Ujian nasional berbasis komputer yang diikuti semua SMA dan SMK di Nusa Tenggara Timur tahun ini dinilai lebih menguntungkan siswa ketimbang ujian nasional berbasis kertas dan pensil. Nilai UN tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Oleh
KORNELIS KEWA AMA
·3 menit baca
KUPANG, KOMPAS — Ujian nasional berbasis komputer yang diikuti semua sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Nusa Tenggara Timur tahun ini dinilai lebih menguntungkan siswa dibandingkan dengan ujian nasional berbasis kertas dan pensil. Nilai UN tahun ini lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Untuk mendorong mutu pendidikan, diadakan kontrak kerja antara dinas pendidikan dan para kepala sekolah untuk tahun ajaran 2019/2020.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur (NTT) Benyamin Lola, di Kupang, Senin (13/5/2019), mengatakan, pada tahun ajaran 2018/2019, semua SMA dan SMK di NTT mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Sebelumnya, tidak semua sekolah mengikuti UNBK.
”Secara rerata hasil UNBK tahun ini berada pada posisi sekitar 42, 87, dibandingkan dengan sebelumnya, ujian nasional berbasis kertas pensil, 42, 25. Memang peningkatan tidak signifikan, tetapi UNBK dinilai lebih membantu siswa,” kata Lola.
Hal itu terjadi karena di dalam UNBK semua jawaban siswa tampak bersih, tidak kotor. Ini membuat tim pemeriksa tidak bingung mengambil keputusan dalam penilaian.
Secara rerata hasil UNBK tahun ini berada pada posisi sekitar 42, 87, dibandingkan dengan sebelumnya, ujian nasional berbasis kertas pensil 42, 25. Memang peningkatan tidak signifikan, tetapi UNBK dinilai lebih membantu siswa.
Dalam ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP), ketika siswa salah menentukan jawaban, memperbaiki kembali, meninggalkan bekas tinta, coretan, bahkan nomor jawaban, kertas jawaban menjadi berlubang.
Tahun ini, 19 siswa dari 19 SMA/SMK berbeda memperoleh nilai 100 untuk mata ujian Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Biologi, dan Matematika. Sementara dalam UNKP 2018 tidak ada siswa yang mendapatkan nilai itu. Ranking kelulusan 10 besar dikuasai sekolah-sekolah swasta.
Lola menegaskan, UNBK menjadi pilihan bagi siswa untuk mengikuti UN. Sekolah yang belum memiliki komputer, jaringan telepon, dan jaringan listrik segera melakukan pengadaan dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) senilai Rp 1,4 triliun dan dana APBD senilai Rp 20 miliar.
”Juga diupayakan agar UNBK tidak bersamaan sehingga sekolah bisa saling meminjam laptop atau komputer. Siswa tidak saling membantu dalam hal soal jawaban meskipun menggunakan soal jawaban yang sama karena setiap siswa memiliki soal berbeda,” ujarnya.
Darlene Monica Wijaya, siswi peserta UNBK dari SMAK Giovani Kupang, mengatakan tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal UN dengan komputer. Ia sudah terbiasa menggunakan komputer selama tryout online. Ia bangga karena berhasil meraih nilai 100 untuk Biologi.
Guru sudah mendapatkan gaji dan dana sertifikasi, mestinya harus diimbangi dengan kinerja pengabdian, yang terlihat dari mutu dan peringkat lulusan. Jika mutu dan peringkat lulusan tidak bergerak naik, kinerja guru patut didorong. Selain melalui pelatihan, juga diadakan kontrak kerja.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Aloysius Min mengatakan, pengadaan perangkat komputer dan jaringan internet, pada awal, dinilai mahal, tetapi selanjutnya tidak membebani sekolah itu. Dengan UNBK, pihak penyelenggara tidak lagi mencetak dan memperbanyak soal UN dan mendistribusikan ke daerah-daerah. Komputer bisa digunakan untuk UN selama beberapa tahun.
Untuk menjamin mutu pendidikan, mulai tahun 2019/2020 akan diadakan penandatanganan kontrak kerja peningkatan kinerja atau mutu lulusan antara dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dengan para kepala sekolah. Kepala sekolah melanjutkan penandatanganan kontrak kerja dengan para guru.
”Guru sudah mendapatkan gaji dan dana sertifikasi, mestinya harus diimbangi dengan kinerja pengabdian, yang terlihat dari mutu dan peringkat lulusan. Jika mutu dan peringkat lulusan tidak bergerak naik, kinerja guru patut didorong. Selain melalui pelatihan, juga diadakan kontrak kerja,” kata Min.
Pemprov terus mendorong para guru agar mengolah sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi (TI) melalui pelatihan-pelatihan. Jika guru tidak menguasai TI, tetapi siswa lebih menguasai, hal itu merupakan kesulitan bagi guru yang bersangkutan.
Karena itu, di sekolah-sekolah terus digalakkan literasi. Siswa wajib membaca buku dan membuat makalah sebagai syarat kenaikan kelas.