Distribusi Pangan Andalkan Teknologi Digital

Jaringan distribusi berbasis digital diharapkan mengatasi hambatan logistik. Pemerintah mengajak pelaku usaha swasta untuk terlibat.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Warga berbelanja sayur mayur di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2020). Menjelang puasa, Pasar Kebayoran Lama relatif lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya pada masa pandemi Covid-19 ini.

JAKARTA, KOMPAS — Pembatasan sosial berskala besar untuk meredam penularan virus korona jenis baru dinilai telah mengganggu distribusi pangan. Situasi ini tecermin dari turunnya harga di tingkat produsen, sementara harga di tingkat konsumen cenderung stabil, bahkan naik. Teknologi diharapkan mengatasi problem itu.

Dengan teknologi, rantai distribusi bisa dipotong sehingga logistik jadi lebih efisien. Teknologi juga memungkinkan pelaku usaha di hulu menjangkau konsumen secara langsung melalui aplikasi berbasis ponsel. Sejumlah instansi, lembaga, dan usaha rintisan berupaya menempuh cara ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono menyatakan, Kementerian Pertanian tengah menjalankan program darurat yang berorientasi pada ketersediaan pangan selama pandemi Covid-19. Namun, upaya ini membutuhkan peran usaha rintisan di bidang pertanian yang memanfaatkan teknologi digital, khususnya dalam hal pemasaran dan distribusi.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi menambahkan, peran tersebut bisa menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha sektor pertanian. ”Harapannya, pangan dari on farm hingga distribusi dapat terpenuhi melalui sistem daring,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (22/4/2020).

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ojek daring berbelanja telur yang dipesan konsumennya di Toko Tani Indonesia Center milik Kementerian Pertanian di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2020).

Direktur Mitra Tani Parahyangan Sandi Octa Susila mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Kedai Sayur Indonesia menyiapkan sistem penyediaan pangan, pemberdayaan petani di Cianjur, Jawa Barat, serta mekanisme distribusi melalui aplikasi ponsel. ”Aplikasi ini melibatkan petani,” ujarnya.

Kerja sama

Beberapa pekan terakhir, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan sejumlah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (e-dagang) untuk terlibat dalam distribusi pangan. Momon menyebutkan, penyelenggara e-dagang dan usaha rintisan teknologi itu antara lain Lazada, Tokopedia, Grab Indonesia, dan Gojek.

Usaha rintisan bidang pertanian, TaniHub Group, juga digandeng Kementerian Pertanian untuk menjaga pasokan pangan. Direktur TaniSupply, Sariyo, menyatakan, TaniHub Group diminta memperluas jangkauan hingga ke 34 provinsi. Saat ini, mayoritas wilayah operasional TaniHub berada di Pulau Jawa dan Bali.

Dalam waktu dekat, TaniHub akan merambah Sumatera dan Sulawesi. ”Tantangan yang kami hadapi dalam distribusi antarpulau ialah ongkos logistik, utamanya lewat udara. Harga jasanya bisa sama dengan harga beli komoditas pangan di tingkat petani,” kata Sariyo.

Baca juga: Pemerintah Pusat dan Daerah Mesti Sepaham soal Distribusi Pangan

Soal ketersediaan bahan pangan selama pandemi menjadi salah satu perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam rapat terbatas yang digelar virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4), Presiden meminta sejumlah menteri terkait untuk mengatasi masalah distribusi yang antara lain tecermin dari disparitas harga di tingkat produsen dan konsumen.

Terkait itu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian Musdalifah mengatakan, pemerintah menjamin pasokan dan distribusi pangan lancar. Ada beberapa strategi yang ditempuh untuk menjamin kebutuhan pangan dari sisi permintaan dan penawaran. Salah satunya dengan mengecek pasokan secara berkala.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Warga antre membayar sejumlah kebutuhan yang mereka beli di Lumbung Pangan Jatim di JX International, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/4/2020).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan terus memantau stok dan menjamin ketersediaan barang, kelancaran distribusi, serta kestabilan harga.

Serap ikan

Jelang Ramadhan, pemerintah menilai semua pihak perlu mewaspadai spekulan ikan. Keberadaannya menekan harga di tingkat nelayan dan pembudidaya. Apalagi, harga ikan sedang anjlok karena kendala pemasaran dan logistik.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, saat menyerahkan bantuan 10,5 ton ikan beku ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (22/4/2020), menyatakan, penyerapan ikan dari nelayan dan pembudidaya akan ditingkatkan dengan memasukkan ikan sebagai paket bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Langkah itu sekaligus untuk menyikapi harga ikan yang anjlok di sejumlah wilayah akibat kendala distribusi. Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain mengalokasikan ikan segar dan olahan sebagai bagian dari paket bantuan untuk 47 wilayah di 34 provinsi, masing-masing wilayah 10 ton.

Selain menyerap ikan untuk bantuan sosial, pemasaran ikan secara digital ditingkatkan untuk mengatasi problem distribusi. Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Machmud Sutedja menyatakan, pasar-pasar utama di Jabodetabek tetap buka meski ada pembatasan jam operasional. Pihaknya mendorong keterlibatan pelaku usaha pemasaran ikan daring serta mengoptimalkan pemanfaatan gudang-gudang pendingin.

Baca juga: Krisis Pangan 2020