Kemdikbud dan Kemenag Susun Kurikulum Situasi Darurat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Agama menyusun kurikulum dalam situasi darurat. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memberikan bantuan kepada guru-guru honorer yang terdampak Covid-19.

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Menteri Agama Fachrul Razi memberikan pernyataan terkait Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tindaklanjut 247 Pengaduan dan 1.700 Responden Mengenai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Ujian Akhir Sekolah Tahun Ajaran 2019/2020 Saat Wabah Covid-19, Rabu (29/4/2020) di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS  - Untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Agama menyusun  kurikulum dalam situasi darurat. Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama juga memastikan bahwa penilaian hasil belajar untuk kenaikan kelas tahun ajaran 2019-2020 memperhatikan keragaman siswa dengan berbagai kondisinya.

Demikian Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tindak lanjut 247 Pengaduan Dan 1.700 Responden Mengenai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Ujian Akhir Sekolah Tahun Ajaran 2019/2020 Saat Wabah Covid-19, Rabu (29/4/2020) di Jakarta, yang digelar Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Hasil rakornas yang disampaikan Ketua KPAI Susanto dan Menteri Agama Fachrul Razi kepada pers secara daring, juga merekomendasikan agar pemerintah daerah memberikan bantuan kepada guru-guru honorer yang terdampak covid-19 di sekolah dan madrasah, baik negeri maupun swasta. Bantuan diberikan berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan kantor wilayah (kanwil) Kemenag termasuk memastikan honorarium dan dukungan kuota internet dalam proses PJJ.

Dinas pendidikan dan kanwil Kemenag juga diminta memastikan bahwa selama pemberlakuan PJJ saat ini, honorarium di sekolah dan madrasah bagi para guru honorer diprioritaskan untuk dibayarkan secara penuh melalui dana BOS.

Menyederhanakan proses administrasi perubahan penggunaaan dana BOS yang harus mendapatkan persetujuan dinas pendidikan.

“Menyederhanakan proses administrasi perubahan penggunaaan dana BOS yang harus mendapatkan persetujuan dinas pendidikan, sebagaimana arahan Mendikbud,” ujar Susanto didampingi Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Lisyarti.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan terobosan sesuai kebutuhan dan masalah faktual di daerahnya agar PJJ di sekolah dan madrasah tetap berjalan dengan lancar dan ramah anak. Dinas pendidikan dan kanwil Kemenag hendaknya melakukan penguatan literasi digital kepada guru, orangtua dan siswa agar terhindar dari dampak negatif penggunaan internet.

Selain membangun komunikasi intensif antara orangtua dan guru agar PJJ berjalan efektif dan nyaman untuk semua anak serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dinas pendidikan dan kanwil Kemenag memberikan perhatian khusus pada proses PJJ bagi anak disabilitas dan berkebutuhan khusus sesuai dengan keragaman dan kondisi anak.

Soal kurikulum, dalam situasi darurat, Menag Fachrul menyatakan perlu ada patokannya, tidak bisa semua sama. “Tentu perlu ada patokannya, jadi tidak semua langsung dengan selera masing-masing. Tapi, meskipun tidak semua bisa diaplikasikan sebagai mana keinginan kita, kita akan coba,  paling enggak ada acuan secara tingkat nasional,” paparnya.

Soal pelaksanaan PJJ, Fachrul mengakui perlu perhatian untuk  sekolah-sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil), yang bukan saja sulit dicapai secara fisik  tapi juga sulit dicapai dengan sistem komputer dengan sistem daring.

“Tapi pelan-pelan naik, hingga sekarang kalau enggak  salah sudah ada 1.116.653 siswa yang bisa menjangkau pelajaran dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh ini sehingga saya lihat akan terus maju terus, pelan-pelan,” kata dia.

Kompas/Hendra A Setyawan

Siswa kelas VIII SMP Cijeruk 1 Terbuka mengikuti pelajaran Bahasa Inggris di halaman rumah milik Cucu Sumiati yang digunakan untuk sekolah darurat di Desa Langensari, Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/9/2019).

Pendidikan di madrasah

Pada kesempatan tersebut, Menag menyampaikan pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap PJJ di madrasah, apalagi  sebanyak 95 persen madrasah adalah swasta. Namun, madrasah juga mendapat Dana BOS, hanya saja kelemahan di madrasah sarana dan prasarananya jauh ketinggalan dibandingkan negeri.

“Tapi dengan mereka juga mendapat dana BOS, saya kira akan dapat terbantu asal ada kesepakatan, prosedurnya dibuat lebih sederhana sehingga tidak menyulitkan.  Jangan sampai nanti karena prosedur sangat susah, Covid-19 sudah selesai, insya allah 2 bulan, 3 bulan lagi, tapi dananya tetap belum dialihkan,” ujar Fachrul.

Baca juga: Pangkas Birokrasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di Masa Darurat

Sejauh ini untuk pendidikan di Madrasah berjalan lancar, berbagai layanan pendidikan bisa diakses, baik melalui Kemenag, yakni elearning madrasah, Kemendikbud, maupun model lain seperti madrasah ramadhan, ada juga kerjasama dengan kedubes Rusia tentang pelajaran matematika yang menyenangkan.