Kemendagri: Percepat Penyerapan Anggaran Daerah

Pos di APBD yang harus segera diserap hanya anggaran yang bisa menguatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah diingatkan untuk betul-betul mengendalikan anggaran di tengah ancaman wabah Covid-19.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan kepada wartawan seusai pembukaan Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dan Deteksi Dini Mendukung Sukses Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (27/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun, anggaran yang harus segera dicairkan itu hanya yang bisa menguatkan perekonomian masyarakat. Hal ini penting di tengah kemungkinan perlambatan ekonomi akibat wabah Covid-19 atau virus korona jenis baru.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto saat dihubungi, Kamis (5/3/2020), mengatakan, permintaan itu tertuang di surat edaran yang dibuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dikirimkan ke semua pemerintah daerah (pemda).

Pos anggaran yang diminta dipercepat penggunaannya hanya pos-pos yang bisa memperkuat perekonomian masyarakat, antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, dan rumah sakit.

Hal ini penting karena perlambatan ekonomi diproyeksikan terjadi, terutama karena wabah virus korona baru. Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) segera dicairkan, hal itu diharapkan bisa menutupi kerugian masyarakat akibat kemungkinan terjadinya perlambatan ekonomi tersebut.

Baca juga : Bendung Covid-19, Orkestrasi Lembaga Keuangan Jaga Roda Ekonomi

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat puncak kegiatan HUT Ke-70 Satuan Polisi Pamong Praja dan HUT Ke-58 Perlindungan Masyarakat di Bandara Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (3/3/2020).

Permintaan percepatan penyerapan anggaran ini diharapkan Ardian jangan kemudian disalahgunakan sehingga seluruh pos anggaran dibelanjakan. Dia menekankan, pos-pos anggaran yang minim dampaknya bagi masyarakat tak perlu dipercepat penggunaannya. Salah satunya seperti pengadaan kendaraan.

Selain itu, pemda juga diminta untuk merelokasi kegiatan-kegiatan seperti pertemuan, pameran, atau ekshibisi ke tempat-tempat yang merugi akibat wabah Covid-19.

Langkah ini, menurut dia, sudah ditempuh oleh Kemendagri. Pekan lalu, misalnya, Kemendagri menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Bali. Semula, agenda itu akan digelar di Jakarta. ”Pak Menteri tidak mau (di Jakarta), pindahkan ke Bali,” katanya.

Kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, ke Bali diproyeksikan menurun imbas dari wabah Covid-19. Hal ini otomatis berimplikasi pada perekonomian Bali karena Bali selama ini menggantungkan pada sektor pariwisata.

Baca juga : Pemprov NTT Siapkan Anggaran Rp 4 Miliar Menangani Korona

Kendalikan anggaran

Namun, pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Gabriel Lele, mengingatkan pentingnya pengendalian anggaran di tengah ancaman wabah Covid-19.

”Pengendalian anggaran menjadi penting saat ini dan pemerintah perlu memastikan serapan anggaran dimanfaatkan hingga kepada detail belanja. Rapat-rapat kerja kementerian dan lembaga mesti dipastikan efektivitas dan efisiensinya,” katanya.

Pengendalian anggaran penting karena pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan Covid-19 mewabah di Indonesia. Tak hanya itu, kemungkinan wabah Covid-19 berimbas besar pada perekonomian Indonesia. Maka, anggaran yang ada bisa direalokasi untuk kepentingan menjaga perekonomian tetap stabil dan mengambil langkah-langkah mencegah Covid-19 mewabah.

Untuk memastikan penggunaan anggaran oleh eksekutif tetap terkendali, Gabriel meminta DPR serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota betul-betul mengawasinya. Ketika pemerintah boros, lembaga legislatif harus mengingatkan pemerintah.

Baca juga : Cegah Penyebaran Covid-19, Karyawan Dapat Bekerja di Rumah

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily, juga mengingatkan pemerintah untuk mengendalikan penggunaan anggaran. Efisiensi penting, tetapi jangan sampai karena mengutamakan efisiensi lantas membuat anggaran, khususnya yang penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, tidak kunjung dicairkan oleh pemerintah.

”Belanja pemerintah, menurut saya, harus tetap terjaga sehingga dapat menstimulasi aktivitas ekonomi masyarakat. Penghematan yang bisa dilakukan misalnya dari yang harganya Rp 100 jangan dinaikkan menjadi Rp 150. Pengeluaran itu pun harus terukur dalam menjaga belanja pemerintah sehingga bisa menggerakkan konsumsi dan ekonomi masyarakat,” tuturnya.

Baca juga : Makan Bawang hingga Senjata Biologis: Indonesia di Tengah ”Infodemics” Covid-19

Mengenai langkah sejumlah instansi pemerintah yang mendorong kegiatan digelar di luar Jakarta, Ace melihat hal itu bisa jadi salah satu strategi mengatasi perlambatan ekonomi. Kegiatan tersebut bisa membawa dampak ikutan pada bisnis transportasi, penginapan, dan pariwisata.

”Dengan wabah korona ini, misalnya, tidak banyak turis yang datang sehingga bila daerah-daerah tidak ada yang mengunjungi, tentu kasihan juga masyarakatnya,” katanya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, pun tak keberatan dengan strategi pemerintah itu. Hanya saja, dia mengingatkan, di mana pun kegiatan digelar, harus jelas hasilnya. ”Tidak seremonial belaka yang membuat pemanfaatan anggaran kurang efektif,” ujarnya.