E-Dagang dan TI Ekspansi Kantor

JAKARTA, KOMPAS — Penyerapan ruang perkantoran tahun 2016 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015, tetapi luasannya masih jauh di bawah penyerapan rata-rata tahun sebelumnya. Tingginya penyerapan didukung pertumbuhan perusahaan e-dagang dan teknologi informasi yang berekspansi menambah ruang perkantoran. "Permintaan ruang perkantoran masih diwarnai pelambatan ekonomi, tetapi membaiknya harga komoditas memberi andil positif. Perusahaan yang bergerak di e-dagang dan teknologi informasi menjadi perusahaan yang berekspansi secara agresif," kata Head of Research Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia James Taylor, dalam jumpa pers, Rabu (1/2), di Jakarta.Dari data yang dihimpun JLL, kata Taylor, perusahaan yang paling agresif berekspansi memperluas kantor adalah perusahaan yang bergerak di sektor e-dagang. Kemudian diikuti perusahaan yang bergerak di sektor jasa, seperti perbankan, konsultan bisnis, dan konsultan hukum. Sementara permintaan perusahaan di bidang minyak dan gas relatif masih rendah. Local Director Strategic Consulting JLL Herully Suherman mengatakan, perkembangan e-dagang yang pesat dalam tiga tahun terakhir telah menarik perusahaan e-dagang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Populasi yang besar dan tumbuhnya dunia digital menjadi faktor pendorong e-dagang. Penyerapan rendahPada 2016, penyerapan ruang perkantoran di kawasan bisnis terpadu (central business district) di Jakarta mencapai 62.000 meter persegi. Jumlah tersebut relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata penyerapan ruang perkantoran sejak 2007-2013 sebesar 190.000 meter persegi per tahun. Namun, jumlah itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014-2015, yaitu sekitar 50.000 meter persegi. Dari sisi pasokan, ruang perkantoran yang tersedia pada 2016 sebesar 450.000 meter persegi. Sementara pasokan yang sudah terbangun hingga akhir triwulan 4 tahun 2016 mencapai 5,3 juta meter persegi. Sementara itu, tingkat hunian atau okupasi pada triwulan 4 tahun 2016, baik untuk perkantoran dengan kelas A, B, maupun C, relatif stabil di kisaran 84 persen. Namun, harga sewa untuk ruang perkantoran kelas A turun tipis 2,3 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Harga sewa kotor (gross) untuk ruang perkantoran di kawasan bisnis terpadu Rp 295.224 per meter persegi per bulan. Menurut Taylor, permintaan ruang perkantoran di kawasan bisnis terpadu berada pada siklus menurun karena harus bersaing dengan kawasan perkantoran di bukan kawasan bisnis terpadu. Terutama kawasan perkantoran di Jakarta bagian selatan, barat, timur, dan utara Jakarta ataupun di kawasan Jalan TB Simatupang. Pada kawasan perkantoran nonterpadu, penyerapan perkantoran mencapai 100.000 meter persegi atau hampir sama dengan rata-rata penyerapan sejak 2007 sebesar 99.000 meter persegi per tahun. Pasokan ruang kantor baru lebih dari 300.000 meter persegi dengan tingkat okupasi 76 persen, turun dari tahun sebelumnya sekitar 80 persen. Adapun harga sewa kotor Rp 182.210 per meter persegi per bulan. Herully Suherman mengatakan, perbaikan permintaan perkantoran di luar kawasan bisnis terpadu diproyeksikan akan membaik lebih cepat satu atau dua tahun dibandingkan dengan perkantoran di kawasan bisnis terpadu. Moratorium malPertumbuhan penyerapan ruang ritel di pusat perbelanjaan masih sejalan dengan bisnis ritel dalam jaringan (daring) atau e-dagang di Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi kebijakan moratorium pembangunan mal di DKI Jakarta. Karena itu, penambahan ruang ritel baru sangat terbatas. Pasokan ruang ritel di Jakarta hingga akhir 2016 sebesar 2,88 juta meter persegi dengan tingkat okupasi 89 persen. Harga sewa kotor sekitar Rp 603.677 per meter persegi per bulan. "Ada 16 merek yang kami catat aktif berekspansi untuk menambah ruang pada triwulan 4-2016. Ada dari merek makanan dan minuman, kosmetik, ataupun gaya hidup," kata Taylor. Tahun 2017, akan ada pasokan ruang baru untuk ritel di Jakarta. Ruang baru tersebut tergabung dengan kawasan hunian terpadu, yakni Green Pramuka Square. Pada 2019, akan ada tambahan ruang lagi yang merupakan pengembangan dari Pondok Indah Mall, yakni Pondok Indah Mall III. Sementara pada 2018 tercatat tidak ada pasokan ruang ritel baru di DKI Jakarta. (NAD)