Bantuan Petani-Nelayan Terdampak Covid-19 Belum Sepenuhnya Terealisasi

Bantuan sosial untuk 3,8 juta petani dan nelayan terdampak Covid-19 belum sepenuhnya terealisasi. Hingga kini, pemerintah masih memverifikasinya dengan data terpadu kesejahteraan sosial.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Anggota Serikat Nelayan Indonesia menunjukkan beras hasil barter dengan petani di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (22/5/2020). Barter beras dan hasil tangkapan nelayan, seperti ikan teri dan rajungan, menjawab kebutuhan petani dan nelayan di tengah melemahnya rantai distribusi akibat pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS  — Bantuan sosial untuk 3,8 juta petani dan nelayan terdampak Covid-19 belum sepenuhnya terealisasi. Hingga kini, pemerintah masih memverifikasi data nelayan dan petani yang belum menerima bantuan sosial reguler karena tak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.

Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam jumpa wartawan secara virtual sesuai rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo guna membahas insentif bagi petani dan nelayan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok, Kamis (29/5/2020), mengungkapkan, terdapat 2,7 orang petani dan 1,1 juta nelayan terdampak Covid-19 yang memerlukan bantuan pemerintah.

Intervensi untuk para penjaga pangan Tanah Air itu direncanakan berbentuk bantuan sosial (bansos) dan stimulus untuk pemulihan ekonomi.

Namun, sebelum bansos diberikan, pemerintah masih harus mencocokkan data petani dan nelayan terdampak Covid-19 dengan DTKS. ”Presiden sudah memberikan arahan bansos untuk petani dan nelayan berbentuk tunai. Namun tentunya, kami akan melakukan pemadanan data dengan DTKS kami. Apakah dari 2,7 juta petani dan 1,1 juta nelayan tersebut sudah masuk DTKS atau belum,” kata Juliari.

Baca juga: Ini Nomor Pengaduan Bantuan Sosial Dampak Covid-19

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Petani di Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, memanen sayur bayam, Selasa (19/5/2020). Pandemi Covid-19 dan pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya Raya dan Malang membuat harga sayuran di tingkat petani anjlok lantaran pedagang dari luar daerah jarang datang sementara di satu sisi stok melimpah.

Sejak sebulan yang lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemberian bantuan kepada petani dan nelayan agar tetap dapat berproduksi. Bantuan diberikan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan selama masa pandemi.

Empat skema bantuan untuk petani dan nelayan itu kembali disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pengantar ratas dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis. Salah satunya jaring pengaman sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) , Bantuan Pangan Nontunai (BNPT), serta bansos khusus Covid-19, seperti bantuan paket bahan pokok, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan program subsidi listrik.

Dalam ratas yang juga diikuti Wakil Presiden Ma’ruf Amin itu, Presiden meminta jajarannya memastikan 3,8 juta petani dan nelayan terdampak Covid-19 itu menerima berbagai program bansos dari pemerintah. Sebab, program jaring pengaman sosial itu bertujuan meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga kurang mampu, termasuk di dalamnya para petani dan nelayan.

Mensos mengatakan, 10,825 juta kepala keluarga yang masuk dalam DTKS tercatat bekerja sebagai petani dan nelayan. Karena itu, Kemensos segera melakukan verifikasi data 3,8 juta petani dan nelayan terdampak Covid-19 dengan DTKS.

”Kami akan melakukan cleansing (pembersihan) dari 10,825 juta itu berapa yang sudah menerima program bansos reguler, seperti PKH dan BPNT, dan berapa yang belum,” katanya.

Baca juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Petani Diminta Percepat Masa Tanam

Kompas/AGUS SUSANTO

Foto aerial sebagian padi rebah terkena angin kencang di Desa Sukajaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/5/2020). Gangguan distribusi serta lesunya permintaan selama pandemi Covid-19 telah menekan harga hasil panen petani.

Jika dari 3,8 juta petani dan nelayan itu masih ada yang belum terjangkau program jaring pengaman sosial, Juliari mengusulkan agar mereka dimasukkan dalam daftar penerima bansos reguler, baik PKH maupun BPNT. Dengan demikian, mereka tidak hanya menerima bansos selama masa pandemi, tetapi seterusnya hingga statusnya naik menjadi keluarga sejahtera.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjelaskan, 1,1 juta nelayan terdampak Covid-19 merupakan angka estimasi. Karena itulah masih diperlukan verifikasi bersama dengan Kementerian Sosial.

Stimulus Rp 34 triliun

Skema lain yang juga disiapkan pemerintah adalah stimulus sebesar Rp 34 triliun untuk membantu pembayaran angsuran serta subsidi bunga kredit bagi petani dan nelayan terdampak Covid-19.

Ini terutama bagi para petani dan nelayan yang memiliki tanggungan angsuran melalui sejumlah program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Mekaar, pembiayaan ultramikro (UMi), pegadaian, dan bantuan permodalan dari kementerian. Selain itu juga bantuan modal kerja berupa pembiayaan untuk meringankan biaya produksi petani dan nelayan selama masa pandemi.

”Kami sudah putuskan, sudah berjalan, pemerintah telah menyiapkan Rp 34 triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Mereka yang Luput dari Bantuan Sosial

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas secara virtual dari Istana Merdeka, Rabu (28/5/2020).

Bantuan untuk petani dan nelayan juga akan diberikan dalam bentuk nonfiskal, yakni mengupayakan kelancaran rantai pasok bibit, pupuk, dan alat produksi. Bantuan itu diberikan untuk mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan.

Tambahan anggaran

Sementara dalam ratas tersebut, Edhy Prabowo meminta penambahan anggaran sebesar Rp 1,24 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk membiayai berbagai program stimulus bagi nelayan selama pandemi Covid-19.

”Dalam ratas tadi kami usulkan stimulus anggaran kegiatan APBN 2020 dalam rangka penguatan nelayan tangkap dan budidaya,” katanya.

Baca juga: Perlukah Mencetak Sawah Baru?

Anggaran tambahan itu, menurut rencana, dialokasikan untuk bantuan nelayan sebesar Rp 413,7 miliar, bantuan pembudidayaan Rp 406,55 miliar, bantuan pengelola dan pemasaran Rp 36,07 miliar, serta bantuan bagi petambak garam sebesar Rp 54,1 miliar. Selain itu, anggaran tambahan akan dialokasikan untuk pengawasan sumber daya perikanan sebesar Rp 106,48 miliar serta pengawasan dan audit internal sebanyak Rp 8 miliar.

Tak hanya penambahan anggaran, Edhy juga mengusulkan penambahan penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perikanan, seperti Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Persero). Nilai penyertaan modal negara yang diharapkan dialokasikan untuk kedua BUMN itu masing-masing Rp 500 miliar.