Kota Jakarta Menjelang 492 Tahun Berdirinya

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kali Krukut yang telah direvitalisasi di kawasan Kota Tua, Jakarta, 25 Januari 2019. Kota Tua adalah kawasan yang pada masa kolonial berada di dalam benteng, yang sebagian besar penghuninya adalah bangsa Belanda.

Pedagang dari berbagai penjuru dunia mengenal kota pesisir Jakarta sejak abad ke-5. Akan tetapi, kejayaan kota itu terjadi pada abad ke-14 dan masih bernama Sunda Kelapa, bagian dari Kerajaan Pajajaran. Ketika panglima perang Kerajaan Demak, Fatahillah, mengambil alih kekuasaan lewat pertempuran 22 Juni 1527, nama kota diganti menjadi Jayakarta yang kira-kira berarti kemenangan. Itulah awal hari jadi Jakarta. Kurang dari dua minggu lagi, Jakarta akan berusia 492 tahun.

Nama Jayakarta berubah menjadi Batavia ketika Belanda masuk dan pada 4 Maret 1621 membentuk pemerintah kota Stad Batavia. Inilah nama yang paling lama melekat. Baru 321 tahun kemudian, saat Jepang masuk, nama kota diganti, Jakarta Toko Betsu Shi.

Setelah Jepang jatuh dan proklamator menyatakan kemerdekaan, nama kota diganti menjadi Jakarta. Sebagai tindak lanjut proklamasi, pada 19 September 1945, pemerintah membentuk Pemerintahan (Peralihan) Djakarta Raja. Presiden Soekarno menunjuk Soewirjo sebagai Wali Kota Jakarta Raya. Dialah pemimpin Jakarta pertama setelah kemerdekaan.

Pada Januari 1946, situasi politik menyebabkan ibu kota negara dipindah ke Yogyakarta. Tiga tahun kemudian, saat para pemimpin ditangkapi oleh Belanda yang berusaha berkuasa kembali, ibu kota dipindahkan sementara ke Sumatera Barat.

Pada 1949, ibu kota RI dikembalikan ke Yogyakarta dan 1950 dipindah lagi ke Jakarta. Statusnya daerah swatantra dan masih menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Baru pada 1961, Bung Karno membentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya.

Soemarno Sosroatmodjo adalah gubernur pertamanya.Lima tahun kemudian, 10 Juni 1966, Ali Sadikin, saat menjadi gubernur, membagi Jakarta ke dalam lima kotamadya. Pembagian itu berjalan 11 tahun sampai akhirnya dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah No 25/1978, dan pada 1999 dikukuhkan lewat UU No 34/1999 dengan menambah kabupaten administratif Kepulauan Seribu.

Jadi, kalau kini wacana memindahkan ibu kota menguat lagi, inilah kota dengan sejarah paling dinamis ketimbang kota lain. Jangan-jangan pemindahan itu justru baik bagi masa depan kota berusia hampir 5 abad ini . (NUG)