Ruang Menjerat Politisasi Bansos Bakal Terbuka

Pilkada 2020 terus dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19. Ruang untuk menjerat petahana kepala/wakil kepala daerah yang memolitisasi bansos guna kepentingan pemenangan pemilihan pun bakal terbuka dijerat oleh Bawaslu.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Warga Desa Tatelu, Dimembe, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, semringah setelah menerima pembagian masker, cairan pembersih tangan, stiker, uang Rp 50.000, dan sekotak makanan dari calon bupati Minahasa Utara, Shintia Gelly Rumumpe, Kamis (16/4/2020). Shintia juga membagikan bantuan tersebut atas nama ibunya, Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan, yang membidik kursi gubernur Sulawesi Utara di Pilkada 2020.

Potensi politisasi bantuan sosial besar karena penyaluran bantuan bagi warga terdampak Covid-19 beriringan dengan Pilkada 2020. Bawaslu dituntut bekerja ekstra.

JAKARTA, KOMPAS — Dengan akan ditetapkannya tahapan lanjutan Pemilihan Kepala Daerah 2020, ruang untuk menjerat petahana kepala/wakil kepala daerah yang memolitisasi bantuan sosial guna kepentingan pemenangan dalam pemilihan bakal terbuka. Indikasi politisasi telah terlihat dalam pemberian bantuan bagi warga terdampak Covid-19 di sejumlah daerah dan diyakini kian masif setelah pemilihan diputuskan digelar di tengah pandemi Covid-19.

Indikasi politisasi bantuan sosial (bansos) oleh petahana sebelumnya dikabarkan terjadi di sejumlah daerah, Kompas (29/4/2020). Petahana yang berpeluang maju kembali di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menempelkan foto mereka pada bansos yang diberikan kepada warga terdampak Covid-19. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kesulitan untuk menindaknya karena saat itu tahapan pemilihan ditunda akibat Covid-19.

Baca juga : Bawaslu Waspadai Politisasi Bansos

Saat ini, dengan tahapan pilkada lanjutan yang disusun KPU telah disetujui pemerintah dan DPR, dan akan segera diundangkan, terbuka ruang bagi Bawaslu untuk menindaknya.

Jika nanti tahapan sudah jelas, dihitung ke belakang selama enam bulan sebelum penetapan calon. Setiap tindakan yang memenuhi aturan yang dilarang dalam Pasal 71 UU Pilkada bisa ditindak.

”Jika nanti tahapan sudah jelas, dihitung ke belakang selama enam bulan sebelum penetapan calon. Setiap tindakan yang memenuhi aturan yang dilarang dalam Pasal 71 UU Pilkada bisa ditindak,” ujar anggota Bawaslu, M Afifuddin, saat dihubungi, Jumat (29/5/2020).

Kompas/Heru Sri Kumoro

Anggota Bawaslu, Mochammad Afifudin, berbicara dalam diskusi media dengan tajuk ”Dampak Covid-19 terhadap Pilkada 2020” yang digelar Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat di Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Narasumber lain yang hadir yaitu Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow dan Koordinator Nasional JPPR Alwan Ola Riantoby. Salah satu yang mengemuka dari diskusi tersebut di antaranya wacana penundaan beberapa pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, khususnya yang berpotensi mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Pelaksanaan tahapan pilkada diharapkan sesuai dengan langkah-langkah penanganan penyebaran Covid-19.

Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, kepala/wakil kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan calon hingga penetapan pasangan calon terpilih.

Dalam rancangan peraturan KPU yang mengatur tahapan pilkada, penetapan pasangan calon kepala/wakil kepala daerah pada 23 September 2020.

Pengawasan ekstra

Dihubungi secara terpisah, pengajar ilmu politik dari Universitas Paramadina, Djayadi Hanan, mengatakan, politisasi bansos menjadi fenomena laten dalam setiap pemilu. Namun, dalam kondisi pandemi Covid-19, politisasi itu lebih rentan terjadi. Sebab, pilkada diselenggarakan bersamaan waktunya dengan pembagian bansos bagi warga terdampak Covid-19.

Penyalahgunaan bansos kian rentan karena diperkirakan sekitar 70 persen dari kontestan pilkada adalah petahana.

Oleh karena itu, Bawaslu perlu mengevaluasi kapasitas dan efektivitas pengawasannya serta bekerja lebih ekstra. ”Pengawasan ekstra itu, misalnya, menambah tenaga pengawas atau menguatkan kerja sama pengawasan dengan masyarakat sipil,” ujar Djayadi.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Warga mengantre ketika mengambil bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial di Kantor Pos Padang, Padang, Sumatera Barat, Jumat (15/5/2020). Pembagian bantuan di sejumlah titik Kantor Pos Padang mengabaikan aturan jaga jarak minimal 1,5 meter sehingga dikhawatirkan menjadi sumber penularan Covid-19.

Jaga bansos

Kami berharap masyarakat bisa percaya untuk memberikan informasi melalui fitur Jaga Bansos karena bisa menjadi saluran bagi masyarakat untuk berperan aktif mengawal pengalokasian bansos dan mencegah potensi terjadinya korupsi.

Sementara itu, agar penyaluran bansos bagi warga terdampak Covid-19 dapat tepat sasaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan aplikasi Jaga Bansos. Melalui aplikasi itu, masyarakat dapat melaporkan dugaan penyalahgunaan bansos. Alternatif lainnya, publik dapat melaporkannya melalui situs jaga.id.

Baca juga : Pusat Harus Berani Larang Politisasi Bansos

”Kami berharap masyarakat bisa percaya untuk memberikan informasi melalui fitur Jaga Bansos karena bisa menjadi saluran bagi masyarakat untuk berperan aktif mengawal pengalokasian bansos dan mencegah potensi terjadinya korupsi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Selain itu, KPK juga meminta pemerintah pusat dan daerah transparan dan akuntabel dalam menyalurkan bantuan, di antaranya dengan membuka data penerima bantuan, realisasi bantuan, dan anggaran yang tersedia. KPK mengimbau pemerintah untuk menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

Kompas/Wawan H Prabowo

Warga antre untuk mencairkan bansos tunai di Kantor Pos Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (25/4/2020). Bansos tunai bagi warga terdampak Covid-19 tersebut akan disalurkan kepada sembilan juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai bantuan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per KPM per bulan. Bansos tunai diberikan selama tiga bulan, dimulai dari April hingga Juni 2020. Bansos tunai dilaksanakan di seluruh Indonesia kecuali Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Pengecualian dilakukan karena pada beberapa lokasi tersebut sudah diberikan bansos sembako oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.