Pungli juga membuat birokrasi memberi pelayanan secara berbeda atau tidak adil kepada masyarakat.
Oleh
·2 menit baca
Pungutan kepada masyarakat, apalagi yang liar atau tidak resmi, telah lama disadari sebagai persoalan serius. Pungutan liar (pungli) tak hanya membebani masyarakat, tetapi juga mengganggu perekonomian karena membuat pelaku ekonomi kesulitan untuk memprediksi secara pasti biaya yang dibutuhkan.
Pungli juga menunjukkan masih rendahnya kualitas birokrasi. Pungli yang biasanya dilakukan untuk memperlancar suatu urusan atau pemberian izin tidak hanya membuat aparat birokrasi melanggar hukum, yaitu menerima pungutan/uang yang bukan menjadi haknya. Pungli juga membuat birokrasi memberi pelayanan secara berbeda atau tidak adil kepada masyarakat.
Dampak negatif pungli telah lama disadari. Hal itu antara lain tecermin dari keputusan Konferensi Kerja Para Gubernur/Kepala Daerah pada Januari 1970. Dalam putusan itu ditegaskan tidak akan ada pungutan yang bertentangan dengan kebijakan ekonomi. Pembiayaan seperti untuk belanja barang dan jasa hanya diambil dari sumber resmi penerimaan negara seperti pajak daerah.
Guna mengatasi pungli, Presiden Joko Widodo sampai membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) pada Oktober 2016.
Namun, hingga 46 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2016, pungli ternyata masih tetap menjadi persoalan. Guna mengatasi pungli, Presiden Joko Widodo sampai membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) pada Oktober 2016.
Sesaat setelah Saber Pungli dibentuk, polisi menangkap pelaku pungli di Kementerian Perhubungan. Sekitar dua bulan kemudian, Menko Polhukam (saat itu) Wiranto mengatakan, Saber Pungli sudah menerima 22.000 pengaduan dan melakukan 81 operasi penangkapan di sejumlah instansi pemerintah. (Kompas, 18/1/2017).
Saat ini, kiprah Saber Pungli mulai jarang terdengar. Namun, upaya memberantas pungli terlalu berat jika hanya dibebankan kepada tim tersebut. Reformasi birokrasi juga mesti dilakukan secara serius. Namun, di atas semua itu, kunci utama mengatasi pungli adalah adanya komitmen dan kehendak politik yang kuat, khususnya dari elite politik. Untuk yang satu ini, sering kali kita masih perlu menunggu. (NWO)