Sejumlah Guru Mundur

JAKARTA, KOMPAS — Penempatan guru berstatus pegawai negeri sipil di sekolah-sekolah di daerah terdepan, terluar, dan terpencil lewat program Guru Garis Depan tidak berjalan mulus. Sejumlah guru mengundurkan diri, antara lain karena faktor mental dan minimnya dukungan kesejahteraan di daerah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata, di Jakarta, Jumat (21/7), mengatakan, ada 96 peserta Guru Garis Depan (GGD) yang ditempatkan di daerah 3T terhitung 1 Agustus nanti mengundurkan diri. Program GGD yang dimulai pada 2015 merupakan kebijakan afirmasi Kemdikbud melalui penempatan guru pegawai negeri sipil (PNS) di daerah 3T. Guru yang ditugaskan sebagai GGD adalah guru profesional yang telah memiliki sertifikat pendidik serta telah melalui sejumlah proses penguatan kepribadian dan jiwa nasionalisme pada saat mengajar di daerah 3T. Menurut Sumarna, pada tahun ini terpilih 6.296 orang sebagai GGD yang akan ditempatkan di 93 kabupaten di 14 provinsi. Pada Senin kemarin, Kemdikbud bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan surat keputusan dan nomor induk pegawai calon pegawai negeri sipil (NIP CPNS) bagi 2.806 GGD. Keputusan itu efektif per 1 Agustus 2017. Penetapan ini tergolong proses tahap I dari total kelulusan 6.296 GGD tahun 2016. Sebanyak 3.490 SK dan NIP CPNS akan diproses pada tahap II. Komitmen rendah Menurut Sumarna, mundurnya peserta GGD ini karena komitmen individu sejumlah guru dan kabupaten tampaknya ada yang masih begitu rendah. Dia mencontohkan, ada kabupaten yang minta formasi 51 GGD. Namun, ketika pemberkasan SK, kabupaten hanya menyetujui 25 orang. "Keterbatasan keuangan di daerah yang tidak bisa memenuhi belanja pegawai juga jadi faktor," kata Sumarna.Bagi pemda yang tidak serius mendukung GGD, ujar Sumarna, akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dikurangi formasi penempatan guru PNS di tahun berikutnya. Secara terpisah, Kepala BKN Bima Haria Wibisana berpesan supaya pemerintah daerah dapat membantu peserta GGD merasa nyaman dan betah di daerah penempatan. "Keberadaan guru yang berkualitas dibutuhkan daerah 3T untuk mengejar ketertinggalan sehingga pemerataan pendidikan berkualitas segera dapat diwujudkan di semua sekolah," tuturnya. Direktur Riset Paramadina Public Policy Institute Totok Amin Soefijanto mengatakan, ketertinggalan pendidikan di daerah 3T harus didukung dengan kebijakan afirmatif yang penuh. Keberpihakan negara pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung harus ada sehingga masyarakat di daerah 3T punya kesempatan untuk menikmati layanan pendidikan bermutu seperti yang dirasakan anak-anak di daerah perkotaan."Pengiriman guru berkualitas ke daerah 3T akan sulit jika tidak ada insentif dari pemerintah. Insentif bukan hanya soal kesejahteraan, melainkan juga soal masa depan karier sebagai pendidik yang pernah mengabdi di daerah 3T," kata Totok yang juga Wakil Rektor Universitas Paramadina, Jakarta.Sementara itu, 32 dari 297 orang GGD yang akan ditempatkan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mengundurkan diri. Padahal, tenaga mereka sangat dibutuhkan di daerah. Wakil Bupati Sintang Askiman mengatakan, mereka mundur karena alasan lokasi tugas jauh dari keluarga. Ke depan, perekrutan guru akan memprioritaskan putra-putri warga lokal. (ELN/ESA)