Ditunggu, Aksi Nyata Pemerintah dalam Mempercepat Penanggulangan Covid-19
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif Covid-19, Sabtu (14/3/2020) malam. Ini perkembangan mengejutkan yang mendesak pemerintah untuk lebih cepat dan serius mengatasi penyebaran virus korona baru.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·5 menit baca
Penyebaran Covid-19 di Indonesia semakin meluas. Tak hanya masyarakat umum, bahkan salah satu menteri anggota kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo pun terjangkit virus korona baru. Kini, publik sangat menunggu langkah-langkah nyata pemerintah di lapangan, terutama oleh gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
”Atas izin keluarga yang disampaikan oleh Pak Kepala Rumah Sakit Gatot Soebroto tadi adalah Pak Budi Karya, Pak Menhub (Menteri Perhubungan). Ini kami sampaikan atas izin keluarga,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Sabtu (14/3/2020), saat mengumumkan koleganya, Menhub Budi Karya Sumadi, positif Covid-19.
Perkembangan terbaru ini tentu mengejutkan. Selama ini pemerintah berusaha meyakinkan publik bahwa langkah-langkah serius telah diambil untuk mengantisipasi penyebaran virus korona jenis baru (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2/SARS-CoV-2) yang menyebabkan Covid-19 (coronavirus disease/Covid-19). Namun, virus itu terus meluas, kian banyak orang ditemukan positif Covid-19. Menhub Budi Karya Sumadi salah satunya. Dinamika ini memperlihatkan, para pejabat pemerintah di lingkaran dekat Presiden Jokowi pun belum dapat dipastikan aman dari sebaran virus tersebut.
Dibandingkan dua bulan lalu, sebenarnya Pemerintah Indonesia tampak bergerak lebih cepat. Presiden Jokowi, dalam jumpa wartawan, di Jakarta, Jumat (13/3/2020) sore, mengungkapkan, dirinya langsung pegang kendali memimpin penanggulangan Covid-19. Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Melalui gugus tugas ini, kolaborasi lintas sektor akan diperkuat secara terpadu dan terencana dalam upaya memperluas upaya penanggulangan penyakit tersebut.
Apa rencana prioritas gugus tugas penanganan Covid-19? Saat jumpa pers di Jakarta, Sabtu (14/3/2020), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menuturkan, pihaknya akan melibatkan seluruh sumber daya yang secara pentahelix untuk memenuhi tugas itu. Dia mengajak pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, peneliti, dunia usaha, akademisi dan para pakar, serta media untuk bekerja sama menahan perluasan penyebaran wabah penyakit itu.
Pelibatan masyarakat
Doni mengatakan, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk membatasi penularan Covid-19. Masyarakat diminta untuk secara aktif mencegah dan mendeteksi dini penyakit tersebut dengan terus meningkatkan imunitas diri. Apabila ada seseorang yang merasakan gejala penyakit dengan riwayat bepergian ke negara yang terjangkit Covid-19, ia diharapkan melakukan karantina diri di rumah.
”Kita harus memandang virus ini sebagai musuh bersama. Perlu kita ingat bahwa virus ini bisa menginfeksi siapa pun tanpa mengenal usia, jabatan, ras, dan agama sehingga kita harus hadapi bersama-sama. Untuk itu, pemerintah menyampaikan agar semua pihak tidak panik dan melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan,” katanya.
Menurut Doni, percepatan penanganan Covid-19 dilakukan dengan menerapkan manajemen penanganan darurat bencana yang memberikan akses lebih luas dan mudah. Sumber daya yang ada akan dikerahkan secara terencana dan terpadu sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Doni menambahkan, pemerintah daerah juga diharapkan dapat membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah dengan pertimbangan dan rekomendasi dari ketua tim pelaksana gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Secara resmi, Presiden telah menunjuk Doni Monardo sebagai ketua tim tersebut.
Setidaknya ada tiga hal utama yang akan menjadi tugas dari gugus tugas ini, yakni upaya pencegahan, penanganan dan respons, serta rehabilitasi. Untuk upaya pencegahan akan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan mitigasi. Sementara terkait upaya penanganan dan respons akan dilakukan dengan memperkuat surveilans, pelacakan kasus, serta perawatan dan pengobatan bagi pasien.
Doni menuturkan, seluruh jajaran sektor kesehatan akan dilibatkan untuk menangani penyakit, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah, mulai dari sektor BUMN, swasta, organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), perguruan tinggi, maupun lembaga riset. Seluruh sektor tersebut akan dilibatkan secara terencana untuk memperkuat pencegahan serta percepatan deteksi dan respons penularan penyakit.
”Aksi nyata dilakukan dengan memperbanyak tempat pengetesan Covid-19, memperbanyak tool kits untuk tes secara cepat, serta memperbanyak tenaga medis. Kami akan mengundang dan melibatkan semua pihak, termasuk para mahasiswa kedokteran tingkat akhir, dokter-dokter dari IDI, serta sukarelawan medis lainnya,” tuturnya.
Sebanyak 10.000 alat penguji
Saat bersamaan, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan, saat ini 10.000 alat pengujian spesimen berupa rapid polymerase chain reaction (PCR) sudah dimiliki oleh Indonesia. Alat ini sudah disebarkan di sejumlah laboratorium di Indonesia, salah satunya di laboratorium milik Universitas Airlangga.
Hingga 14 Maret 2020, Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus yang sudah diperiksa mencapai lebih dari 300 spesimen. Dari jumlah itu, 96 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan lima kasus di antaranya meninggal.
Menurut Yuri, sebanyak delapan orang yang sebelumnya dinyatakan positif Covid-19 sudah sembuh. Pasien yang sembuh didasarkan pada indikasi tidak adanya keluhan fisik serta dari dua kali pemeriksaan virus hasilnya negatif. Selain itu, sembilan WNI yang menjadi ABK kapal pesiar Diamond Princess yang sebelumnya dirawat di Jepang juga sudah sembuh dan kini telah kembali ke Tanah Air.
Dukungan dokter Indonesia
Secara terpisah, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih menyampaikan, semua potensi dan jaringan IDI di daerah siap untuk mendukung kinerja gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Koordinasi pun akan terus dilakukan secara terpadu.
Meski begitu, ia mengatakan, ketersediaan alat pelindung diri bagi petugas kesehatan kini sudah mulai terbatas. ”Karena kebutuhan bertambah sehingga persediaan harus banyak ditambah. Ada keluhan di lapangan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan tentang kurangnya masker dan alat pelindung diri,” ujarnya.
Berbagai pihak menyatakan kesiapan untuk bekerja sama gugus tugas penanganan Covid-19. Pemerintah diharapkan lebih serius lagi bekerja nyata untuk memerangi virus korona baru.