Kongres Umat Islam Indonesia VII Akan Kupas Berbagai Masalah Bangsa

MUI akan menggelar Kongres Umat Islam Indonesia Ke-7 di Pangkal Pinang, pada 26-29 Februari 2020. Temanya adalah ”Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia dalam Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil, dan Beradab”.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Silaturahmi media jelang Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-7 di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada 26-29 Februari 2020. Dari kiri, Koordinator Media Edy Kuscahyanto, Ketua Panitia Zaitun Rasmin, dan Wakil Sekretaris Zubaidi.

JAKARTA, KOMPAS — Kongres Umat Islam Indonesia Ke-7 akan membahas mengenai permasalahan bangsa di berbagai bidang. Para peserta akan memberikan pandangan yang konstruktif untuk perbaikan bangsa.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-7 di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada 26-29 Februari 2020. Kongres ini akan mengangkat tema ”Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia dalam Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil, dan Beradab”.

”KUII akan membahas beragam persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia, meliputi politik, keagamaan, media, ekonomi, dan pendidikan,” kata Ketua Panitia KUII Zaitun Rasmin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

KUII akan membahas beragam persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia, meliputi politik, keagamaan, media, ekonomi, dan pendidikan.

Menurut Zaitun, pada tahap prakongres, bidang pendidikan telah dijadikan bahasan pokok melalui diskusi terpimpin. Dalam perspektif Islam dan Pancasila, pendidikan yang religius telah menjadi tujuan.

Pendidikan religius adalah sistem pendidikan yang berorientasi pada tujuan kecerdasan dan keterampilan yang bersifat pragmatis, tetapi tetap menekankan pengembangan diri berdasarkan nilai-nilai mulia.

”Baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, serta untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, pendidikan adalah jalan menuju manusia yang insan kamil,” katanya.

Baca juga: Imaji Kebangsaan yang Rapuh

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pelajar melihat Pameran Widya Wahana Pendidikan di Balai Pemuda, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (1/11/2019). Pameran yang bertema ”Membangun Generasi Berkarakter Melalui Wahana Kreasi, Ekspresidan Inovasi” tersebut memamerkan keunggulan sekolah-sekolah yang ada di Surabaya.

Pembangunan pendidikan di Indonesia, kata Zaitun, saat ini masih mengalami tantangan serius. Masalah tersebut mencakup pemerataan dan perluasan akses; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; serta peningkatan pembiayaan akomodasi kebudayaan.

”Dengan demikian, upaya peningkatkan kinerja pendidikan nasional memerlukan suatu reformasi menyeluruh,” ujarnya.

Sementara itu, di bidang filantropi Islam, KUII akan menyoroti tentang peluang dan optimalisasi filantropi Islam. Berdasarkan World Giving Index 2019, Indonesia masuk dalam 10 negara paling dermawan di antara 164 negara di dunia. Indonesia bahkan sempat menjadi negara paling dermawan pada 2018.

”Penilaian kedermawanan ini dilihat dari aspek pemberian pertolongan kepada orang asing, tenaga kesukarelawanan, dan donasi berupa uang, barang, dan jasa,” kata Zaitun.

Berdasarkan World Giving Index 2019, Indonesia masuk dalam 10 negara paling dermawan di antara 164 negara di dunia.

Baca juga : Indeks Kedermawanan Tinggi, tetapi Tak Cukup Berbaik Hati

SUMBER: CHARITIES AID FOUNDATION (CAF)

Peringkat 20 besar World Giving Index 2017

Untuk persoalan keagamaan, lanjut Zaitun, kegagalan sebagian umat dalam memahami pesan kemajuan dari ajaran agamanya juga akan menjadi topik bahasan. Di Agama Islam sendiri, selama ini tekstualisme menjadikan umat berpikir sempit dalam memaknai Islam.

Ekonomi Pancasila

Dalam rangka menguatkan ekonomi, KUII Ke-7 akan menyoroti pentingnya mewujudkan sistem ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian yang berkeadilan dan berperadaban dengan berlandaskan nilai Ketuhanan YME diharapkan tetap mempertahankan persatuan dan kerakyatan yang berujung pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

”Melalui konsep ini, berbagai kesenjangan pendapatan dan ekonomi dapat diatasi. Konsep ekonomi yang berketuhanan, berkeadilan, dan beradab akan menghilangkan berbagai kesenjangan,” kata Zaitun.

Baca juga: Jadikan Pancasila sebagai Paradigma Keilmuan

Di bidang politik, Zaitun menilai, kehidupan politik Indonesia saat ini cenderung semakin liberal-sekuler. Dengan ini, nilai-nilai dasar Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai agama serta budaya bangsa kerap dikesampingkan.

Kecenderungan politik yang liberal-sekuler ini telah mengakibatkan praktik-praktik politik yang transaksional, koruptif, diskriminatif, kanibal, dan oligarkis.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Mural lambang negara Burung Garuda dan isi dari dasar negara kita Pancasila dilukis di tembok yang ada di daerah Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (2/2/2020). Mural ini mengingatkan kita sebagai bangsa Indonesia harus dapat menerapkan nilai nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada bidang hukum, KUII akan menyoroti fakta tentang penegakan hukum di Indonesia yang belum mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfataan bagi masyarakat. Hal ini, kemudian, menimbulkan istilah ”hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah”.

Terakhir, di bidang media, KUII akan menekankan pada dakwah di bidang media sosial. Di kalangan umat Islam, internet paling banyak diakses oleh generasi milenial, kalangan Muslim kota, dan kelas menengah.

KUII akan menekankan pada dakwah di bidang media sosial. Di kalangan umat Islam, internet paling banyak diakses oleh generasi milenial, kalangan Muslim kota, dan kelas menengah.

Menurut Zaitun, fakta ini menjadi momentum bagi MUI untuk memperluas dakwah melalui media tersebut. Terlebih, ketiga elemen tersebut selama ini cenderung sulit mengikuti pengajian tatap muka.

Dengan media tersebut, diharapkan dakwah bisa tersebar ke semua kalangan secara lebih luas. Hal ini penting karena mereka yang akan meneruskan estafet perjuangan umat Islam.

”Generasi Muslim baru inilah nanti yang akan menentukan para umat Islam ke depan. Maka, kemasan dakwah harus sesuai dengan segmen ini,” ucap Zaitun.

Pariwisata halal

Penyelenggaraan KUII Ke-7 di Kepulauan Bangka Belitung secara tidak langsung juga menjadi upaya untuk mendorong parawisata halal. Diharapkan, nantinya bisa tercipta iklim pariwisata yang memberikan rasa nyaman, baik dari aspek pelayanan umum maupun aspek syariah.

Baca juga: Wisata Halal Jadi Opsi Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Kongres ini diperkirakan dihadiri 700 peserta. Mereka antara lain berasal dari pengurus MUI pusat hingga daerah, ormas Islam, perguruan tinggi, pesantren, dan pemangku kebijakan lainnya.

Presiden Joko Widodo juga diagendakan untuk membuka kongres. Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin diagendakan akan menutup perhelatan ini.