Ketersediaan Alat Pelindung Diri Mendesak bagi Tenaga Kesehatan

Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah agar segera mengadakan alat pelindung diri untuk para tenaga medis yang bertugas di garda terdepan dalam memerangi coronavirus disease atau Covid-19.

KOMPAS/MEGANDIKA WICAKSONO

Alat pelindung diri petugas medis.

JAKARTA, KOMPAS — Kelangkaan alat pelindung diri tentu akan membahayakan keselamatan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam memerangi coronavirus disease atau Covid-19. Koalisi masyarakat sipil pun mendesak pemerintah agar segera mengadakan alat pelindung diri dari berbagai sumber.

Desakan koalisi masyarakat sipil Indonesia Bergerak berangkat dari peristiwa meninggalnya sejumlah dokter dan perawat yang bertugas melayani para pasien Covid-19. Peristiwa tragis ini salah satunya disebabkan oleh kelangkaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan di sejumlah rumah sakit.

Koalisi masyarakat sipil Indonesia Bergerak terdiri dari Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nur Hidayati, peneliti Ecosoc Institute Sri Palupi, mantan Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru, Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid, dan Direktur Perkumpulan Skala Tri Nirmala Ningrum.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Perawat Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito melakukan simulasi pemakaian alat pelindung diri yang digunakan dalam penanganan pasien.

Kelangkaan APD disebabkan oleh lonjakan drastis kebutuhan APD yang terjadi karena tenaga medis bekerja serentak melayani ribuan pasien. Pemerintah pun dinilai gagal mengantisipasi ledakan kebutuhan APD.

”Situasi kelangkaan APD ini jelas membahayakan keselamatan tenaga medis kita. Apabila tidak segera diatasi, kondisi ini berisiko membuat jebolnya pertahanan bangsa Indonesia terhadap Covid-19,” kata Nur Hidayati melalui keterangan pers yang diterima Kompas, Minggu (22/3/2020).

Baca juga : Mulai Besok WismaAtlet Kemayoran Siap Dioperasikan bagi Pasien Covid-19

Atas kejadian ini, pemerintah didesak untuk segera mengadakan APD dari berbagai sumber, baik melalui impor maupun menggerakkan produksi APD dengan melibatkan perusahaan tekstil di sejumlah daerah, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan standar teknis dan sesuai persyaratan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Selain itu, pemerintah pun harus dapat memastikan mendistribusikan APD ke semua rumah sakit yang terlibat dalam respons terhadap Covid-19. Termasuk melarang penjualan APD dengan harga yang tidak wajar.

Kompas

Kru TNI yang berangkat ke Shanghai untuk menjemput peralatan medis, Sabtu (21/3/2020), bersiap berangkat dari Natuna, lengkap dengan alat pelindung diri karena akan mampir di Hainan untuk mengisi ulang bahan bakar.

Jadwal tenaga kesehatan juga harus difasilitasi guna memastikan ketersediaan waktu istirahat dan pemulihan tenaga. Penerapan protokol harus lebih ketat dengan tujuan melindungi tenaga kesehatan dari penularan.

”Para tenaga kesehatan perlu mendapatkan insentif dan apresiasi sebagai pasukan yang bekerja di garda depan melawan Covid-19. Kami juga meminta pemerintah menggerakkan korps pekerja sosial guna menjadi mitra sejawat bagi para tenaga kesehatan dalam mengelola tingkat stres dan menguatkan strategi koping dan pemeliharaan diri yang memadai,” tutur Nur Hidayati.

Respon cepat

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menyampaikan, pemerintah akan segera mendistribusikan 105.000 APD. Pendistribusian dilakukan sejak Sabtu (21/3/2020) malam hingga Minggu pagi.

Sejauh ini, melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah sudah mendistribusikan 10.000 APD kepada sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 dan dinas kesehatan seluruh provinsi di Tanah Air. Sebanyak 95.000 APD selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh Indonesia demi pemenuhan kebutuhan sesuai skala prioritas.

Baca juga : Atasi Covid-19, Hercules Malang Terbang Ambil Alat Kesehatan dari China

”Meski akan didistribusikan ke seluruh Indonesia, tentunya gugus tugas telah memiliki daftar skala prioritas daerah mana yang sangat membutuhkan,” ucap Oscar.

Data sementara APD yang telah didistribusikan tahap pertama dengan jumlah 45.000 unit adalah untuk DKI Jakarta sebanyak 35.000 unit, Bogor 5.000 unit, dan Banten 5.000 unit.

Kemudian, APD tahap berikutnya dengan jumlah 50.000 unit didistribusikan untuk Jawa Barat sebanyak 15.000 unit, Jawa Tengah 10.000 unit, Jawa Timur 10.000 unit, DI Yogyakarta sebanyak 1.000 unit, Bali 4.000 unit, dan untuk cadangan 10.000 unit.

Pada Senin, 23 Maret, kata Oscar, akan dilakukan juga penyerahan bantuan alat kesehatan hasil kerja sama antara Pemerintah China dan Pemerintah Indonesia. ”Penyerahan tersebut akan dilakukan di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta,” ucapnya.