Center for Indonesian Policy Studies menggelar diskusi soal sekolah swasta berbiaya rendah, di Jakarta, Rabu (18/10). Dari riset CIPS, sekolah swasta berbiaya rendah menjadi tumpuan keluarga miskin untuk mengakses sekolah, tetapi dukungan pemerintah masih minim.
JAKARTA, KOMPAS — Kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah menjadi tumpuan keluarga miskin untuk mengakses pendidikan. Sebab, tidak semua anak miskin dapat ditanggung di sekolah milik pemerintah yang diklaim gratis. Biaya terjangkau yang disertai dengan adanya kualitas pendidikan yang baik menjadi alternatif bagi mereka yang sulit mengakses pendidikan di sekolah negeri.
Berdasarkan hasil penelitian dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), jumlah sekolah swasta di Indonesia adalah 35 persen dari total jumlah sekolah secara keseluruhan. Di sejumlah daerah, jumlah sekolah swasta bahkan lebih banyak dari sekolah negeri.
Persoalan ini mengemuka dalam acara peluncuran hasil riset dan diskusi umum bertajuk ”Penyediaan Akses terhadap Pendidikan berkualitas Melalui Sekolah Swasta Berbiaya Rendah”, di Jakarta, Rabu (18/10). Penelitian dilakukan tim CIPS di wilayah Jakarta Utara.
Koordinator tim penelitian CIPS, T Sila Wikaningtyas, mengatakan, di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, wilayah yang terbilang miskin, terdapat 86 sekolah swasta dan 77 sekolah negeri. Sebanyak 51 dari 86 sekolah swasta tersebut merupakan sekolah swasta berbiaya rendah.
Sila menjelaskan, sebuah sekolah swasta dianggap berbiaya rendah apabila uang sekolah bulanannya sama dengan atau lebih rendah dari Rp 300.000. Angka ini kurang dari 10 persen dari upah minimum provinsi (UMP) bulanan di DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp 3.355.750.
Siswa dari keluarga tidak mampu tetap dipungut biaya, ujar Sila, karena sekolah membutuhkan dana untuk perawatan atau rehabilitasi bangunan, seragam, buku pelajaran, dan aktivitas ekstrakurikuler, seperti karyawisata sekolah. Namun, biaya ini juga bisa digunakan untuk menanggung investasi baru, seperti tambahan sarana dan prasarana sekolah.
”Tidak semua sekolah swasta berbiaya rendah tidak berkualitas. Meskipun dana minim, komitmen dari pimpinan sekolah yang kuat mampu menghadirkan pendidikan berbiaya rendah bagi anak-anak miskin yang cukup berkualitas,” tutur Sila.
Menurut Sila, pemerintah belum memberikan dukungan terhadap kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan sekolah ini. Saat ini sudah semakin sulit untuk menghadirkan sekolah swasta berbiaya rendah karena aturan membangun sekolah yang semakin ketat.
Direktur Utama CIPS Rainer Heufers mengatakan, pendidikan bukan hanya butuh komitmen dari pemerintah. Inisiatif masyarakat atau pihak swasta juga dibutuhkan.
”Ada banyak sekolah swasta yang mahal dan bagus. Namun, ada juga sekolah swasta berbiaya rendah yang dibutuhkan siswa miskin. Pemerintah dan kita perlu mendukung supaya sekolah swasta yang melayani siswa miskin ini bisa terus ada dan meningkat mutunya,” kata Heufers.
