JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sekretariat Negara, serta Sekretariat Colombo Plan membuka rangkaian program kerja sama dengan tema ”Sharing Best Practices on the Implementation of Gender Responsive Planning and Budgeting”. Acara itu akan mendiskusikan perumusan, implementasi, dan advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki, dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang adil.
”Kesetaraan jender dan pembangunan adalah untuk semua. Pengaplikasian PPRG akan dipromosikan dalam setiap tahap proses pembangunan,” kata Pribudiarta Nur Sitepu, yang mewakili Menteri PPPA Yohana Yembise, di Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (25/9).
Perwakilan Kementerian Setneg, yakni Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Gogor Oko Nurharyoko, menyatakan, program ini adalah lanjutan dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan Colombo Plan di Nepal pada 2014 dan Fiji pada 2016.
Acara itu diikuti perwakilan dari 12 negara berkembang Colombo Plan, yaitu Afganistan, Banglades, Bhutan, Fiji, Filipina, Indonesia, Malaysia, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Thailand. Kegiatan ini akan berlangsung pada 25-28 September di Jakarta dan 29-1 Oktober di Bandung. (DD13)