Universitas Islam Internasional Didukung
JAKARTA, KOMPAS — Rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia terus dimatangkan. Status kelembagaan perguruan tinggi berbasis riset ini juga sudah ditegaskan. DPR pun menyetujui anggaran untuk perencanaan awalnya.Rabu (19/7), beberapa anggota DPR dari Komisi VIII menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta. Kehadiran rombongan yang dipimpin Ketua Komisi VIII Ali Taher ini menanyakan perkembangan rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan status kelembagaannya. Wapres yang didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir, serta tim pendirian UIII pun menjelaskan latar konsep dan kemajuan persiapan UIII. "Kami mendapat penjelasan dari pemerintah dan dari tim pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia bahwa posisi legalistiknya itu adalah universitas negeri," ujar Ali. M Nasir menegaskan, UIII akan berbentuk perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Namun, karena fokus UIII pada kajian Islam, penyiapan kurikulum dan hal lainnya ditangani Kementerian Agama. Anggota panitia pendirian UIII, Komaruddin Hidayat, menjelaskan, sejauh ini, rencana induk dan cetak biru naskah akademik sudah siap. Tim pendirian UIII segera menyelenggarakan kelompok diskusi terfokus untuk mengkaji dan mencari masukan atas rencana yang sudah ada. UIII dirancang menjadi perguruan tinggi pascasarjana yang kental dengan muatan lokal dan regional. Kurikulum dan pengajarnya berstandar internasional. Selain itu, pembelajaran berbasis riset. Artinya, produk kampus ini adalah ilmu pengetahuan.UIII akan memiliki tujuh fakultas. Namun, menurut sekretaris panitia pendirian UIII Bachtiar Effendy, baru tiga fakultas yang akan dibuka di tahun pertama. Ketiga fakultas itu adalah kajian Islam, humaniora, dan ilmu sosial. Diharapkan pertengahan 2018 UIII sudah bisa menerima mahasiswa dan memulai perkuliahan. Untuk rencana awal pembangunan UIII ini, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 80 miliar. Namun, secara keseluruhan anggaran yang diperlukan sekitar Rp 1,5 triliun untuk tahun 2017 dan 2018. Ali Taher menilai UIII diperlukan sebagai bagian dari transformasi nilai-nilai keislaman, kenusantaraan, dan berkemajuan. Selain itu, UIII akan membangun peradaban Islam yang rahmatan lil alamin. VisionerSecara terpisah, Utusan Khusus Australia untuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Ahmed Fohour, kemarin, seusai menemui Wapres Kalla di Kantor Wapres, mengapresiasi rencana Pemerintah Indonesia untuk mendirikan UIII. Dia menilai rencana itu sangat visioner dan bukan hanya bermanfaat secara akademis. Kampus ini akan mendorong pembelajaran atas keyakinan Islam, budayanya, seninya, bahkan kewirausahaan dan peluang bisnis bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia Muslim secara umum. (INA)
