Komunikasi Politik ”Omnibus Law” Jangan Abaikan Komunikasi Publik

Komunikasi politik yang intens untuk memuluskan pembahasan ”omnibus law” diharapkan tak mengabaikan pentingnya mengomunikasikan RUU sapu jagat itu kepada publik.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kompleks Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (9/3/2020). Salah satu topik utama yang dibicarakan terkait dengan rancangan undang-undang bermetodekan omnibus.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Golkar terus mengonsolidasikan dukungan dari partai politik lain agar pembahasan sejumlah rancangan undang-undang bermetodekan omnibus di DPR berjalan mulus. Ironisnya, komunikasi politik yang intens itu terjadi di tengah ketidaktahuan publik terkait dengan substansi dari sejumlah regulasi tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Jumat (13/3/2020), mengatakan, sejumlah pertemuan antara partainya dan partai-partai lain tak dimungkiri sebagai bagian dari menjaga stabilitas politik di tengah agenda pembahasan sejumlah omnibus law, yakni Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang tentang Perpajakan.

Apalagi, lanjut Ahmad, bola saat ini ada di tangan DPR. Menurut dia, partainya sebagai pengusung utama pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin bertanggung jawab, salah satunya, untuk menyukseskan dua regulasi omnibus law itu.

Tanggung jawab semakin besar, lanjut Ahmad, karena Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Baca juga: ”Omnibus” Atasi Obesitas Regulasi

DOK PARTAI DEMOKRAT

Elite Partai Golkar berfoto bersama dengan elite Partai Demokrat di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono seusai pertemuan kedua elite partai, Kamis (5/3/2020).

”Dalam rangka itu, kami ingin langkahnya adalah bagaimana semua kekuatan politik ini bisa disinergikan. Kami ingin mendorong semua agenda kerja pemerintahan ini bisa selesai sesuai dengan target,” ujar Ahmad.

Dalam tiga pekan terakhir, elite Golkar dipimpin Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin parpol, baik yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Parpol itu di antaranya Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Amanat Nasional.

Ahmad menyampaikan, dalam waktu dekat Partai Golkar juga akan menggelar pertemuan dengan Partai Gerindra. Namun, dia belum bisa memastikan waktunya.

Baca juga: ”Omnibus Law” dan Praktik Harmonisasi UU

DOK PKS

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersalaman dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman seusai pertemuan, akhir Februari lalu. Pertemuan salah satunya membahas omnibus law.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arif Wibowo menyebutkan, manuver politik Airlangga tersebut telah direstui Presiden Joko Widodo.

”Dari sisi pemerintahan, dia (Airlangga), kan, yang ditunjuk Presiden untuk penyelesaian pembahasan omnibus law. Kebetulan beliau juga Ketua Umum Golkar,” ucapnya.

Arif juga mengatakan, konsolidasi antarpartai ini juga bertujuan agar ada kesepahaman di semua partai di parlemen dalam pembahasan sejumlah regulasi omnibus law. Pembahasan, lanjut dia, harus mencermati prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang tepat, menjaga kepentingan nasional, mengacu pada konstitusi, serta sesuai dengan ideologi bangsa.

”Pokoknya harus menunjukkan kepentingan nasional, harus sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” ujar Arif.

Baca juga: Golkar-Nasdem Ingin ”Omnibus Law” Segera Disahkan

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Pertemuan antara pengurus Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, Kamis (12/3/2020), di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Itulah sebabnya, ujar Arif, jelang pembahasan, PDI-P telah membentuk tim khusus untuk mengkaji pasal per pasal serta ayat per ayat di dua rancangan yang telah dikirim ke DPR. Hasil kajian tersebut kelak akan menjadi pegangan Fraksi PDI-P pada saat membahas omnibus law.

”Kami sedang melakukan kajian secara komprehensif yang mendalam untuk nanti disampaikan kepada fraksi. Kami akan memberikan tanggapan atas setiap pasal dan ayat yang ada di RUU omnibus law tentang Cipta Kerja dan Perpajakan,” kata Arif.

Menonjolkan lobi politik

Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, berpendapat, safari politik Golkar ke sejumlah partai memang dibutuhkan untuk memastikan pembahasan omnibus law didukung oleh semua kekuatan partai di parlemen.

Baca juga: Politik Hukum RUU Cipta Kerja

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengadakan pertemuan dengan perwakilan serikat pekerja untuk menyolisasikan RUU Cipta Kerja, di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/3/2020).

”Yang diperlukan pemerintah sekarang adalah mayoritas di DPR langsung menerima omnibus law. Safari politik yang dilakukan oleh Airlangga untuk memastikan itu,” ujar Hendri.

Dia pum mengkritik sikap para elite parpol yang terlalu menonjolkan komunikasi politik dibandingkan dengan membangun komunikasi publik guna memperjelas substansi omnibus law. Tak heran, lanjut Hendri, masyarakat menilai bahwa regulasi omnibus law hanya untuk kepentingan elite.

”Hal terburuk dari pemerintah saat ini adalah komunikasi publik. Tak pernah jelas omnibus law ini apa. Itu maksud saya, sebaiknya komunikasi publik diperbaiki, omnibus law harus dijelaskan sedemikian rupa kepada rakyat, isinya apa, terbuka saja. Ini, kan, seolah-olah semuanya dirahasikan dan dipersiapkan hanya untuk dibahas di DPR,” tutur Hendri.

Itulah sebabnya pula, menurut dia, kepercayaan publik terhadap omnibus law sangat rendah. Sikap tertutup pemerintah hanya akan memunculkan prasangka buruk di publik. Prasangka buruk ini berpotensi berkembang menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah.