Skenario Anak Usaha Dinilai Realistis untuk Penyelamatan Jiwasraya

ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA

Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yakni dengan cara pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB) dan pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra.

JAKARTA, KOMPAS — Skenario pembentukan anak usaha dinilai paling memungkinkan ditempuh untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Basis pelanggan yang besar diharapkan menjadi sumber penjualan produk untuk menambah aliran kas yang masuk ke perusahaan.

Dalam dokumen yang beredar, Jiwasraya berencana menempuh tiga langkah eksternal untuk penguatan modal, yakni membentuk anak perusahaan asuransi jiwa bernama Jiwasraya Putra, mengajukan pinjaman jangka pendek (bridging loan), dan membuat produk asuransi baru berupa financial reinsurance.

Di internal perusahaan, Jiwasraya akan merestrukturisasi aset finansial, properti, dan liabilitas. Strategi perusahaan menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan organik melalui penetrasi pasar, pengembangan pasar dan produk, pemodelan ulang bisnis, serta perluasan kanal distribusi.

Pengamat industri asuransi Irvan Rahardjo, yang dihubungi di Jakarta, Senin (30/12/2019), berpendapat, skenario penyelamatan dengan membentuk anak usaha paling memungkinkan dan realistis. Inisiatif pembentukan anak usaha itu telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan pada September 2019.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Kondisi solvabilitas Jiwasraya. Sumber : dokumen Jiwasraya

Iklan

Pendirian Jiwasraya Putra melibatkan sejumlah mitra BUMN. Sejauh ini, ada empat BUMN yang akan bergabung mendirikan Jiwasraya Putra, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero), PT Pegadaian (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero).

Jiwasraya Putra akan menambah aliran kas yang masuk ke perusahaan induk, berupa dividen ataupun modal dari strategi kemitraan. Namun, penawaran produk asuransi melalui Jiwasraya Putra tetap menghadapi tantangan.

Kepercayaan publik mesti dikembalikan melalui perbaikan tata kelola investasi, profil risiko, serta kepatuhan perusahaan yang berkelanjutan.

Pada Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan gagal bayar polis JS Saving Plan senilai Rp 802 miliar. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR pada 16 Desember 2019, Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko menyatakan, manajemen Jiwasraya tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran polis nasabah Rp 12,4 triliun per Desember 2019.

Kondisi keuangan Jiwasraya, yang belum diaudit per 31 Desember 2018, mencatatkan ekuitas negatif Rp 10,24 triliun dan defisit Rp 15,83 triliun. Perbaikan cadangan keuangan sudah dilakukan, tetapi belum dengan penurunan nilai aset. Kondisi likuiditas terganggu sehingga gagal bayar.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Komposisi portofolio investasi Jiwasraya. Sumber : dokumen Jiwasraya

Secara terpisah, Asmawi Syam yang menjabat Direktur Utama Jiwasraya pada Agustus-November 2018 menuturkan, opsi pendirian anak usaha sudah dibicarakan pasca-pengumuman gagal bayar polis tahun 2018. Anak usaha diharapkan dapat bergerak lebih lincah karena ada beberapa investor strategis yang tertarik memasukkan modal.

”Meskipun tidak cukup untuk menolong semua kewajiban, setidaknya bisa menjadi sumber likuiditas jangka pendek,” ujarnya.

Menurut Asmawi, selama dua bulan kepemimpinannya, setidaknya ada tiga upaya penyelamatan Jiwasraya yang dilakukan, yakni menghentikan pemasaran JS Saving Plan, membangun mekanisme kontrol berbasis teknologi informasi, dan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sesuai keadaan likuiditas.