Puan Pimpin Rapat Menteri Terkait Bantuan Pemerintah

Kompas

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memimpin rapat persiapan penyaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai yang diikuti Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad.

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) memimpin rapat tingkat menteri terkait penyaluran bantuan pemerintah nontunai yang harus cair 2017, Senin (6/2/2017). Hadir pada rapat tersebut, antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa, Gubernur BI Agus Martowardojo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah Hadad, Sekretaris TNP2K Bambang Widianto, serta perwakilan kementerian.

Rapat bertujuan untuk membahas persiapan pelaksanaan BPNT, sekaligus memastikan penyalurannya terlaksana dengan baik, selain mempercepat beberapa hal yang membutuhkan penyelesaian dan tindak lanjut yang segera. BPNT merupakan konversi sebagian dari program Beras Sejahtera (Rastra).

Puan Maharani mengatakan, saat ini draf perpres tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah secara Nontunai sudah disiapkan untuk mendapatkan persetujuan Presiden.

”Penyaluran BPNT akan segera efektif saat perpres telah ditetapkan oleh Presiden. Terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPNT yang akan dilaksanakan pada akhir Februari ini, setiap kementerian dan lembaga (K/L) agar mengantisipasi pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, sesuai arahan Presiden Jokowi pada rapat terbatas (ratas) 26 April 2016, disampaikan bahwa semua bantuan sosial atau bantuan pemerintah harus dalam bentuk nontunai dan terintegrasi dalam satu kartu sehingga pemerintah mudah untuk mengontrol, mengecek, dan mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

”Tindak lanjut dari arahan Presiden tersebut, Menko PMK telah melaksanakan beberapa kali rakor berjenjang sejak tingkat teknis eselon I hingga tingkat menteri, terakhir pada 8 November 2016,” kata Puan Maharani.