Pembelajaran Daring Masih Jadi Tantangan Para Guru

Meski sudah ada pedoman dari sekolah dan dinas pendidikan terkait teknis pembelajaran jarak jauh pada saat pandemi Covid-19, pelaksanaannya belum berjalan sesuai harapan.

DOKUMENTASI/KPAI

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto (tengah) didampingi komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti (kanan), dan Kepala Sekretariat KPAI Elita Gafar memberikan keterangan kepada media, Kamis (2/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pendidikan jarak jauh sebagai implementasi kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit Covid-19 yang berjalan lebih dari sebulan tidak berjalan mulus. Selain guru, siswa pun merasa terbebani dan mengalami berbagai kendala dalam pembelajaran jarak jauh, terutama dalam pembelajaran daring (berbasis digital).

Meskipun pembelajaran jarak jauh dalam kondisi darurat Covid-19 berjalan, standar proses pembelajaran, terutama faktor kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh, masih jadi persoalan. Perubahan metode pembelajaran dari tatap muka di ruang kelas ke komputer dan telepon pintar menjadi tantangan tersendiri bagi para guru.

Selain kemampuan, keterbatasan kepemilikan media gawai pintar/laptop/komputer serta akses internet (termasuk kuota), baik di pihak guru maupun siswa, membuat pembelajaran jarak jauh tidak berjalan lancar. Bahkan, masih ada guru yang sama sekali belum pernah melaksanakan pembelajaran daring sebelum masa pandemi Covid-19.

Demikian Hasil Survei Persepsi dan Evaluasi Guru terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), yang disampaikan di Jakarta secara daring, Selasa (28/4/2020). Hadir membuka acara, Ketua KPAI Susanto bersama Retno Listyarti, komisioner Bidang Pendidikan KPAI. Dari FSGI hadir Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo, Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim dan Fahriza Marta Tanjung.

”Prinsipnya survei ini untuk perbaikan layanan di satuan pendidikan agar dalam situasi Covid-19 ini, anak-anak aman, bahagia, dan mendapatkan layanan pendidikan terbaik,” kata Susanto.

Menurut Retno, survei yang dilakukan dalam rangka mengetahui pandangan dan evaluasi guru terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berlangsung pada 16-20 April 2020 dengan menjaring 602 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berbasis web yang menggunakan aplikasi Google Form.

Adapun responden merupakan guru dari berbagai jenjang pendidikan dan status kepegawaian yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia, dengan masa kerja berbeda-beda, yakni 1-5 tahun (20,4 persen), 5-10 tahun (13,8 persen), dan lebih dari 10 tahun (65,8 persen). Dari 602 responden, didominasi oleh guru pegawai negeri sipil (60,8 persen), guru tetap yayasan (13,1 persen), guru honor sekolah (11,1 persen), guru honor daerah (10,3 persen), dan guru tidak tetap yayasan (4,7 persen).

Sementara teknik analisis datanya, menurut Satriwan, dilakukan dengan mengkaji kecenderungan jawaban atau pilihan guru terhadap setiap pertanyaan maupun pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Status asal sekolah mayoritas sekolah negeri (79,9 persen) dan sisanya sekolah swasta (20,1 persen). Lokasi sekolah mayoritas di kota (70,1 persen) dan kabupaten (29,9 persen). Adapun responden didominasi oleh guru PNS yang mengajar di SMA, berasal dari sekolah negeri, memiliki masa kerja yang cukup lama, dan tinggal di perkotaan.

Kompas/Priyombodo

Siswa kelas II SD Al-Bayan Islamic School, Kota Tangerang, Banten, mengerjakan tugas dari guru saat belajar di rumah, Selasa (17/3/2020).

Guru antusias

Dari survei tersebut terungkap, guru yang sudah terbiasa menggunakan pembelajaran daring, meskipun terkendala kemampuan dan fasilitas pendukung, antusias dalam mengajar. ”Rasa ingin tahu, terus belajar mengelola pembelajaran jarak jauh berbasis daring, dan tak apatis atau pesimistis. Ini patut diapresiasi pemerintah, orangtua, siswa, dan publik umumnya. Hanya 6 persen guru yang merasa terbebani dengan pembelajaran jarak jauh,” ujar Fahriza.

Dari hasil survei, terlihat guru di perkotaan cenderung lebih memiliki akses yang luas terhadap kepemilikan gawai/laptop dan internet. Namun, hanya sedikit guru yang menggunakan pembelajaran daring. Yang terjadi, guru berorientasi pada kegiatan penilaian atau ”aspek standar penilaian” ketimbang mengedepankan aspek proses. Akibatnya, model pembelajaran jarak jauh tidak menarik bagi siswa.

Meski sudah ada pedoman dari sekolah dan dinas pendidikan setempat terkait teknis pengelolaan pembelajaran jarak jauh, pelaksanaannya belum berjalan sesuai harapan. ”Perhatian sekolah untuk mendata dan memberikan bantuan kepada siswa yang memiliki keterbatasan terhadap gawai/laptop/kuota internet sangat minimal. Terlihat dari persentase opsi bantuan untuk siswa yang tidak bisa mengakses pembelajaran jarak jauh adalah yang paling kecil,” kata Fahriza.

Meski kemampuan menggunakan aplikasi daring pembelajaran masih rendah, kemauan para guru untuk belajar patut diapresiasi. Bahkan, banyak guru yang belajar secara otodidak, belajar kepada teman sejawat, dan belajar kepada anggota keluarga lainnya.

Dari sisi siswa, meski merasa terbebani dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, siswa tetap aktif belajar. Di sisi lain, banyaknya tugas dari guru dikeluhkan siswa dan orangtua. Hasil survei, masih ada guru yang mengisi pembelajaran jarak jauh dengan memberikan tugas (29,6 persen).

Dukungan fasilitas bagi guru juga masih jadi kendala. Dari survei, sebanyak 40 persen sekolah tidak memberikan bantuan fasilitas kepada guru.

Karena itulah, dari survei tersebut KPAI dan FSGI merekomendasikan adanya pelatihan guru oleh pemerintah daerah demi tercapainya pembelajaran jarak jauh yang bermakna dan berorientasi kepada siswa.

Perlu pemetaan

Selain itu, FSGI meminta pemerintah daerah sungguh-sungguh memetakan daerah dan/atau orangtua siswa yang tidak memiliki akses penuh terhadap gawai/laptop/komputer/kuota internet, termasuk daerah yang belum terlayani aliran listrik.

”Kami mengapresiasi kebijakan realokasi dana BOS (bantuan operasional sekolah) untuk menyubsidi guru dan siswa tak mampu,” ujar Satriwan seraya berharap dana BOS bisa dicairkan lebih cepat seperti yang dilakukan pada dana bansos yang disalurkan pemerintah.

Untuk itu, FSGI dan KPAI mendorong subsidi BOS untuk kuota internet harus diberikan tepat sasaran dan proporsional. Soal percepatan penyaluran dana BOS, menurut Heru, jika itu dilakukan, perlu perubahan aturan.

Menurut Retno, survei guru ini dilakukan karena KPAI sebelumnya menerima pengaduan dari anak-anak. KPAI juga mendapat laporan melalui aplikasi LAPOR! milik negara, terhubung dengan beberapa kementerian/lembaga terkait, bahwa guru justru mengadukan seolah-olah KPAI tidak adil terhadap guru.

”Artinya, guru tidak nyaman atas pengaduan anak-anak terkait pembelajaran jarak jauh. Atas dasar itu, kami menindaklanjuti survei tidak hanya pada siswa, tetapi juga guru. Karena kewenangan KPAI tidak di guru, KPAI menggandeng FSGI,” kata Retno.