JAKARTA, KOMPAS — Aliansi Mahasiswa Doktor Seluruh Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/11). Mereka memprotes kebijakan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang memangkas kuota Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia.
Para peserta unjuk rasa yang berasal dari Yogyakarta, Malang, Bandung, dan Jakarta menggelar aksi damai di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut pemerintah mengembalikan kuota Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) dan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) untuk jenjang strata tiga (S-3).
Koordinator Aliansi Mahasiswa Doktor Seluruh Indonesia (AMD-SI), Agusfianuddin, menjelaskan, tahun 2017 kuota beasiswa BPPDN termasuk yang terkecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2014 ada 2.213 mahasiswa yang menerima beasiswa. Jumlah itu meningkat menjadi 3.028 pada 2015. Pada 2016 jumlah penerima turun menjadi 1.817.
”Tahun ini hanya 1.000 mahasiswa diterima. Sebanyak 943 lainnya ditolak dengan alasan yang tidak jelas,” ujar Agus.
Dipangkasnya kuota penerima beasiswa membuat banyak mahasiswa terpaksa mengubur impiannya untuk melanjutkan pendidikan. Agus mengaku telah menempuh sejumlah langkah, termasuk beraudiensi dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, upaya tersebut belum mendapat tanggapan.
”Kami juga sudah mendatangi Kemristek dan Dikti sebanyak dua kali tetapi tetap tidak ada kejelasan soal nasib kami,” katanya.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Doktor Universitas Brawijaya, Dyah Pitaloka, mengatakan, setelah bertemu dengan Komisi X DPR dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, pemerintah bersedia mengganti biaya yang telah dibayarkan peserta didik selama satu semester.
Namun, langkah pemerintah tersebut dinilai tak mengakomodasi keinginan mahasiswa doktoral yang tetap ingin melanjutkan pendidikan. ”Kami hanya diberi jaminan pengganti biaya kuliah satu semester. Apa bisa program doktoral ditempuh sesingkat itu,” kata Dyah. (DD10)