Aplikasi Ruang Desa Jadi Sarana Komunikasi

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meluncurkan aplikasi Ruang Desa. Aplikasi itu menjadi sarana komunikasi aparat desa dengan pendamping desa. Saat ini, aplikasi yang dikembangkan bersama Pemerintah Australia tersebut masih diuji coba di Provinsi Aceh, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat."Aplikasi ini menjadi jembatan bagi aparat desa dengan pendamping desa karena seorang pendamping desa harus mendampingi beberapa desa. Aplikasi ini untuk menjangkau desa-desa," kata Menteri Desa PDTT Eko Putro Sanjoyo dalam acara peluncuran aplikasi telepon pintar Ruang Desa, Selasa (31/1), di Jakarta.Melalui aplikasi Ruang Desa, aparat desa dapat mengakses informasi dari Kementerian Desa PDTT tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa termasuk video panduannya. Melalui aplikasi tersebut, aparat desa juga dapat berkonsultasi dengan pendamping desa melalui fitur perbincangan dan pembicaraan audio. Data konsultasi tersebut akan digunakan untuk memetakan masalah, merencanakan program, serta membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan desa.Eko menambahkan, saat ini ada 74.910 desa di seluruh Indonesia. Sementara jumlah pendamping atau fasilitator desa sebanyak 21.000 orang. Dengan demikian, 1 orang mendampingi 2 hingga 3 desa. Dengan aplikasi Ruang Desa, diharapkan komunikasi aparat desa dengan pendamping desa dapat lebih baik. "Tanpa teknologi informasi, perlu waktu bertahun-tahun untuk dapat menjangkau semua desa. Dengan aplikasi ini, data lebih akurat sehingga dapat membuat kebijakan lebih bagus," ujar Eko.Menurut Eko, salah satu hal yang mendesak saat ini adalah menyiapkan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin di desa. Sebab, diperkirakan 10 tahun lagi jumlah penduduk di Indonesia mencapai 270 juta jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sekitar 67 persen atau 200 juta jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 50 persen di antaranya ada di desa. Di sisi lain, ketimpangan kesejahteraan juga harus dikurangi.Oleh karena itu, lanjut Eko, pihaknya mendorong pemanfaatan dana desa untuk mengembangkan ekonomi berbasis potensi desa dengan membentuk badan usaha milik desa (BUMDes). Tahun 2016, dana desa Rp 47 triliun telah disalurkan. Tahun ini, dana desa yang disalurkan Rp 60 triliun atau rata-rata Rp 800,4 juta per desa. Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson mengatakan, Pemerintah Australia membantu pengembangan aplikasi Ruang Desa. "Teknologi berperan penting untuk mengakses informasi," ujarnya. Menurut Grigson, aplikasi atau sistem seperti Ruang Desa sudah dikembangkan di Australia. (NAD)