Judi, antara Legal dan Ilegal

Banyak mahasiswa di Yogyakarta menjajakan nalo yang harga per kupon Rp 2,50. Penggemar judi nalo mulai dari anak-anak SD, SMP, hingga para pedagang kecil.

Sejak 1965, harian Kompas telah memberitakan perdebatan publik tentang judi. Ada suatu masa pemerintah melegalkan judi, bahkan menjadi penyelenggaranya, tetapi ada masanya dilarang. Undian nalo adalah contoh judi yang diselenggarakan pemerintah.

Harian Kompas, 27 Februari 1968, dalam berita berjudul ”Nalo” memberitakan, nalo adalah akronim dari ”nasional lotto”. Nalo adalah hasil kerja sama Departemen Sosial dan Lotto Djaya, undian yang sudah berlangsung sebelumnya. Nalo beredar di seluruh Indonesia. Penarikan undian dilakukan seminggu sekali di Jakarta. Sebanyak 15 persen dari omzet nalo diserahkan kepada Pemerintah DKI Jakarta Raya.

DPR Gotong Royong (DPR GR) mempersoalkan nalo, lotto, dan hwa hwee, jenis judi lainnya. Anggota DPR GR umumnya setuju pendapat pemerintah. Namun, sebagian menyesalkan judi itu bahwa walaupun telah digunakan untuk pembangunan material, judi tersebut kurang memperhatikan segi-segi spiritual (Kompas, 5/6/1968).

Menteri Sosial AM Tambunan (1966-1970) menjelaskan, dana hasil nalo antara lain digunakan untuk penanggulangan bencana alam (Kompas, 20/12/1968). Menteri Sosial HMS Mintaredja (1971-1978) yang juga Ketua Parmusi bersikap mendua atas kebijakannya. Ia menyatakan, tetap akan mencari dana melalui nalo dan lotto meskipun selaku Ketua Parmusi ia menganggap nalo sebagai judi.

”Saya punya tugas dari Presiden Soeharto untuk menghilangkan akibat-akibat dari lotto dan nalo seperti kode buntut dan lain-lain,” kata Mintaredja (Kompas, 14/9/1971). Dampak negatif nalo, seperti diberitakan harian Kompas, 28 Maret 1969, yaitu anak-anak di Yogyakarta membuat kode buntut yang digemari sesama anak-anak SD dan SMP.

Puluhan mahasiswa di Yogyakarta juga menjajakan nalo dan buntut di pinggir jalan. Nalo akhirnya ditutup setelah penarikan ke-200 pada 20 September 1972. Omzet sejak penarikan pertama hingga ke-199 mencapai Rp 8.707.422.375. Namun, hal itu tidak menghentikan judi sejenisnya. Pengganti nalo adalah undian dana sosial yang diselenggarakan Yayasan Rehabilitasi Sosial (Kompas, 20/9/1972).(BUR)