Sektor pertanian adalah sektor strategis dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Selain sebagai sumber penyedia pangan, sektor ini dapat menyerap tenaga kerja dan penyumbang devisa negara yang cukup signifikan.
Oleh
Aris Prasetyo
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pertanian adalah sektor yang termasuk mendesak ditata ulang pascapandemi Covid-19. Terganggunya rantai pasok pangan di Indonesia selama pandemi Covid-19 menyebabkan ancaman kekurangan pasokan pangan di masa mendatang. Peran teknologi menjadi penting dalam penataan ulang itu.
Demikian yang mengemuka dalam webinar bertajuk ”Mainstreaming Pertanian: Redesain Perekonomian Indonesia Pasca-Covid-19” yang diselenggarakan Gerbang Tani, Environment Institute, Radesa Institute, dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Rabu (3/6/2020).
Hadir sebagai narasumber pakar tata ruang dan kebijakan publik Son Diamar, Rektor IPB University Arif Satria, Staf Ahli Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, dan Ketua DPP PKP Bidang Pertanian dan Maritim Eko Putro Sandjojo. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menjadi pembicara kunci seminar itu.
Menurut Arif, sektor pertanian mempunyai peran strategis dalam struktur produk domestik bruto (PDB) di Indonesia. Selain sumber pangan, pertanian menjadi sumber penyedia lapangan kerja, menanggulangi kemiskinan, dan sumber penerimaan devisa negara. Pada triwulan III-2019, sektor ini ada di peringkat kedua dalam struktur PDB menurut lapangan usaha setelah sektor industri di peringkat pertama.
”Pascapandemi Covid-19, sektor pertanian bisa menjadi sektor pemenang atau sebaliknya menjadi pecundang. Sebenarnya ini adalah momentum untuk menuju kemandirian pangan di Indonesia,” kata Arif.
Arif memaparkan strategi jangka pendek dan jangka panjang menuju kemandirian pangan di Indonesia. Jangka pendek itu antara lain pelibatan BUMN pangan, koperasi, dan swasta nasional dalam rantai pasok pangan berbasis teknologi; memperluas akses petani dan nelayan pada pemasaran secara daring; serta pemberian stimulus ekonomi khusus untuk pertanian.
Adapun solusi jangka panjang, lanjut Arif, adalah dengan menggalakkan produk substitusi pangan impor; penyempurnaan sistem data dan informasi pertanian dan perikanan; reforma agraria sebagai syarat dasar kemandirian pangan; dan mempercepat proses regenerasi sumber daya petani. Ia juga menambahkan pentingnya pengembangan pertanian berbasis teknologi modern.
Terkait sektor turunan dari pertanian, Eko menggarisbawahi bahwa industri pertanian punya peran strategis. Ia menyebut bahwa kegiatan pascapanen, industri pengolahan pangan, jasa distribusi dan logistik, industri alat pertania, adalah contoh-contoh sektor turunan dari pertanian. Bahkan, pertanian juga berfungsi sebagai jasa wisata.
”Jadi, potensi turunan dari pertanian sangat banyak dan besar. Sektor turunan ini juga dapat berkontribusi pada penyediaan lapangan kerja. Hal-hal seperti inilah yang sebaiknya diperbaiki dan ditata ulang,” ujar Eko.
Sementara itu, Son Diamar mengungkapkan pentingnya pemerataan askes terhadap lahan di Indonesia. Ia mengkritik terlalu dominannya penguasaan swasta terhadap sumber daya alam. Swasta sah-sah saja mengelola, tetapi harus ada partisipasi pemerintah daerah ataupun kepemilikan oleh rakyat.
”Perlu didesain industrialisasi pertanian dengan hak kepemilikan sebagian besar oleh rakyat. Contohnya adalah hak guna usaha lahan sah-sah saja dimiliki korporasi swasta, tetapi sebaiknya saham rakyat atau pemerintah daerah harus dominan. Inilah yang dimaksud dengan pemerataan akses terhadap sumber daya alam di Indonesia,” kata Son Diamar.
Stimulus
Nufransa mencatat bahwa pertumbuhan sektor pertanian Indonesia selama triwulan I-2020 nol persen akibat pandemi Covid-19. Pada triwulan I-2019, sektor ini tumbuh 1,8 persen dan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 12,8 persen. Pemerintah telah meluncurkan sejumlah paket stimulus untuk mencegah perekonomian nasional terpuruk lebih dalam akibat pandemi Covid-19.
”Salah satu kebijakan pemberian stimulus nonfiskal adalah penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan impor pada komoditas tertentu, termasuk pertanian,” kata Nufransa.
Menurut Muhaimin, stimulus yang diberikan pemerintah sebagai respons atas pandemi Covid-19 hanya bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, hal yang perlu dipikirkan adalah dampak jangka panjang akibat pandemi ini. Dirinya berharap sektor pertanian dijadikan sektor penting yang harus didesain ulang oleh pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
”Harus ditata ulang sejak dari hulu sampai hilir, seperti akses terhadap lahan yang adil dan seimbang, akses terhadap pemasaran, masalah sumber daya manusia di bidang pertanian, termasuk pemanfaatan teknologi tinggi,” kata Muhaimin.