Program Guru Garis Depan Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS — Kebutuhan guru berstatus pegawai negeri sipil di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sebenarnya cukup besar. Namun, rekrutmen yang dilakukan pemerintah lewat program Guru Garis Depan masih menyisakan kuota alias tidak terpenuhi. Program Guru Garis Depan bakal dievaluasi.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai acara pelepasan simbolis Guru Garis Depan (GGD) 2016 di Jakarta, Selasa (12/9), mengatakan, rekrutmen guru calon pegawai negeri sipil (PNS) untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) lewat program GGD sejak 2015 bakal dievaluasi. "Terutama dari segi intake atau calon yang akan direkrut. Pemerintah berharap banyak dari guru yang terpilih lewat GGD untuk menjadi pelopor perubahan dan pencerah di daerah tugas. Kita ingin mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas di semua sekolah," kata Muhadjir.Ada beberapa faktor tak terpenuhinya kuota tersebut, antara lain karena calon mengundurkan diri dan nilai tidak mencukupi. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi dalam laporannya mengatakan, kuota GGD untuk tahun 2016 diumumkan sebanyak 7.000 guru. Namun, yang lolos seleksi hanya 6.296 orang.Yang sudah mendapat surat keputusan (SK) sebagai CPNS per 1 Agustus sebanyak 5.897 guru. Dari GGD tahun pertama dihasilkan 2.625 guru. Mereka akan mengabdi sekurang-kurangnya 10 tahun di daerah 3T.Muhadjir mengatakan, penempatan peserta GGD di daerah tak berjalan mulus. Ada sejumlah kepala daerah yang awalnya meminta formasi GGD dan sudah setuju, tetapi dalam perjalanan terjadi perubahan, termasuk persoalan untuk mengutamakan pengangkatan putra daerah.Dari pinggiranMuhadjir menambahkan, pembangunan pendidikan di daerah 3T jadi fokus sesuai komitmen pemerintah untuk membangun dari pinggiran. Penyediaan guru termasuk salah satu prioritas. Para guru ini terutama dibekali dengan kemampuan untuk memperkuat literasi siswa. "Kami berharap pegiat literasi bisa membantu sekolah membangun kompetensi literasi anak- anak di daerah 3T, terutama di pendidikan dasar," ujarnya.Pembangunan infrastruktur pendidikan, katanya, juga jadi perhatian. Pembangunan sekolah satu atap dan sekolah berasrama jadi model yang dikembangkan di sejumlah daerah 3T. Khusus untuk Papua, pembangunan sekolah berasrama di daerah 3T mendapat bantuan dari diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Secara terpisah, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Hamid Muhammad mengatakan, pengangkatan guru PNS untuk daerah 3T tetap diusulkan tahun depan dengan beberapa perubahan. Ada rencana mengangkat 17.000 guru untuk daerah 3T. Perekrutan tidak hanya lewat formasi GGD seperti saat ini, karena jumlahnya kurang, tetapi juga dengan merekrut guru honorer di daerah yang memenuhi syarat. "Mereka harus berkualifikasi sarjana dan nanti tetap ikut pendidikan profesi guru," ujar Hamid.Menurut dia, untuk penetapan daerah 3T bidang pendidikan, Kemdikbud meminta polanya berbasis desa. Terdata sekitar 15.000 desa berkategori 3T. Peserta GGD, Samy Freid Noah, mengatakan, dirinya sebenarnya lulusan PPG SMK bidang pertanian. Namun, terjadi peralihan kewenangan pendidikan dari kabupaten/kota ke provinsi.Sesuai SK pengangkatannya dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dia mengajar di SD. Dia mengampu Pendidikan Jasmani. Padahal, sertifikatnya guru SMK pertanian. Ini bisa bermasalah dalam sertifikasi. Namun, kata Samy, akan ada sertifikasi ulang untuknya. (ELN)