Pemakzulan terhadap Mugabe Disiapkan
HARARE, SENIN — Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dinilai menjadi sumber kekacauan politik dan ekonomi selama 15 tahun terakhir. Ia juga dinilai tidak menghargai aturan hukum. Dua bukti ini yang menjadi landasan draf naskah mosi pemakzulan terhadap Mugabe.
Rapat Partai Front Patriotik- Uni Nasional Afrika Zimbabwe atau ZANU-PF segera digelar pada Senin (20/11) malam setelah Mugabe tak juga menyatakan mengundurkan diri. Partai itu sudah menetapkan tenggat waktu bagi Mugabe (93) hingga Senin siang, tetapi sampai Senin sore, tak kunjung ada kabar dari pihak Mugabe. Maka, satu-satunya jalan yang tersisa untuk menumbangkan Mugabe adalah melalui pemakzulan.
Sesuai konstitusi Zimbabwe, untuk dapat memakzulkan Mugabe, harus diraih dua pertiga suara Senat dan Majelis Nasional. Parlemen akan membahas permintaan pemakzulan ini, Selasa.
Proses pemakzulan memakan waktu lama. Secara teori, proses pemakzulan tak mudah. Pembahasan tak hanya berlangsung di Senat dan Majelis Nasional, tetapi juga di dalam komite beranggotakan sejumlah senator. Setelah itu, ada komite lain lagi dari parlemen yang mengesahkan pemakzulan dengan dua pertiga suara mayoritas.
Namun, khusus untuk Mugabe, prosesnya tidak akan sepanjang itu. ZANU-PF disebutkan dapat menyelesaikan proses pemakzulan kurang dari 24 jam. "Bisa selesai dalam waktu singkat," kata Direktur Eksekutif Persekutuan Dukungan bagi Parlementer Afrika Selatan John Makamure. Usaha ZANU-PF diyakini mulus terutama karena mendapat dukungan dari partai oposisi.
Sebelumnya, ZANU-PF sudah memecat Mugabe dari posisi pemimpin partai. Kini, posisinya di partai itu diisi mantan Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa yang sebelumnya dicopot Mugabe.
Kembali turun ke jalan
Setelah dipecat dari partai, Mugabe berpidato di televisi, Minggu malam. Ia malah membantah bahwa dirinya akan mundur. Pidato Mugabe memancing kemarahan rakyat yang kembali turun ke jalan. Universitas Zimbabwe mendorong mahasiswa berunjuk rasa.
Pemimpin Gerakan bagi Perubahan Demokrasi Morgan Tsvangirai menyatakan, pidato Mugabe menunjukkan perundingan dengan militer tidak membawa hasil sesuai harapan rakyat. Pengamat Zimbabwe dari lembaga kajian Chatham House Inggris, Chris Vandome, menilai tak ada jalan selain pemakzulan. "Jika krisis ini tak segera diselesaikan, rakyat akan makin marah dan gejolak kekerasan tidak terelakkan," ujarnya.
Mugabe sudah berunding dua kali dengan militer untuk membicarakan cara mundur dirinya yang berwibawa. Sejumlah pengamat menduga Mugabe berusaha mengulur waktu demi meraih jaminan perlindungan bagi dirinya dan keluarganya di masa depan. Namun, tampaknya hal itu kini sulit terwujud.
"Kali ini rakyat tak akan tinggal diam," ujar Kepala Asosiasi Veteran Perang Chris Mutsvangwa.
Mugabe dikabarkan bersedia mundur, tetapi ZANU-PF tidak mau Mugabe mengundurkan diri di depan militer. Alasannya, hal itu akan membuktikan terjadinya kudeta militer.
Miles Tendi, akademisi asal Zimbabwe di Oxford University, mengingatkan catatan Mnangagwa yang tidak bersih saat ia menjabat kepala keamanan nasional pada 1980-an. Ia diduga terlibat dalam pembunuhan 20.000 orang oleh Brigade Kelima di Matabeleland. Mnangagwa membantah dirinya terlibat dalam kasus tersebut.
Direktur Studi Kebangkitan Afrika di University of South Africa Shadrack Gutto mengingatkan, Mugabe juga terlibat dalam kejahatan yang sama. Kemungkinan Mugabe dan keluarga harus menjalani proses hukum terkait kasus itu.
(REUTERS/AFP/AP/LUK)