Indeks Pembangunan Manusia Meningkat

JAKARTA, KOMPAS — Pemerataan akses dalam mengatasi ketimpangan sosial selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, butuh upaya lebih dalam guna memastikan akses juga dinikmati semua lapisan, termasuk anak jalanan."Tercatat hingga tahun 2017 tingkat kemiskinan menurun menjadi 10,6 persen. Sebelumnya, di tahun 2014, tingkat kemiskinan adalah 11,25 persen," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam paparan tiga tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang bertajuk "Pemberdayaan dan Keberpihakan untuk Mengatasi Ketimpangan", di Jakarta, Senin (23/10). Dalam forum itu turut hadir, antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Sekretaris Jenderal kementerian Agama, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Menurut Puan, penurunan kemiskinan berpengaruh pada pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM). Masyarakat memiliki akses terhadap layanan dasar yang memungkinkan mereka mengoptimalkan peningkatan kapasitas.Sebagai gambaran, pada periode 2010-2014, IPM berada di angka 0,78 persen. Di periode 2015-2016, IPM meningkat menjadi 0,91 persen. "Indonesia adalah negara dengan perkembangan IPM tertinggi di dunia," ujar Puan.Anak jalanan Salah satu kelompok target pemberdayaan saat ini adalah anak jalanan. Kementerian Sosial memiliki program Indonesia Bebas Anak Jalanan di tahun 2017. Tercatat ada 33.400 anak jalanan yang mayoritas berada di kota besar. Berdasarkan data per Agustus 2017, sebanyak 16.290 anak jalanan dientaskan dari kehidupan tidak sehat yang mereka alami.Dalam upaya tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) merupakan salah satu pihak yang berpengaruh. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) menargetkan 17,9 juta penduduk berusia sekolah, yakni usia 6-21 tahun. Angka tersebut mencakup 2,9 juta anak putus sekolah.Kekurangan program ini ialah sukar meraih anak-anak yang sudah tidak berada di kampung halaman. Total anak putus sekolah yang terintervensi baru 576.441 orang."Anak jalanan bisa memperoleh KIP tanpa memerlukan lampiran kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) orangtua apabila mereka terdaftar di pusat kegiatan belajar masyarakat, seperti Kelompok Belajar Paket A, B, dan C," tutur Mendikbud Muhadjir Effendy di forum tersebut. Permasalahannya, tidak semua anak jalanan mengikuti Kejar Paket. Salah satu contohnya adalah Sekolah Kolong Cikini (Sekoci) yang membantu anak- anak jalanan belajar di akhir pekan. Pendiri Sekoci, Ajeng Satiti Ayuningtyas, mengungkapkan, pihaknya kesulitan mengupayakan KIP dan Kartu Indonesia Sehat untuk anak jalanan karena mereka tidak memiliki akta kelahiran. Orangtua mereka juga tidak punya KTP dan KK.Pertanyaan tersebut ditanggapi Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Z Soearatin yang menjelaskan bahwa anak jalanan bisa didaftarkan melalui dinas sosial setempat. Petugas dinas kemudian akan melakukan verifikasi data dengan cara mengunjungi tempat anak jalanan yang didaftarkan itu biasa berada. "Bisa juga langsung ke Kementerian Sosial melalui Direktorat Anak. Setelah itu, tim reaksi cepat yang akan memverifikasi data," tutur Harry.Sementara Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek memaparkan bahwa penduduk miskin bisa datang ke puskesmas untuk dilayani dalam keadaan darurat tanpa memerlukan lampiran berkas. Adapun Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan, pemberdayaan anak jalanan sebagai bagian dari penciptaan kabupaten/kota yang layak anak. (DNE)