PGRI Gelorakan Semangat Perubahan Guru

KOMPAS/Ester Lince Napitupulu

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi

BATAM, KOMPAS — Sekitar 2.000 guru dan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia hadir dalam Konferensi Kerja Nasional V yang digelar di Batam, Kepulauan Riau. Pembukaan konferensi pada Jumat (2/2) dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Ketua Umum Pengurus Besar Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan konferensi kerja nasional PGRI untuk menyatukan semangat guru dan pengurus PGRI agar terus berjuang menjadikan PGRI sebagai organisasi profesi guru yang mendorong perubahan pendidikan nasional. ”Guru harus mencurahkan segenap hatinya untuk kemajuan pendidikan, bukan sibuk mengurusi administrasi,” ujar Unifah.

Menurut Unifah, sejak era reformasi kewenangan pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda). Karena itu, kehadiran Mendagri Tjahjo Kumolo diharapkan dapat mendorong pemda untuk serius memperhatikan kemajuan pendidikan di semua daerah,  termasuk perhatian pada kualitas dan kesejahteraan guru.

Kompas/Ester Lince Napitupulu

Kerua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi memberi sambutan dalam pembukaan konferensi kerja nasional PGRI di Batam.

Dalam pembukaan konferensi kerja nasional PGRI V ini juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahanan antara PB PGRI dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia. Penandatanganan dilakukan antara Ketua Umum PB PGRI dan Sekretaris Jenderal Apkasi M Nurdin Abdullah  yang juga Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan.

”Kami meminta agar pemda peduli pada guru. Kerja sama dengan Apkasi fokus untuk meningkatkan kualitas guru,” ujar Unifah.

Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan, dunia berubah cepat dengan teknologi dan modernisasi. ”Kita titipkan masa depan anak bangsa kepada para pendidik agar generasi muda kita punya intelektual dan etos kerja yang siap menghadapi tantangan zaman,” kata Nurdin.

Sementara itu, Mendagri mengatakan, guru harus mampu membangkitkan impian dan imajinasi agar memiliki gagasan besar untuk bangsa. ”Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla lewat program Indonesia Pintar menetapkan wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan sumber daya manusia. Penentu kualitas adalah pendidik dan tenaga kependidikan,” ujar Tjahjo.

Menurut Mendagri, pemda harus mampu mengalokasikan APBD untuk mendukung peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.  ”Anggaran daerah tolong disisihkan untuk insentif para guru dan perawat, terutama di daerah perbatasan,” ujar Tjahjo.