Optimalisasi Pelabuhan

KOMPAS/HARYO DAMARDONO

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membangun Pelabuhan Kuala Mempawah untuk membantu aktivitas pelayaran di daerah itu. Selama ini provinsi tersebut mengandalkan Pelabuhan Pontianak yang dinilai sudah tidak memadai lagi. Kuala Mempawah berjarak sekitar 60 kilometer utara Pontianak. Kapal keruk Cendrawasih II memperdalam alur di Sungai Mempawah, Senin (28/8/2006). Foto ini termuat di Kompas edisi   30 Agustus 2006, halaman 24.

Pelabuhan sesungguhnya menjadi salah satu tulang punggung perkembangan ekonomi. Peran itu menjadi lebih sangat penting lagi bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang wilayah perairannya lebih luas daripada daratan. Itu sebabnya optimalisasi peran dan fungsi pelabuhan menjadi kata kunci dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Kondisi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia saat ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan di masa lalu. Menjelang akhir tahun 1971, misalnya, pemerintah mengubah status 72 pelabuhan menjadi perusahaan jawatan. Tujuannya agar pelabuhan-pelabuhan itu dikelola lebih baik, efisien, dan profesional. Namun, seluruh saham tetap dikuasai pemerintah.

Langkah kecil di masa itu telah membuat pengelolaan pelabuhan-pelabuhan lebih terarah. Ambil contoh pelabuhan di Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, Medan, Bali, dan kota lain yang kini telah berkembang pesat melayani ekspor dan impor aneka barang. Kehadiran pelabuhan berskala internasional itu membuat roda ekonomi berputar lebih dinamis.

Namun, kualitas pelayanan perlu ditingkatkan lagi. Kita ingat keluhan pengusaha soal lamanya waktu bongkar muat peti kemas. Di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tercatat 3,75 hari, Pelabuhan Belawan 3,46 hari, dan Pelabuhan Tanjung Priok 3,33 hari. Waktu ini termasuk lama dan harus lebih pendek lagi.

Di luar itu terus dikembangkan pula pelabuhan-pelabuhan skala menengah dan kecil di kota-kota lain. Seiring realisasi program tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada lima tahun silam, pelabuhan-pelabuhan seperti itu dibenahi dalam segala aspek demi meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Masalah serius yang dihadapi adalah pembenahan pelabuhan di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa, belum diikuti dengan pertumbuhan industri di wilayah setempat. Akibatnya, jumlah barang yang dibongkar jauh lebih banyak daripada barang yang dimuat. Ketimpangan ini terjadi karena berpuluh tahun roda ekonomi hanya bergerak di Pulau Jawa.

Kita berharap, dalam pemerintahan baru ini masalah ketimpangan antara volume barang yang dibongkar dan dimuat di banyak pelabuhan di daerah teratasi secara nyata melalui industrialisasi dan investasi lainnya. (JAN)