Melindungi Warganet di Dunia Digital
Publikasi karya Agus Sudibyo ini mengangkat gerak digitalisasi yang tidak dapat terhindarkan, namun alangkah lebih baiknya apabila memaksimalkan kelebihan dan menghindarkan diri dari kelemahannya.
Indonesia menjadi negara ke-empat pengguna internet terbanyak di dunia, dengan jumlah warganet sebanyak 202,6 juta per Januari tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta pengguna. Berdasarkan Kominfo, Indonesia juga menduduki peringkat ketiga pengguna internet tertinggi di Asia, yang 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses media sosial.
Halaman muka buku berjudul ''Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan'
| Judul | Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan |
| Penulis | Agus Sudibyo |
| Penerbit | Kepustakaan Populer Gramedia |
| Tahun terbit | 2021 |
| Jumlah halaman | xx+465 halaman |
| ISBN | 978-602-481-212-6 |
Kini semua hal dalam hidup terkoneksi dengan internet lewat ragam perangkat digital. Hal tersebut dikemukakan dalam buku Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan (KPG) yang ditulis oleh Agus Sudibyo.
Digitalisasi memberikan kemudahan komunikasi dan penyebaran informasi. Cara hidup, bermasyarakat, berpolitik, bahkan beribadah juan kian dipengaruhi teknologi digital. Buku setebal 465 halaman ini mengangkat gerak digitalisasi yang tidak dapat terhindarkan. Pengguna akan memperoleh mafaat besar jika memoptimalkan kelebihan dan menghindari kelemahan dari digitalisasi yang terjadi.
Media sosial menjadi salah satu pembahasan yang menarik dalam buku ini. Penulis mengungkapkan bahwa media sosial menghadirkan kegembiraan, gairah, dan kemudahan bagi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari jumlah pengguna media sosial yang terus mengalami lompatan yang menakjubkan.
Sayangnya, terkadang media sosial dipakai bukan untuk menunjukan rasa empati sosial namun sebagai sarana menghujat, menghakimi, merendahkan, dan memfitnah orang lain. Muncul efek negatif media sosial yakni sebagai sarana berita bohong atau hoaks.
Penulis menganalogikan bahwa platform media sosial sebagai “jalan raya gratis”. Media sosial dinilai memberi pengguna kebebasan dalam penggunaannya. Sayangnya, saat ketidakcocokan antara pengguna terjadi dinilai bukan tanggung jawab penyedia platform.
Hoaks yang tersebar dan menimbulkan perselisihan di media sosial merupakan tanggung jawab pembuat hoaks bukan penyedia platform. Padahal dengan adanya kontroversi berita bohong tersebut membuat penyedia platform dapat diuntungkan melalui perilaku pengguna internet. Dengan memiliki data perilaku pengguna, penyedia platform media sosial berpotensi mendapatkan pemasukan dari iklan.
Dalam perjalanannya penyedia platform yang dianggap sebagai “jalan raya gratis” tidak hanya memiliki data perilaku pengguna namun juga surplus perilaku. Hal itu dapat terjadi melalui perhitungan algoritma dan kecerdasan mengolah data, sehingga mampu menghasilkan prediksi pola konsumsi, keputusan, dan interaksi sosial pengguna internet.
Demi mengendalikan perilaku platform digital muncul rekomendasi penyusunan kode etik yang mengatur hubungan antara perusahaan platform dan penerbit media. Kode etik yang dicetuskan oleh “The Cairncross Review” dimaksudkan sebagai pembatasan tindakan perusahaan platform yang dapat berdampak pada iklim persaingan usaha media yang sehat dan kepentingan penerbit media.
Penulis memaparkan bahwa buku ini merupakan sebuah studi kritis atas jagat digital di Indonesia. Dalam jagat digital masyarakat perlu diingatkan dan dilindungi dari dampak yang merugikan, dan diberikan sabuk pengaman oleh pemerintah seperti pendidikan media digital sejak usia dini, perlindungan data pribadi, perumusan etika periklanan digital, proteksi dan stimulus untuk pengembangan e-commerce lokal, serta skema pajak untuk media sosial. (Litbang Kompas/DPS)
