Pembiayaan Daerah Potensial
SORONG, KOMPAS — Potensi pembiayaan daerah untuk pengembangan infrastruktur di Papua dan Papua Barat cukup besar. Pembiayaan daerah tersebut merupakan alternatif bagi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Melihat potensi di Papua dan Papua Barat, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mulai menyasar pengembangan infrastruktur berbasis pembiayaan daerah di dua provinsi itu.
Direktur Utama Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini, di Sorong, Papua Barat, Rabu (22/11), mengatakan, potensi pembiayaan daerah di Papua dan Papua Barat cukup besar. Saat ini ada 27 pemerintah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat yang telah dijajaki SMI dengan potensi pinjaman daerah Rp 3,1 triliun-Rp 3,5 triliun.
Menurut catatan SMI, sudah ada pemerintah daerah yang mendapatkan penawaran pinjaman. Pemerintah Provinsi Papua berencana membangun rumah sakit umum daerah dengan pinjaman Rp 352 miliar, Pemerintah Kota Jayapura akan meminjam Rp 237,9 miliar untuk jalan, dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw akan menggunakan dana Rp 326 miliar untuk jalan dan jembatan.
"Selain rumah sakit, jalan, dan jembatan, pembangunan fasilitas infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah daerah adalah pasar dan air bersih. Prioritas pembiayaan di Papua dan Papua Barat adalah pembangunan pendorong pertumbuhan ekonomi dan fasilitas publik," ujarnya.
Hingga 22 November 2017, SMI telah menyalurkan pembiayaan daerah Rp 8,918 triliun. Dari jumlah itu, Rp 2,72 triliun merupakan pembiayaan debitor lama (21 daerah), Rp 5,8 miliar dalam tahap penawaran (18 daerah), dan Rp 348 miliar dalam tahap pemenuhan syarat efektif (1 daerah).
Bupati Tambrauw Gabriel Asem menyampaikan, Kabupaten Tambrauw baru 9 tahun sehingga masih kesulitan mengalokasikan dana untuk membangun infrastruktur. APBD Tambrauw relatif kecil, yaitu Rp 700 miliar-Rp 800 miliar per tahun.
"Banyak infrastruktur publik yang belum kami bangun, seperti jalan, jembatan, dan listrik tenaga mikro hidro. Untuk membangunnya, kami mengajukan pinjaman daerah," ujarnya.
Sedang berlangsung
Wali Kota Sorong EC Lambertus Jitmau menyatakan, pembangunan infrastruktur di wilayah Papua dan Papua Barat sedang berlangsung. Pemerintah daerah menyadari pembangunan itu tidak selamanya bergantung pada APBN dan APBD. Pinjaman daerah menjadi alternatif bagi daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Aset Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah akan mendorong pemanfaatan aset-aset negara di daerah agar lebih berdaya guna. Aset negara itu berpotensi dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi dan fasilitas publik.
Selama ini banyak aset, terutama milik BUMN, yang hanya tercatat secara legal, tetapi tidak menghasilkan. Kementerian Keuangan akan mengidentifikasi dan membicarakan pemanfaatannya dengan pihak-pihak terkait. (HEN)