Tidak Mudah Larang Warga Mudik, Kuncinya Komunikasi dan Ketegasan

Mudik tak hanya soal aktivitas mobilitas seseorang, tetapi juga terkait nilai-nilai silaturahmi serta hormat kepada orangtua. Hal ini membuat sulit melarang seseorang mudik. Diperlukan komunikasi dan ketegasan negara.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Kendaraan pribadi dengan pelat nomor dari wilayah Jakarta dihentikan petugas untuk diperiksa di Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/4/2020). Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari larangan mudik dan pembatasan kegiatan masyarakat. Upaya pencegahan penyebaran virus korona ini sangat membutuhkan kesadaran dari masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS — Komunikasi publik yang intens dan efektif terkait dengan larangan mudik diperlukan untuk menumbuhkan pemahaman bersama masyarakat. Pemahaman bersama itu dibutuhkan supaya program pembatasan sosial berskala besar (PSBB) efektif.

Meskipun demikian, tidak mudah melarang masyarakat mudik karena sudah menjadi budaya dan tradisi. Hal itu mengemuka dalam diskusi publik secara daring bertema ”Peran Komunikasi Massa dalam Pengendalian Gelombang Mudik sebagai Upaya Mencegah Persebaran Covid-19”, Kamis (30/4/2020).

Hadir sebagai narasumber di antaranya Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M Iqbal, Kepala Bagian Operasi Korps Lalu Lintas Polri Komisaris Besar Benyamin, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta, dan sosiolog Universitas Nasional, Erna E Chotim.

Erna E Chotim menyampaikan, larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah saat PSBB adalah bentuk kehadiran negara dalam situasi darurat. Ini menunjukkan bahwa peran negara di masyarakat masih kuat. Namun, untuk mendukung supaya kebijakan itu efektif dan dipatuhi masyarakat, diperlukan pemahaman bersama masyarakat.

Baca juga: Larangan Mudik demi Memutus Covid-19

Oleh karena itu, peranan komunikasi massa yang intens dan efektif diperlukan. Informasi mengenai alasan kebijakan itu diambil harus disertai argumen rasional. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima kebijakan itu secara rasional.

”Harus dilakukan dialog persuatif yang membangun bahwa larangan mudik diambil untuk menjaga keselamatan bersama. Baik aparat penegak hukum maupun pemangku kepentingan harus bahu-membahu menciptakan komunikasi publik yang efektif,” ujar Erna.

Seluruh pihak harus mendukung komunikasi massa itu agar tumbuh kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan. Apabila sudah tercipta pemahaman bersama, dengan sendirinya akan tercipta kesepakatan rasional antara masyarakat dan negara.

Dalam konteks itu, penjelasan dan argumen yang rasional diperlukan karena mudik bagi masyarakat Indonesia adalah sebuah tradisi yang mengakar. Mudik tidak hanya soal aktivitas mobilitas seseorang dari satu daerah ke daerah lain. Namun, di luar itu juga ada nilai-nilai silaturahmi, hormat kepada orangtua, dan sebagainya yang dianut masyarakat.

Hampir semua daerah di Indonesia memiliki tradisi mudik saat Lebaran tiba. Ikatan norma dan nilai yang kuat ini yang membuat sebagian masyarakat merasa berat dengan larangan mudik pemeritah. Mereka merasa ada ikatan sosial yang hilang apabila tidak melakukan tradisi tersebut.

Kompas

Salah satu keluarga di Lampung Barat mengabadikan diri dengan swafoto saat bersilaturahmi seusai shalat Idul Fitri, Jumat (17/7/2015). Lebaran menjadi ajang silaturahmi antarkeluarga, berbagi cerita, dan berbagi rezeki kepada keluarga.

Staf Khusus Presiden Arif Budimanta mengatakan, bersamaan dengan larangan mudik, pemerintah sebenarnya juga sudah menggeser hari libur nasional Idul Fitri ke akhir tahun. Ini merupakan salah satu strategi yang diambil pemerintah untuk menyukseskan larangan mudik.

Selain itu, selama larangan mudik berlaku dari tanggal 24 April-30 Mei, pemerintah juga melakukan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penularan Covid-19. Pengendalian transportasi itu juga selaras dengan PSBB, yaitu membatasi mobilitas orang dan kendaraan untuk keluar-masuk wilayah tertentu. Tidak hanya pusat kota, daerah-daerah aglomerasi juga melakukan PSBB sehingga larangan mudik ini relevan dikeluarkan.

”Kalau masyarakat semuanya disiplin dan taat dengan aturan mudik ini, akhir Mei diprediksi penularan Covid-19 sudah mencapai puncaknya atau kurvanya sudah melandai,” kata Arif.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Arif Budimanta

Menurunkan angka pemudik

Sementara itu, Irjen M Iqbal mengatakan, dalam rangka pelaksanaan PSBB selama pandemi Covid-19, tugas Polri adalah menjaga ketertiban dan keamanan. Polri bekerja sama dengan TNI untuk penegakan hukum selama PSBB.

Selain itu, Polri juga melakukan komunikasi sosial dengan konten yang efektif dan dapat diterima semua elemen masyarakat. Salah satunya adalah dengan menggelar lomba konten di 900 polres yang tersebar di seluruh Indonesia. Konten itu akan disebarluaskan di media sosial. Salah satunya adalah konten larangan mudik dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat.

”Sebanyak 475.000 personel polisi turun ke jalan untuk mengimbau masyarakat yang akan mudik,” kata Irjen Iqbal.

KOMPAS/Humas Polda Papua

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal.

Upaya itu dilakukan dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat. Selain itu, dalam berkomunikasi massa, Polri juga menggandeng media arus utama, warganet, influencer, tokoh agama, dan tokoh publik untuk menyosialisasikan larangan mudik dan PSBB. Para tokoh masyarakat diminta memengaruhi masyarakat untuk mendahulukan asas manfaat mematuhi aturan larangan mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sementara itu, Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri Kombes Benyamin mengatakan, operasi ketupat yang dilaksanakan polri selama Lebaran ini adalah yang terpanjang. Operasi ketupat digelar selama 38 hari sejak 24 April. Targetnya tidak hanya menjaga kelancaran, memitigasi kecelakaan lalu lintas, dan keselamatan. Lebih dari itu, polri juga diminta targetnya untuk menurunkan jumlah pemudik. Larangan mudik itu berlaku efektif sejak 24 April-30 Mei.

Polri melakukan strategi lalu lintas penyekatan di titik-titik tertentu untuk mencegah pemudik ke luar wilayah. Ada 52 titik penyekatan di seluruh Indonesia, dengan 18 di antaranya berada di Jakarta.

Aturan mudik ini dikecualikan bagi angkutan logistik, bahan bakar minyak, dan peralatan medis. Selain itu, orang-orang yang berkepentingan dan memiliki surat atau bukti valid dari pejabat terkait diperbolehkan melintas. Misalnya, orang tersebut bekerja, keluarganya meninggal, atau kehadirannya sangat diperlukan. Orang-orang dengan alasan spesifik dan mampu membuktikan itu masih diperbolehkan melintas.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para calon pemudik yang gagal mendapatkan bus jurusan keluar wilayah Jabodetabek di Terminal Bus Baranangsiang, Kota Bogor, Sabtu (25/4/2020).

”Sifatnya dari operasi ketupat adalah operasi kemanusiaan. Kali ini, yang dilarang adalah mudik dan kami ditargetkan menurunkan angka pemudik,” kata Kombes Benyamin.

Dia juga menyebutkan, hingga Kamis (30/4) sudah 15.239 kendaraan diminta putar balik dan dilarang mudik. Kendaraan itu di antaranya sepeda motor, mobil, dan angkutan umum. Selain itu, kepolisian juga menangkap berbagai sindikat yang mencoba memanfaatkan situasi ini, seperti travel mudik.

”Sejauh ini, cara yang kami lakukan adalah persuasif humanis. Petugas di lapangan mencoba menyampaikan dengan baik agar diterima masyarakat. Ini agar upaya pencegahan terhadap penularan Covid-19 efektif,” kata Kombes Benyamin.