, jumlah sekolah dasar sudah memadai (meski bangunannya banyak yang rusak). Persoalannya justru bergeser, yakni banyaknya siswa SD yang putus sekolah.

Dari 25,6 juta siswa SD di seluruh Indonesia, siswa yang putus sekolah pada 2016/2017 tercatat 39.213 orang dan paling banyak di Jawa Barat, yakni 4.697 siswa dan 4.075 di Sumatera Utara.

Tentu persoalannya bukan sekadar jumlah. Namun, 39.213 siswa putus sekolah artinya ada masalah yang menimpa anak-anak dan harus segera diselesaikan. (THY)