Cara Presiden Soeharto Atasi Masalah Beras

Bantuan Pemerintah Singapura merupakan bagian dari bantuan negara-negara lain yang sebelumnya juga telah membantu kesulitan beras di Indonesia, seperti Malaysia, Australia, dan Selandia Baru.

ISTIMEWA

Presiden Soeharto dalam sebuah acara panen raya di sentra beras di Jawa Barat.

Pemerintah menghadapi masalah beras pada akhir 1972. Beberapa daerah kekurangan beras, harga naik, sehingga sebagian orang sampai antre membeli beras. Presiden Soeharto mengambil sejumlah kebijakan strategis, termasuk mengimpor beras.

Masalah beras itu muncul pada September-November 1972. Harian Kompas memberitakan kenaikan harga beras hingga Rp 75 per kilogram, di atas harga plafon Rp 52,5 per kilogram yang ditetapkan pemerintah. Sejumlah orang antre membeli beras, antara lain di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, seperti diberitakan harian Kompas pada 6 September 1972; Mataram, Nusa Tenggara Barat (Kompas, 17/10/1972); Semarang, Jawa Tengah (Kompas, 24/10/1972); Pontianak, Kalimantan Barat, (Kompas, 27/10/1972); dan Yogyakarta (Kompas, 28/11/1972).

Presiden Soeharto menerima laporan menyeluruh dari menteri terkait masalah beras pada 29 November 1972. Presiden lalu menggelar Sidang Sub-sub Dewan Stabilisasi Ekonomi pada 5 Desember 1972. Presiden menginstruksikan Bulog mengedrop beras ke pasar dengan mengambil beras dari beberapa sumber, termasuk dari luar negeri.

Presiden menginstruksikan Menteri Pertanian Tojib Hadiwidjaja menyiapkan musim tanam dan memastikan ketersediaan pupuk. Presiden juga menugasi Ketua Bappenas Widjojo Nitisastro menjelaskan kebijakan pemerintah ini kepada DPR.

Beras bantuan dari Singapura sebanyak 5.000 ton yang tiba pada Januari 1973 adalah bagian dari bantuan luar negeri untuk mengatasi kesulitan beras. Selain Singapura, negara lain yang membantu beras di antaranya Malaysia dan Australia, masing-masing sebanyak 20.000 ton. (BUR)